Janji Suci Founding Father yang Dilupakan: Pengkonsentrasian Kepemilikan Tanah Makin Ekstrem

Seperti menggaungkan kembali pertanyaan mendasar, mengapa kita harus bersusah-susah mengikat diri dalam sebuah entitas bernama Indonesia? Dan untuk kegunaan apa, what is the real purpose,  kita merajut diri bersama komponen ke-Indonesiaan yang lain, untuk sama - sama menapaki jalan ke yang akan datang?.

Kita bersyukur  karena kita cukup beruntung, para founding father sudah memahatkan  titik terang itu : “Keadilan sosial”, untuk “Memajukan kesejahteraan umum” dan “Mencerdaskan kehidupan bangsa”. Apa janji – janji suci  ini masih bisa menjadi semen perekat? - menjadi panggilan kita.

Pembangunan yang diamanatkan oleh pendiri negara adalah yang berpusat pada manusia, pada pilar – pilarnya di kualitas sosial dan lingkungan juga ekonomi. Bukan melulu tentang penumpukan modal dan pengkonsentrasian kepemilikan tanah oleh orang per orang.

Bagaimana jika, ternyata,  pola – pola yang mengeksploitasi masih terjadi , di tanah negeri ini, di masa sekarang ini?

Pada kenyataannya yang dianut sekarang bukan lagi sistem pasar yang bebas, namun sudah menjadi liar. Akibat ikutannya, ekspansi penguasaan tanah oleh segelintir terus berlangsung secara eksponensial. Ikut melibas aset – aset sosial masyarakat dan memporak porandakan ekosistem lingkungan. Secara  brutal.  

Laporan  Bank Dunia pada 15 Desember 2015,  menyebutkan bahwa sekelompok kecil orang -  0,2% dari populasi -   ternyata menguasai  74% tanah di Indonesia. Dibandingkan negara- negara lain di dunia, struktur kepemilikan tanah demikian termasuk timpang yang  ekstrem. Dan bisa jadi ini lebih parah ketimbang jaman kolonial Belanda dulu. Sebagai perbandingan, Afrika Selatan pada kondisi terburuknya,  5% penduduk kulit putih menguasai 50% tanah.

Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Hafid Abbas memaparkan bahwa  ada satu orang pemilik grup perusahaan menguasai tanah Indonesia  sampai seluas 5 juta hektar. Ini berarti  8,5 kali lebih luas dari Pulau Bali. 

Bisa di cermati di link berita berikut

Negara seperti tak berpihak pada mereka yang miskin dan nir-akses. Proses peminggiran  ini terjadi secara struktural. Rumah tangga yang tak punya akses – ruang-fisik, sosial, finansial dan kelembagaan  - makin terisolasi. Perangkat hukum semata jadi  alat pelanggengan mereka yang turah-kuasa.

Janji suci para founding father telah dilupakan.

Akses masyarakat miskin terhadap tanah amatlah penting bagi mereka untuk keluar dari lingkaran setan kemiskinan, dan mulai menapaki anak tangga pertama perbaikan kualitas hidup. Hafid menambahkan idealnya distribusi tanah mengikuti formula 1 juta untuk orang kaya, 2 juta untuk kelas menengah, dan 3 juta untuk masyarakat miskin. Best practice di Swedia misalnya,  bisa dijadikan. Pada tahun 1979, sekitar 70 persen tanah di Swedia telah menjadi milik publik, melalui mekanisme Bank Tanah yang sudah  dimulai sejak tahun 1904.

Bicara kasus di lapangan, insiden penggusuran di Bukit Duri misalnya, adalah contoh gamblang  yang tidak menghormati bahkan menginjak- injak proses hukum. Eksekusi penggusuran tetap dilakukan, alat berat dikerahkan,   meski proses hukum sedang berjalan di Pengadilan (sedang ada persidangan atas tuntutan warga).  Ini sungguh preseden buruk. Suatu waktu di suatu tempat terjadi sengketa lahan antara rakyat dengan korporasi besar misalnya,  tanpa perlu pengadilan langsung bisa saja langsung  serobot.  

Di Bukit Duri, yang  termasuk  yang diratakan dengan tanah adalah Sanggar Ciliwung Merdeka yang telah berjalan sejak tahun 2000. Menurut pemerhati masalah perkotaan Elisa Sutanudjaja, sanggar ini telah banyak sekali  menghasilkan karya seni dan budaya mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pekerjaan Umum atas upayanya sebagai pengubah kota (City Changer). 

Pelaku kapitalis yang menguasai sumberdaya finansial bukan saja dengan leluasa mengkonsentrasikan  kekayaan   ke tangan segelintir. Namun juga secara terlembaga dan  masif berupaya menyatupadukan pemerintah (pusat maupun daerah)  menjadi  satu adonan pemangku kepentingan yang makin  kaya-kuasa.  

Metode keset.  Agar para turah-kuasa bisa secara permanen menguasai sumberdaya vital : bumi , air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya – menjadi  aset pribadi, maka diperlukan keset sebagai pijakannya:  sub-ordinasi kelompok masyarakat miskin. Yang  faktanya, kelompok ini  tak punya aset tanah atau finansial. Lagi- lagi,  ini yang terus terjadi secara terstruktur, makanya indeks ketimpangan makin anjlok.

Dalam konteks sedemikian, penggusuran tanah dijadikan komoditi yang masif untuk melanggengkan relasi kuasa yang  eksploitatif. Demikian halnya dengan kasus reklamasi pulau G dan  proses pilkada , adalah medan – medan  yang mesti  dimenangkan oleh mereka. Agar sumberdaya kapitalis bisa  terus menopang para kelompok turah-kuasa. Secara  permanen.

Jakarta, 2 Oktober 2016

@romi_mr