Ibu Kota Negara Sepanjang Sejarah

Secara de-facto Jakarta berhasil menjadi Ibu Kota Negara pertama di Indonesia, yang terhitung sejak masa kemerdekaan, 17 Agustus 1945. Perjuangan panjang melawan penjajah Eropa, telah berhasil dilakukan oleh masyarakat Indonesia, sehingga pada tanggal tersebut kemerdekaan Berhasil di Prokolamirkan di tanah Ibu Pertiwi.

Berselang beberapa bulan setelah itu, pada 04/01/1946 Jakarta diduduki oleh Netherlands Indies Civil Administration (NICA), sehingga Ibu Kota Negara harus dipindahkan ke Yogyakarta, pada masa itu Pemerintah Republik Indonesia melakukan pemindahan secara diam-diam pada tengah malam dengan menggunakan kereta api. Sebagai mana infografis yang diunggah oleh CNN Indonesia, Selasa, 27/08/2019.

Pada 19 Desember 1948 Yogyakarta diserang oleh pasukan militer Belanda dalam Agresi Militer Belanda II, sehingga Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta ditangkap dan diasingkan di Pulau Bangka. 

Menteri Kemakmuran Sjafruddin Prawiranegara mendapat amanat untuk membentuk pemerintahan darurat di Bukittinggi yang dikenal dengan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI), dan Ibu Kota Negara pindah ke Bukittinggi, pada 19 Desember 1948.

Dari Desember hingga Juli 1949, Soekarno dan Hatta kembali dari pengasingan ke Yogyakarta. Syafruddin Prawiranegara mengembalikan amanat pemerintahan negara dan membubarkan PDRI secara resmi pada 13 Juli 1949. 

Yogyakarta kembali menjadi ibu kota Republik Indonesia Serikat (RIS). setelah itu pada 17 Agustus 1949 RIS dibubarkan, Ibu Kota Negara dipindahkan ke Jakarta, dan menjadi ibu Kota Republik Indonesia secara de facto

Pada tahun 1961, Indonesia lebih menampakkan kekuatannya, karena Jakarta telah menjadi Ibu Kota Negara secara de jure, dengan keluarnya Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1961. Status sebagai Ibu Kota Negara tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964. 

Dari tahun 1961 sampai saat ini (2019) Jakarta bertahan menjadi Ibu Kota Negara khatulistiwa ini. Sudah banyak keberhasilan yang dituai dalam kehidupan bernegara. Kemajuan teknologi, pendidikan, ekonomi, dan budaya berhasil mengangkat martabat dan mengharumkan nama Indonesia.

Indonesia mengalami kemajuan yang pesat. Jakarta merupakan Kota pertama yang mendominasi arus perkembangan Globalisasi di Indonesia, menjadi pusat pemerintahan serta pertumbuhan ekonomi negara. 

Sehingga tidak heran, pertambahan penduduk terjadi setiap tahunnya, menurut data sensus Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta, inilah Proyeksi penduduk Provinsi DKI Jakarta dari tahun 2010 hingga 2019 ialah; tahun 2010 sebanyak 9.640.400 jiwa, tahun 2011 9.752.100 jiwa, tahun 2012 sebanyak 9.862.100 jiwa, tahun 2013 sebanyak 9.969.900 jiwa, tahun 2014 sebanyak 10.075.300 jiwa, tahun 2015 sebanyak 10.177.900 jiwa, tahun 2016 sebanyak 10.277.630 jiwa, tahun 2017 sebanyak 10.374.200 jiwa, tahun 2018 sebanyak 10.467.600 jiwa, dan pada tahun 2019 sebanyak 10.557.800 jiwa.

Dari tahun 2010 hingga tahun 2019, terjadi penambahan penduduk sebanyak 937.400 jiwa. Jika angka tersebut diisi oleh masyarakat usia produktif, maka akan terjadi kesenjangan produktifitas wilayah yang begitu kuat di Indonesia.

Pertambahan penduduk tidak hanya menjadikan pertumbuhan Jakarta semakin membaik, namun kepadatan tersebut menimbulkan permasalahan serius bagi wilayah Jakarta.

Pembangunan

Pembangunan terus dilakukan, mulai dari pembangunan pusat perkantoran swasta, gedung pendidikan swasta, bisnis asuransi, hotel, mall, hingga pusat-pusat kajian dan lembaga swadaya masyarakat. Pembangunan tersebut akan membuka peluang untuk lebih banyaknya pendatang. Mahasiswa yang telah menyelesaikan masa studinya di berbagai universitas di indonesia akan mencari pekerjaan di Jakarta. Ada berapa orang lulusan universitas-universitas di indonesia setiap tahunnya, itulah yang di tampung oleh Jakarta.

Dari kepadatan penduduk dan pembangunan, menyebabkan kepadatan kendaraan sudah tidak wajar lagi (macet), polusi udara yang tidak sehat, produksi sampah yang membahayakan, hal ini menyebabkan daya serapan tanah semakin sempit, akibatnya terjadilah banjir disetiap tahunnya. Banjir menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat dan negara. terhalangnya efektivitas rutinitas masyarakat, rusaknya infrastruktur serta berkurangnya ketinggian tanah.

Solusi yang dilakukan

Tahap demi tahap pemeri tah telah melakukan solusi untuk mengatasi masalah Jakarta. Untuk mengurangi macet, pada 15/01/2004 Pemerintah DKI telah mengoperasikan bus trans jakarta, beberapa tahun ini pemerintah menerapkan jalur ganjil-genap kendaraan, dan baru-baru ini pemerintah meresmikan pengoperasian MRT pada 01/04/2019. semua upaya ini dilakukan untuk mengurangi macer Jakarta. Untuk mengurangi banjir, pemerintah melakukan perluasan kali agar dapat menampung volume air dalam jumlah banyak.

Rencana Pemindahan

Semua usaha yang telah dilakukan pemerintah belum menampakkan solusi bagi Jakarta, sehingga pada 26 Agustus 2019 Presiden Jokowi mengumumkan pemindahan Ibu Kota ke Kabupaten Kartnegara dan Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Sesuai infografis CNN Indonesia, pembahasan intensif dibahas sejak 2017, perencanaan tahun 2019, pembangunan akan dimulai pada 2020, dan pemindahan tersebut akan dimulai pada tahun 2024.

Tugas Pemerintah

Rencana pemindahan ini belum disepakati oleh seluruh elemen, termasuk DPR RI. masih banyak terjadi pro dan kontra dari berbagai pihak. Rencana pemindahan ini benar-benar akan memberikan solusi bagi indonesia, atau akan menimbulkan masalah baru. Inilah yang harus dikaji oleh pemerintah secara lebih dalam. Tugas utama pemerintah ialah mensejahterakan masyarakat dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara, mengurangi angka kemiskinan, stabilitas pertahanan dan keamanan yang baik, serta kehidupan yang damai dan aman. Dimanapun Ibu kota negara, yang terpenting ialah kesejahteraan masyarakat. (*)