Ibu Kota Negara Sepanjang Sejarah

Pertambahan penduduk tidak hanya menjadikan pertumbuhan Jakarta semakin membaik, namun kepadatan tersebut menimbulkan permasalahan serius bagi wilayah Jakarta.

Pembangunan

Pembangunan terus dilakukan, mulai dari pembangunan pusat perkantoran swasta, gedung pendidikan swasta, bisnis asuransi, hotel, mall, hingga pusat-pusat kajian dan lembaga swadaya masyarakat. Pembangunan tersebut akan membuka peluang untuk lebih banyaknya pendatang. Mahasiswa yang telah menyelesaikan masa studinya di berbagai universitas di indonesia akan mencari pekerjaan di Jakarta. Ada berapa orang lulusan universitas-universitas di indonesia setiap tahunnya, itulah yang di tampung oleh Jakarta.

Dari kepadatan penduduk dan pembangunan, menyebabkan kepadatan kendaraan sudah tidak wajar lagi (macet), polusi udara yang tidak sehat, produksi sampah yang membahayakan, hal ini menyebabkan daya serapan tanah semakin sempit, akibatnya terjadilah banjir disetiap tahunnya. Banjir menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat dan negara. terhalangnya efektivitas rutinitas masyarakat, rusaknya infrastruktur serta berkurangnya ketinggian tanah.

Solusi yang dilakukan

Tahap demi tahap pemeri tah telah melakukan solusi untuk mengatasi masalah Jakarta. Untuk mengurangi macet, pada 15/01/2004 Pemerintah DKI telah mengoperasikan bus trans jakarta, beberapa tahun ini pemerintah menerapkan jalur ganjil-genap kendaraan, dan baru-baru ini pemerintah meresmikan pengoperasian MRT pada 01/04/2019. semua upaya ini dilakukan untuk mengurangi macer Jakarta. Untuk mengurangi banjir, pemerintah melakukan perluasan kali agar dapat menampung volume air dalam jumlah banyak.

Rencana Pemindahan

Semua usaha yang telah dilakukan pemerintah belum menampakkan solusi bagi Jakarta, sehingga pada 26 Agustus 2019 Presiden Jokowi mengumumkan pemindahan Ibu Kota ke Kabupaten Kartnegara dan Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Sesuai infografis CNN Indonesia, pembahasan intensif dibahas sejak 2017, perencanaan tahun 2019, pembangunan akan dimulai pada 2020, dan pemindahan tersebut akan dimulai pada tahun 2024.

Tugas Pemerintah

Rencana pemindahan ini belum disepakati oleh seluruh elemen, termasuk DPR RI. masih banyak terjadi pro dan kontra dari berbagai pihak. Rencana pemindahan ini benar-benar akan memberikan solusi bagi indonesia, atau akan menimbulkan masalah baru. Inilah yang harus dikaji oleh pemerintah secara lebih dalam. Tugas utama pemerintah ialah mensejahterakan masyarakat dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara, mengurangi angka kemiskinan, stabilitas pertahanan dan keamanan yang baik, serta kehidupan yang damai dan aman. Dimanapun Ibu kota negara, yang terpenting ialah kesejahteraan masyarakat. (*)