Mohon tunggu...
Risky Rohma
Risky Rohma Mohon Tunggu... Asisten Rumah Tangga - Mahasiswi

Masiswa Ilmu Hukum Universitas Terbuka UPBJJ Luar Negri. Bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia di Hong Kong

Selanjutnya

Tutup

Financial Pilihan

Mengenal Makroprudensial untuk Perekonomian Maju Indonesia

25 Januari 2024   06:50 Diperbarui: 25 Januari 2024   06:55 247
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

MENGENAL MAKROPRUDENSIAL UNTUK PEREKONOMIAN MAJU INDONESIA

Kebijakan makroprudensial adalah kebijakan yang bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan mencegah terjadinya krisis keuangan. Kebijakan ini penting untuk memastikan bahwa sektor keuangan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Kebijakan Makroprudensial untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Tinggi dan Merata.

Dalam konteks Indonesia, kebijakan makroprudensial dapat digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan merata. Beberapa kebijakan makroprudensial yang dapat dilakukan antara lain:

1. Kebijakan Penilaian Risiko Kredit

Bank Indonesia dapat memberlakukan kebijakan penilaian risiko kredit yang lebih ketat bagi bank-bank yang memiliki portofolio kredit yang lebih besar. Hal ini akan mendorong bank-bank untuk lebih selektif dalam memberikan kredit, sehingga mengurangi risiko kredit macet.

2. Kebijakan Modal Minimum

Bank Indonesia dapat menetapkan persyaratan modal minimum yang lebih tinggi bagi bank-bank yang berisiko tinggi. Hal ini dapat mendorong bank-bank untuk lebih berhati-hati dalam mengelola risiko dan memperkuat posisi keuangan mereka.

3. Kebijakan Batas LTV

 Bank Indonesia dapat menetapkan batas Loan-to-Value (LTV) yang lebih rendah untuk kredit properti. Hal ini akan mengurangi risiko kredit macet dan mendorong lebih banyak orang untuk membeli rumah.

4. Kebijakan Pembatasan Kredit Valas

 Bank Indonesia dapat membatasi kredit valas yang diberikan oleh bank-bank domestik. Hal ini akan mengurangi risiko valas dan meningkatkan stabilitas sistem keuangan.

5. Kebijakan Anti-Pencucian Uang

 Bank Indonesia dapat meningkatkan pengawasan terhadap praktik pencucian uang dan pendanaan teroris. Hal ini akan membantu mencegah terjadinya kejahatan keuangan yang dapat merusak stabilitas sistem keuangan.

Dengan menerapkan kebijakan makroprudensial yang tepat, Bank Indonesia dapat memastikan bahwa sektor keuangan Indonesia beroperasi dengan stabil dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

https://www.cnbcindonesia.com
https://www.cnbcindonesia.com

Peran Ekonomi Keuangan Hijau untuk Mewujudkan Ekonomi Berkelanjutan.

Ekonomi keuangan hijau merupakan konsep ekonomi yang berfokus pada pengembangan dan penerapan kebijakan, strategi, dan praktik keuangan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Dalam mencapai tujuan tersebut, ekonomi keuangan hijau mempertimbangkan dampak lingkungan dari aktivitas ekonomi dan secara aktif mencari solusi untuk mengurangi dampak tersebut.

Peran ekonomi keuangan hijau sangat penting dalam mewujudkan ekonomi berkelanjutan. Beberapa peran utama antara lain:

1. Mendorong Investasi Berkelanjutan

 Ekonomi keuangan hijau dapat membantu mendorong investasi yang berkelanjutan dengan memberikan insentif dan dukungan keuangan kepada perusahaan yang berkomitmen untuk mengurangi dampak lingkungan mereka. Dukungan keuangan ini bisa berupa pembiayaan, penjaminan, atau subsidi yang membantu perusahaan untuk mencapai tujuan berkelanjutan mereka.

2. Memperkuat Keterbukaan Informasi

 Ekonomi keuangan hijau juga dapat memperkuat keterbukaan informasi tentang praktik bisnis yang berkelanjutan dan dampak lingkungan dari aktivitas ekonomi. Hal ini akan membantu mendorong perusahaan-perusahaan untuk menjadi lebih transparan dan akuntabel tentang praktik mereka dan memberikan konsumen dan investor informasi yang lebih baik untuk mempengaruhi keputusan mereka.

3. Memperkuat Regulasi Lingkungan

 Ekonomi keuangan hijau dapat memperkuat regulasi lingkungan dengan mendorong pemerintah untuk menetapkan standar lingkungan yang lebih ketat dan memberikan insentif keuangan kepada perusahaan yang memenuhi standar tersebut. Hal ini akan membantu memastikan bahwa perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia memperhatikan dampak lingkungan dari aktivitas mereka.

4. Mengurangi Risiko Lingkungan

 Ekonomi keuangan hijau dapat membantu mengurangi risiko lingkungan dengan mempromosikan praktik bisnis yang lebih berkelanjutan dan mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam yang terbatas. Hal ini akan membantu mengurangi risiko lingkungan dan meningkatkan ketahanan sistem ekonomi.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi keuangan hijau, Indonesia dapat memperkuat ekonomi berkelanjutan dan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak merusak lingkungan. Hal ini akan membantu menciptakan masyarakat yang lebih sehat, lebih adil, dan lebih berkelanjutan.

https://www.cnbcindonesia.com
https://www.cnbcindonesia.com

Risiko Utama Terkait Perubahan Makroprudensial. 

Risiko fisik dan risiko transisi merupakan dua jenis risiko utama yang terkait dengan perubahan makroprudensial. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai kedua jenis risiko tersebut:

1. Risiko Fisik

Risiko fisik terkait dengan dampak langsung dari perubahan iklim terhadap aset dan infrastruktur ekonomi, seperti banjir, kekeringan, badai, dan kenaikan permukaan air laut. Risiko fisik ini dapat mempengaruhi bisnis dan sektor keuangan secara signifikan, terutama jika mereka memiliki eksposur yang signifikan terhadap aset atau lokasi yang rentan terhadap perubahan iklim.

Perubahan makroprudensial yang bertujuan untuk mengurangi risiko fisik dapat mencakup pengaturan minimum modal untuk bank-bank yang memiliki eksposur terhadap risiko iklim atau penilaian risiko kredit yang lebih ketat untuk sektor-sektor yang berisiko tinggi. Perubahan ini dapat membantu mengurangi risiko bagi sektor keuangan dan mendorong perusahaan-perusahaan untuk mengurangi dampak lingkungan mereka.

2. Risiko Transisi

 Risiko transisi terkait dengan dampak perubahan kebijakan keuangan atau regulasi terhadap nilai aset dan penghasilan, serta kinerja bisnis, terutama dalam jangka pendek. Risiko transisi ini dapat timbul akibat perubahan kebijakan pemerintah terkait pengurangan emisi karbon atau perubahan kebijakan energi yang signifikan.

Perubahan makroprudensial yang bertujuan untuk mengurangi risiko transisi dapat mencakup pembatasan investasi pada sektor-sektor tertentu yang memiliki eksposur terhadap risiko transisi atau memberikan insentif keuangan untuk perusahaan-perusahaan yang memenuhi standar lingkungan yang lebih ketat. Perubahan ini dapat membantu mengurangi risiko bagi sektor keuangan dan mendorong perusahaan-perusahaan untuk berinvestasi dalam teknologi dan praktik berkelanjutan.

Secara keseluruhan, perubahan makroprudensial yang tepat dapat membantu mengurangi risiko fisik dan risiko transisi dalam jangka panjang. Dalam hal ini, peran penting Bank Sentral sebagai regulator dan pengawas sektor keuangan untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mengurangi risiko bagi sistem keuangan.

https://www.pinterest.com/ekanicho/
https://www.pinterest.com/ekanicho/

Peran Bank Sentral dan Perbankan Mendorong Transisi Menuju Net Zero Emission.

Bank sentral dan perbankan dapat menjadi pendorong transisi menuju net zero emission dengan melakukan hal-hal berikut ini:

1. Mendorong penggunaan sumber daya terbarukan dengan memberikan dukungan keuangan kepada proyek-proyek energi terbarukan. Perbankan dapat memberikan pinjaman dengan suku bunga yang lebih rendah atau memberikan insentif lain kepada pelanggan yang menggunakan energi terbarukan.

2. Menyediakan instrumen keuangan yang berkelanjutan dengan memberikan dukungan pada produk-produk yang ramah lingkungan. Misalnya, obligasi hijau atau produk perbankan yang memberikan insentif bagi nasabah yang meminimalkan jejak karbon.

3. Menyediakan pelatihan dan sumber daya kepada staf bank sentral dan perbankan tentang hal-hal berkelanjutan dan dampaknya terhadap lingkungan. Dalam hal ini, bank sentral dan perbankan dapat memperkuat pembuatan keputusan berkelanjutan dalam bisnis mereka dan menunjukkan dukungan terhadap praktik berkelanjutan.

4. Merumuskan kebijakan yang menyediakan peta jalan untuk transisi ke ekonomi rendah karbon dan net zero emission. Ini dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan pemerintah untuk memperkuat regulasi dan insentif bagi perusahaan untuk meminimalkan jejak karbon produksi mereka. Dalam hal ini, bank sentral dan perbankan dapat berkontribusi dalam perumusan kebijakan bersama dengan pemerintah.

5. Mengembangkan layanan keuangan dan produk yang dapat membantu nasabah untuk mengurangi jejak karbon mereka di berbagai sektor. Beberapa bank sudah ada yang menyediakan produk khusus bagi pelanggan individu dan perusahaan yang meminimalkan emisi karbonnya.

Dengan melakukan hal-hal tersebut, bank sentral dan perbankan dapat memainkan peran kunci dalam mendukung transisi menuju masyarakat net zero emission. Melalui dukungan finansial dan kebijakan yang berkelanjutan, bank sentral dan perbankan dapat menjadi pendorong perubahan penting dalam mengatasi isu perubahan iklim.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Mohon tunggu...

Lihat Konten Financial Selengkapnya
Lihat Financial Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun