Pilkada Serentak 2020 Diisi Anak Penguasa dan Publik Figur, Aktivis Kapan?

Partai sebagai kendaran politik mengambil jalan pintas untuk bagaimana memenangkan pertandingan dengan melakukan saving cost secara maksimal. 

Mungkin dengan cara mengadopsi Anak Penguasa dan Publik Figur memuluskan jalan menuju kekuasaan yang di cita-citakan, tanpa pertimbangan impact kepada publik.

Oligarki dalam politik memiliki Hidden Otonomy yang mampu mempengaruhi keputusan politik dengan sangat mudah. Tekanan Oligarki kepada partai politik juga sangat besar pengaruhnya, terbukti dengan Partai Politik mengabaikan kader-kader loyalis dan lebih mengutamakan dengan memilih mereka Anak Penguasa dan Publik Figur karena di rasa dapat memberikan jaminan suara yang besar di banding Aktivis yang sudah ber KTA Partai Politik. 

Padahal mereka Anak Penguasa dan Publik Figur sangat  prematur dalam Pilkada serentak 2020. Indikatornya apa ? tentu banyak sekali jika mau dibedah, namun secara besar sangat lah terlalu cepat untuk bagaimana terjun kedunia politik pada Pilkada Serentak 2020.

Terakhir mungkin, saya berbicara seperti ini tidak ada kepentingan apa-apa, saya bukan Anak Penguasa juga bukan Aktivis tulen. Artinya saya berpandangan seperti ini karena piur murni menyampaikan apa yang menjadi kegelisahan dalam kondisi sosial politik Indonesia yang tidak sehat lagi, kekuatan Oligarki dan Penguasa yang  mendominasi, membuat Aktivis tidak mampu berbuat apa-apa. 

Kedepan mereka para Aktivis harus memutar balik karena jalur yang di lalui mungkin salah atau juga tanpa arah tujuan. Aktivis harus mandiri membangun pondasi untuk bagaimana mempersiapkan diri untuk berpartisipasi dalam politik. 

Karena mengacu para Konsep Hierarti Politik menurut (Michael Rush & Philip Althoff dalam buku Pengantar Sosiologi Politik 118 : 1983) partisipasi politik tertinggi adalah Menduduki Jabatan Politik atau Administrasi Politik. Artinya Aktivis harus mempunyai harapan juga cita-cita untuk menduduki Jabatan Politik melalui pemilihan umum yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Regards,

Rofiudin
Mahasiswa Pasca Sarjana
Ilmu Politik Universitas Nasional