Pinjol untuk Pendidikan, di mana Peran Negara?
Oleh. Rochma Ummu Satirah
Setiap orang pada dasarnya menginginkan untuk mampu mengenyam pendidikan. Namun sayang, saat ini, pendidikan tak begitu mudah bagi sebagian orang. Bahkan, ada yang nyata-nyata tak mampu untuk mengusahakan pendidikan.
Pemerintah: Pinjol Untuk Pendidikan, Tak Mengapa!
Viral pernyataan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy yang mendukung wacana student loan atau pinjaman online (pinjol) kepada mahasiswa untuk membayar uang kuliah.
Hal itu diungkap sebagai respons atas dorongan DPR RI kepada Kemendikbudristek RI menggaet BUMN terkait upaya pemberian bantuan dana biaya kuliah demi membantu mahasiswa meringankan pembayaran.
Muhajir menjelaskan, "Pokoknya semua inisiatif baik untuk membantu kesulitan mahasiswa harus kita dukung gitu termasuk pinjol," paparnya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (2/7).
Pernyataan ini tentunya merespon fakta tingginya UKT pendidikan tinggi di tahun ini yang melonjak sangat tinggi. Karenanya, sebagian mahasiswa yang sudah dinyatakan lolos masuk PTN terpaksa mengundurkan diri karena tidak mampu membayar UKT.
Mereka pun juga mengajukan adanya bantuan dari pemerintah untuk hal ini. Atau juga meminta keringanan pembayaran. Hanya saja, bantuan atau keringanan ini juga tak mudah mereka dapatkan. Sehingga nominal UKT masih tergolong tinggi.
Sejak dulu, PTN sudah menjadi tumpuan harapan sebagian rakyat agar bisa mengenyam pendidikan tinggi. Biaya pendidikan PTN jauh lebih murah dan terjangkau dibandingkan dengan PT swasta. Inilah yang menyebabkan banyak masyarakat lebih memilih dan berharap bisa berkuliah di PTN dibandingkan di PT swasta.
Sayangnya, fakta ini tak lagi dijumpai hari ini. PTN sudah berubah menjadi badan pendidikan dengan biaya yang melambung tinggi. Untuk masuk PTN, seseorang harus mampu menyediakan nominal rupiah yang cukup besar, bahkan ada yang sampai puluhan juta. Belum lagi perihal biaya semester. PTN juga mematok harga yang cukup tinggi untuk uang semester mahasiswanya.
Fakta ini berbanding terbalik dengan PT swasta yang tidak berada pada pengaturan dan tanggung jawab pemerintah. Sebagian masyarakat menemukan adanya PT swasta yang lebih terjangkau dibandingkan PTN.
Alih-alih membantu rakyatnya untuk menuntaskan persoalan tingginya biaya pendidikan ini, pemerintah justru mengeluarkan statemen yang miris dan seakan tidak punya empati pada keluhan rakyatnya. Bagaimana bisa, pemerintah memberikan pinjol sebagai solusi untuk membantu mahasiswa membayar biaya pendidikannya.
Buah Kapitalisme
Kapitalisme adalah hasil dari sistem sekulerisme yang diterapkan negeri. Dengan meninggalkan nilai agama dalam kehidupan dan negara, negara pun melandaskan pengaturannya pada asas kapitalisme yaitu semuanya harus memiliki nilai manfaat materi.
Inilah yang kemudian juga bisa kita lihat dalam dunia pendidikan. Pemerintah memberikan kewenangan untuk PTN mengelola institusinya sendiri, termasuk dalam pembiayaan dan pungutan kepada mahasiswanya. Jelas ini adalah bentuk lepasnya tanggung jawab pemerintah pada sektor pendidikan.
Terlebih, pemerintah malah memotivasi PTN untuk berubah menjadi PTNBH. Dalihnya, dengan ini, setiap PTN akan mampu mengelola dan memanfaatkan demi mendukung potensi dosen dan mahasiswanya. Justru inilah yang menyebabkan PTN menjadi tidak terjangkau bagi sebagian kalangan.
Islam Menjamin Pendidikan Rakyatnya
Aturan Islam yang diterapkan oleh negara memberikan perhatian besar pada seluruh faktor kehidupan manusia. Termasuk adalah sektor pendidikan. Islam menggariskan bahwa setiap rakyat harus mampu untuk mengenyam pendidikan di setiap jenjang dengan kualitas yang baik.
Karenanya, Islam memberikan perhatian besar pada tingginya kualitas pendidikan negara. Karena pendidikan juga memiliki peran yang besar untuk menciptakan kuaitas generasi yang akan membangun peradaban.
Perhatian tertuang pada beberapa hal. Pertama, Islam memberikan perhatian anggaran yang mencukupi demi terealisasinya kualitas pendidikan yang tinggi. Negara harus memberikan anggaran yang cukup untuk sarana dan prasarana pendidikan. Misalnya adalah ruang kelas, gaji guru, pendanaan harian pendidikan, bantuan yang dibutuhkan rakyat dan yang lainnya.
Bahkan, negara mengharuskan adanya pendidikan yang terjangkau bahkan gratis bagi setiap rakyatnya. Di sisi murid, negara bahkan memberikan beasiswa kepada setiap murid yang menuntut ilmu sebagai imbalan atas perjuangan mereka dalam mendapatkan ilmu. Di sisi guru sebagai tenaga pendidikan juga diberikan perhatian yang besar dalam hal kesejahteraan. Guru diberikan gaji yang besar dan layak sehingga mereka akan berfokus pada tugas pendidikan.
Negara juga memberikan fasilitas yang memadai untuk sarana pendidikan, misalnya ruang kelas, perpustakaan, laboratorium yang dibutuhkan untuk menunjang proses pendidikan. Hal ini dapat dibuktikan di masa lampau bagaimana bukti sejarah mengenai keberadaan universitas, perpustakaan dan yang lainnya yang nyata ada untuk mendukung sektor pendidikan.
Kedua, Islam memberikan perhatian besar pada kurikulum dengan tujuan mencerdaskan umat dengan Islam. Pemerintah memberikan tugas kepada sektor pendidikan untuk merancang kurikulum dan program berdasarkan syariat Islam. Tidak boleh berdasarkan pada aturan atau ide yang tidak berasal dari Islam.
Dengan ini, telah terbukti lahir generasi yang tak hanya mumpuni dalam hal agama tapi juga mampu bermanfaat bagi manusia lainnya. Misalnya adalah menjadi ilmuwan dan penemu barang-barang yang bermanfaat bagi manusia lainnya.
Inilah perhatian Islam kepada sektor pendidikan yang tidak kita dapatkan saat ini. Justru, pemerintah seakan melemparkan tanggung jawabnya dalam pendidikan dengan statemen penggunaan pinjol sebagai dana pendidikan.
Sungguh miris, amanah dan tanggung jawab besar dalam dunia pendidikan tidak mampu ditunaikan dengan baik. Sungguh berbeda dengan sistem Islam yang memuliakan ahli ilmu dan berhasil mencetak generasi gemilang pengisi peradaban mulia. Tak salah jika kita menginginkan kembali adanya kehidupan yang diatur dalam naungan sistem Islam ini. Wallahu'alam bishowab.
