Sementara itu Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto menilai, sistem pemilu proporsional terbuka cenderung mendorong adanya nepotisme. sebab caleg-caleg yang diangkat adalah anak atau para tokoh tanpa melalui pendidikan politik. "Kami melihat proporsional terbuka dalam pragmatisme partai politik cenderung mendorong nepotisme yang mengangkat sekadar anak anak tokoh, istri istri tokoh untuk diangkat (caleg) tanpa melalui proses kelembagaan melalui kaderisasi dan pendidikan politik," kata hasto dalam acara rilis survei indikator Politik Indonesia, Merdeka.com
Statemen ini sesungguhnya agak ambigu. Bukankah yang biasanya memanfaatkan nepotisme justru sistem proporsionalitas tertutup karena pimpinan partai ditentukan di disain sesuai "aspirasi tokoh sentral"Partai? Wujudnya adalah "nomor nomor kopiah" dihuni oleh mereka yang memiliki kedekatan dengan tokoh partai. sedangkan untuk para pengembira akan dapat nomor sabuk dan nomor sepatuÂ
Pada sisi lain Hasto yang mengungkapkan bahwa para wakil rakyat di DPR kini hanya pokus pada bebrapa fungsi elektoral. mereka sekadar menyoroti  kebijakan populis sebanyak mungkin, sangat masuk akal Hasto mengatakan; "Bahkan saya bertemu dengan banyak menteri ya, ketika saya tanya bagaimana praktik ini sebagai otokritik terhadap seluruh partai bukan hanya PDIP, praktik kelembagaan di DPR hampir semua anggota fokusnya kepada fungsi elektoralnya, menyoroti kebijakan populis sebanyak mungkin di daerah elektoral nya :"tuturnya. Merdeka.com)/04/01/2023.
Alasan ini rasional, sebab jika dihubungkan dengan sistem proporsionalitas terbuka pada praktiknya adalah sistem suara terbanyak, maka para wakil rakyat berperilaku seperti yang dituturkan Hasto. Bahkan lebih jauh dari itu, pimpinan partai tidak lagi menjadi faktor penting bagi mereka yang telah duduk di kursi empuk DPR/DPRD. Belakangan terdapat delapan Parpol bersatu untuk mempertahankan system proporsional terbuka.Â
Ada empat poin penting diuraikan mengenai sistem proporsional tertutup.Â
Pertama, Sistem proporsional menjauhkan dalam menentukan calon wakilnya dilembaga legislatif. Bagaimana tidak penentuan calon anggota legislatif yang akan terpilih bukan berada pada masyarakat, melainkan di internal politik
Kedua, proporsiona tertutup juga sama sekali tidak menghapus tren politik uang (Money politic), melainkan hanya memindahkan dari calon ke masyarakat menjadi calon ke partai politik. sebab, kandidat terpilih bergantung pada nomor urut calon anggota legislatif yang di tentukan oleh partai politik
ketiga, proporsional tertutup membuka ruang terjadinya nepotisme di internal Partai Politik. Bukan tidak mungkin, calon-calon yang memiliki relasi dengan struktural partai dapat di mudahkan untuk mendapatkan nomor urut tertentuÂ
keempat, sistem proporsional tertutup berpotensi menghilangkan relasi dan tanggung jawab anggota legislatif terhadap rakyat.
Ada beberapa poin kekurangan juga mengenai Proporsional terbukaÂ
Pertama, Proporsional terbuka menjadi peluang politik uang sangat Tinggi