Mohon tunggu...
Robert Parlaungan Siregar
Robert Parlaungan Siregar Mohon Tunggu... lainnya -

Sekarang Pemerhati Indonesia Kekinian.

Selanjutnya

Tutup

Humaniora Pilihan

Presiden Jokowi: Kebakaran Hutan, Tanggung Jawab Pemerintah

11 Maret 2016   20:53 Diperbarui: 12 Maret 2016   04:20 327
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Humaniora. Sumber ilustrasi: PEXELS/San Fermin Pamplona

Proses gugatan hukum terhadap korporasi kasus kabut asap yang sedang berjalan otomatis akan gugur. Contoh, kasus Lapindo. Setelah jadi bencana nasional, biaya pengentasan bencana lumpur di Sidiarjo itu akhirnya jadi tugas pemerintah, perusahaannya bebas.

Ada apa dibelakang desakan DPR/DPD ini?


Pemimpin kita marah pada negeri  tetangga yang kena asap
JK, 2011 sebagai Wapres dari Presiden SBY tegas mengatakan tidak akan meminta maaf kepada negara tetangga Singapura dan Malaysia. Baru sebulan saja kena asap sudah minta permohonan maaf. Selama 11 bulan hutan di Indonesia selalu menghasilkan oksigen. Seharusnya, negara-negara seperti Malaysia dan Singapura berterima kasih kepada Indonesia. "Kalau 11 bulan Singapura dan Malaysia berterima kasih karena diberi oksigen, baru saya pertimbangkan minta maaf.

Sikap tegas JK ini diikuti oleh bawahan SBY. Menlu Marty Natalegawa menegaskan, Indonesia tidak akan meminta maaf kepada Malaysia dan Singapura. Menko Kesra Agung Laksono lebih galak lagi , menyebut Singapura seperti anak kecil menyikapi kabut asap.

Saya kira rakyat Indonesia tidak perduli jika pemimpin bangsa adu tinju/jotos  dengan pemimpin negara tetangga. Rakyat Indonesia hanya menuntut pemimpin bangsa menghentikan hutan dibakar dan asap yang mengganggu kesehatan dan perekonomian mereka.

Pemimpin kita sering sekali berpikir, bersikap dan bertindak berlawanan dengan kepentingan    rakyat Indonesia

Malapetaka bagi rakyat kecil seperti orang2 yang tinggal disekitar hutan tidak menyakiti para pemimpin bangsa ini.

Penderitaan orang-orang Kubu tidaklah menyakiti hati para pemimpin kita. Orang Kubu  tidak pernah menuntut jalan tol, mereka tidak pernah menuntut didirikan mal untuk mereka. Mereka  tidak pernah membebani bangsa ini dengan barang-barang impor. Mereka tidak pernah berutang yang berakhir dengan jatuhnya Indonesia kedalam krisis. Kita malah menonton mereka bercerai berai, terusir dari tanah mereka. Populasi mereka hanya sekitar 200.000 orang , tetapi kita tidak sanggup mensejahterakan mereka. Boro-boro mensejahterakan mereka, sekarang semakin banyak Orang Kubu yang meminta-minta ditepi jalan.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Humaniora Selengkapnya
Lihat Humaniora Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun