Jokowi-A Hok: Rangkul Ahli Lingkungan Kita (Tinggalkan Ahli dari Belanda)

Jokowi- A Hok terkesan tidak mempercayai  para ahli lingkungan kita untuk ikut menangani  banjir DKI.

DKI berpaling pada para ahli Belanda dan memperdalam kerja samadengan Pemerintah Kota Rotterdam dengan menandatangani perjanjian kerja sama Jakarta-Rotterdam di bidang tata air untuk periode tahun 2013 hingga 2015.

Staf Pemprov DKI akan dikirim ke Rotterdam untuk mempelajari sistem pengendalian banjir di sana.

Apa yang disampaikan Walikota Rotterdam( WR) Ahmed Abouthaleb

WR mengatakan Belanda tidak mempunyai solusi ajaib untuk menangani banjir DKI. WR merasa bahwa Jokowi-A Hok memojokkan Belanda agar menyetujui, bahkan mengusulkan Tanggul Raksasa sebagai penyelesaian utama dalam menangani banjir DKI.

Kita cermati apa yang disampaikan oleh WR:

• 
  
• 200 tahun:Belanda menbutuhkan lebih dari 200 tahun untuk mengatasi permasalahan banjir. Tak ada kota yang bisa dilindungi dari banjir selama setahun.
  

Tidak ada penyelesaian instan.

WR menyarankan  Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk  melakukan program pengendalian banjir secara komprehensif dan tidak setengah-setengah.

Melindungi kota dengan Tanggul Raksasa (biaya sangat mahal) tidak cukup, jadi tidak hanya 1 hal tapi sejumlah hal bersamaan.

• 
  
• Ruang Terbuka Hijau (RTH): Roterdam, untuk mengatasi banjir, membuat banyak RTH untuk tempat menyimpan air yang mengalir bila musim banjir tiba.
  

Rotterdam  bahkan memiliki garasi yang di bawahnya penyimpanan air untuk menjaga jutaan liter air itu.

• 
  
• Pengerukan dan pelebaran sungai : Rotterdam memperhatikan sungai yang merupakan tempat air mengalir dari hulu ke hilir. Rotterdam melaksanakan pengerukan dan pelebaran sungai, agar lebar dan kedalaman sungai melebihi sebelumnya.
  

Sungai dapat menampung air untuk dialirkan ke laut.

• 
  
• Warga dibantaran sungai: Permasalahan adanya warga yang bermukim di bantaran sungai pun menjadi fokus mengatasi bahaya banjir.
  

Kami juga harus mengurusi sungai karena ada orang yang tinggal di sana. Apakah baik membiarkan orang tinggal di sana? Atau memindahkan mereka ke tempat lain sehingga sungainya bisa tambah lebar.

Menurut WR, untuk mengatasi permasalahan itu, Pemerintah Belanda kala itu langsung menyasar hal yang paling dasar, yakni ekonomi masyarakat.

Kenapa mereka masuk ke kota, karena butuh tempat untuk bekerja dan tinggal dekat dengan kota.

Jika warga bantaran sungai di Jakarta dipindah ke rumah susun, maka pemerintahan di Rotterdam mendirikan rumah yang ramah lingkungan dan layak di sepanjang bantaran sungai tersebut.

• 
  
• Sampah: WR tidak menyebut masalah sampah. Menyebut Jakarta dan Pemda Jabar tidak mampu mengatasi masalah sampah identik dengan mengatakan: DKI dan Jawa Barat tidak memiliki Pemerintah.
  

WR politikus kawakan, dia berhati-hati tidak menyinggung "kehormatan"  bangsa Indonesia.

• 
  
• Kata akhir dari WR :
  

Belanda hanya bisa membantu dalam hal pertukaran informasi

WR percaya Jakarta bisa. Jakarta itu kota yang kuat, Indonesia negara yang bagus

Secara tersirat: Indonesia dapat menyelesaikan masalah banjir Jakarta dengan memanfaatkan para ahli lingkungan Indonesia sendiri

Apakah sesungguhnya masalah yang dihadapi Jokowi- A Hok?

Dari uraian WR jelas terungkap pakar Belanda tidak akan lebih baik dari pakar kita dalam menangani banjir Jakarta. Penulis malah yakin pakar kita lebih mengenal banjir Jakarta dibanding pakar manapun didunia ini.

Masalah yang dihadapi Jokowi- A Hok adalah sikap birokrat, baik di Pemda DKI maupun di Pemda Jabar. Contoh sederhana Pemda tidak mampu mencegah penduduk menghuni bantaran sungai maupun bantaran waduk.

Pemda tidak mampu menangani sampah.

Masalah sesungguhnya adalah Jokowi- A Hok didesak oleh lawan politiknya agar menyelesaikan permasalahan banjir ini dalam waktu singkat, sesuatu yang mustahil.

Yang dihadapi Jokowi- A Hok adalah pertikaian  politik menjelang Pemilu 2014. Sejawat Pemda Jabar, mulai dari Gubernur, Bupati Bogor sampai Walikota Depok menunjukkan bahwa perbaikan lingkungan didaerah mereka hanya menguntungkan DKI, bukan tanggung jawab mereka.

Pemerintah Pusat mulai dari Menteri Dalam Negeri, Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Kehutanan terlihat berpangku tangan. Presiden SBY pun tidak menunjukkan  rasa genting bahwa Ibu Kota terus menerus dilanda banjir.

Kerja sama dengan pakar kita dan  meninggalkan ahli lingkungan Belanda akan menambah deretan warga dengan "rasa memiliki" Jakarta

Mempercepat pembangunan Tanggul Raksasa dengan pretensi bahwa Tanggul Raksasa adalah jawaban atas  banjir DKI, hanya akan melemahkan posisi  Jokowi- A Hok sebagai Pemimpin Masa Depan

Bacaan:

Wali Kota Rotterdam yakin Jokowi bisa atasi banir Jakarta

Wali Kota Rotterdam tata bantaran sungai