Voxpol, Lembaga yang Merilis Survei Elektabilitas Mahyeldi-Vasco, Takut Diaudit?

Tiga lembaga survei yang keluar dari Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) menjelang Pilkada 2024, yaitu Poltracking, Parameter Politik Indonesia (PPI), dan Voxpol Center. Bagi publik Sumatera Barat (Sumbar), keluarnya Voxpol dari Persepi menjadi perhatian karena lembaga survei tersebut baru-baru ini mengeluarkan hasil survei elektabilitas calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar.

Sebelum membahas Voxpol, kita bahas dulu Poltracking, sebagai lembaga survei yang pertama keluar dari Persepi di antara tiga lembaga tersebut.

Dikutip dari "Duduk Perkara Beda Hasil Survei Pilkada Jakarta, Berujung Sanksi untuk Poltracking" (Kompas.com, 6 November 2024), Dewan etik Persepsi menjatuhkan sanksi terhadap lembaga survei Poltracking Indonesia berkait hasil survei elektabilitas tiga pasangan calon (paslon) Pilkada Jakarta yang berbeda dengan Lembaga Survei Indonesia (LSI). Dari hasil pemeriksaan, Poltracking Indonesia tidak berhasil menjelaskan ketidaksesuaian jumlah sampel valid sebesar 1.652 data yang ditunjukkan saat pemeriksaan dengan 2.000 data sampel seperti yang dirilis ke publik. Oleh karenanya, dewan etik Persepi tidak memperbolehkan Poltracking untuk mempublikasikan hasil survei sebelum mendapat persetujuan dari Persepsi. Setelah mendapatkan sanksi, Poltracking keluar dari Persepi.
Setelah Poltracking keluar, PPI dan Voxpol Center juga keluar dari Persepi. Dikutip dari dari "Parameter Politik Indonesia dan Voxpol Keluar dari Persepi" (Detik.com, 7 November 2024), Direktur PPI, Adi Prayitno, mengatakan bahwa dalam surat pengunduran PPI dari Persepi ada dua alasan mereka mundur, salah satunya restrukturisasi kepengurusan PPI. Sementara itu, Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi, tidak menjelaskan alasan lembaganya keluar dari Persepi.

Keluarnya Voxpol dari Persepi tanpa memberikan alasan apa pun menjadi pergunjingan publik. Publik berusaha untuk mencari tahu sendiri dengan menebak-nebak alasan Voxpol keluar dari Persepi, salah satunya berkaitan dengan berbedanya hasil survei Voxpol dengan hasil survei Indikator Politik tentang elektabilitas calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTT.

Kecurigaan publik terhadap kabar tersebut setidaknya mulai menampakkan titik terang. Dikutip dari "Voxpol Mundur dari Persepi, Takut Diperiksa soal Pilgub NTT?" (JPNN.com, 8 November 2024), Dewan Pakar Persepi, Hamdi, mengatakan bahwa berencana memeriksa dua lembaga survei tersebut. Namun, alih-alih membuka data, Voxpol memilih mundur.

Sementara Direktur Ekskutif Voxpol tidak mengeluarkan pernyataan apa-apa tentang keluarnya lembaganya dari Persepi, Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menyatakan lembaganya siap buka-bukaan terkait survei Pilgub NTT.

"Sebagai anggota Persepi, kita terikat kode etik. Karenanya, kami siap buka-bukaan data, juga diperiksa oleh Dewan Etik Persepi," kata Burhanuddin di sela-sela rilis survei Pilkada Kabupaten Majalengka secara virtual, Kamis (7/11), sebagaimana dikutip dari "Voxpol Mundur dari Persepi, Takut Diperiksa soal Pilgub NTT?"

Indikator Politik Indonesia tidak keluar dari Persepi dan menyatakan bersedia diperiksa oleh Dewan Etik Persepi. Sementara itu, Voxpol tidak menyatakan berani diperiksa oleh Persepi, bahkan sudah keluar sebelum diperiksa oleh Persepi. Karena itu, wajar Voxpol dicurigai sebagai lembaga survei yang bermasalah. Kalau hasil surveinya dapat dipertanggungjawabkan, mengapa Voxpol keluar sebelum diperiksa oleh Dewan Etik Persepi?

Bagi publik Sumbar, hasil survei Voxpol tentang elektabilitas dan popularitas Mahyeldi-Vasko dan Epyardi Asda-Ekos Albar cukup aneh dan tidak masuk akal. Voxpol mengeluarkan hasil survei preferensi pemilih Sumbar melalui akun YouTubenya, Voxpol Center Official, Rabu (22/10/2024). Berdasarkan hasil survei itu, elektabilitas calon Gubernur dan Wakil Gubernur Mahyeldi-Vasko, sebanyak 70,3 persen, sedangkan elektabilitas calon Gubernur dan Wakil Gubernur Epyardi-Ekos sebanyak 16,8 persen, sementara persentase responden yang menjawab tidak tahu atau tidak menjawab sebanyak 13 persen. Hasil survei itu juga memperlihatkan popularitas kedua pasangan calon. Popularitas Mahyeldi 88,8 persen, Vasko 61,4 persen, Epyardi 51,1 persen, dan Ekos 36,9 persen.

Ada beberapa hal yang mencurigakan dari hasil survei itu. Pertama, popularitas Vasko lebih tinggi daripada Epyardi dan Ekos. Artinya, Vasko lebih dikenal oleh masyarakat Sumbar daripada Epyardi dan Ekos. Padahal, Vasko merupakan orang baru di Sumbar. Dia baru muncul di Sumbar menjelang Pileg 2024 sebagai caleg DPR dari dapil 1 Sumbar. Dia tidak lahir dan besar di Sumbar, juga tidak berkiprah di Sumbar. Dia lahir, besar, dan berkiprah di Jakarta. Orang tuanya saja yang dari Sumbar. Karena tidak cukup dikenal di Sumbar, dia tidak mendapatkan cukup suara untuk duduk di kursi DPR.

Sementara itu, Epyardi merupakan orang yang cukup dikenal di Sumbar. Dia menjadi anggota DPR dari Sumbar selama tiga periode (2004-2018) dan menjadi Bupati Solok (2021-2024). Dia juga lahir dan besar di Sumbar. Istrinya juga orang Sumbar, yang lahir dan besar di Sumbar, yang kini menjadi calon Bupati Solok. Anaknya, Athari Gauthi Ardi, menjadi anggota DPR dua periode (2019-2029).  

Adapun Ekos merupakan Wakil Wali Kota Padang periode 2023-2024. Dia pernah menjadi caleg DPR dari dapil 2 Sumbar (2009) dan pernah menjadi calon Bupati Limapuluh Kota (2010). Dia lahir dan besar di Sumbar. Dia bersentuhan dengan lima daerah di Sumbar, yaitu Tanah Datar (tempat lahir dan kampung halaman ayahnya, Payakumbuh (tempatnya bersekolah dari SD hingga SMA), Limapuluh Kota (tempat ayahnya menjadi camat dan Sekretaris DPRD), Agam (tepatnya di Balai Gurah, Ampek Angkek, kampung halaman ibunya), dan Padang (tempatnya menjadi wakil wali kota selama setahun).

Karena itu, tidak mungkin Vasko lebih dikenal oleh masyarakat Sumbar daripada Epyardi dan Ekos. Maka, hasil survei Voxpol tentang tingginya popularitas Vasko daripada Epyardi dan Ekos patut diragukan.

Karena itu pula, tingginya elektabilitas Vasko daripada Ekos diragukan. Pada survei dengan pertanyaan terbuka (top of mind), elektabilitas Vasko 56,1 persen, sedangkan elektabilitas Ekos 12,9 persen.

Pertanyaan yang muncul dari hasil survei itu ialah apa faktor penyebab tingginya popularitas Vasko daripada Epyardi dan Ekos, dan tingginya elektabilitas Vasko daripada Ekos. Dalam perilisan hasil survei preferensi pemilih Sumbar oleh Voxpol itu tidak dijelaskan faktor penyebab tersebut.

Satu hal lagi yang mencurigakan dari hasil survei Voxpol tersebut ialah bahwa elektabilitas Mahyeldi-Vasko sangat tinggi dibandingkan dengan elektabilitas Epyardi-Ekos di Kabupaten Solok. Menurut hasil survei itu, elektabilitas Mahyeldi-Vasko di Kabupaten Solok sebanyak 63,3 persen, sedangkan elektabilitas Epyardi-Ekos sebanyak 35 persen.

Hasil survei tersebut sulit dipercaya karena Kabupaten Solok merupakan daerah basis massa Epyardi. Epyardi lahir dan besar di sana. Ia tiga kali menjadi anggota DPR dari dapil 1, dengan basis massa utama Kabupaten Solok. Ia juga menjadi bupati di sana. Maka, sulit untuk mempercayai bahwa elektabilitas Epyardi di sana anjlok pada angka 35 persen. Sementara itu, dikutip dari "Hasil Survei Polstra: 86 Persen Masyarakat Puas terhadap Kinerja Bupati Solok Epyardi Asda" (Hantaran.co, 18 Juli 2024), berdasarkan hasil survei Polstra Research & Consulting tentang Dinamika Elektoral di Kabupaten Solok pada Juli 2024, 86 persen masyarakat Kabupaten Solok puas terhadap kinerja Epyardi sebagai bupati.

Kalau ingin hasil surveinya dipercaya masyarakat, Voxpol harus mau mempertanggungjawabkan hasil surveinya dan harus bersedia diaudit. Kalau Voxpol tidak mau hasil surveinya diaudit, jangan salahkan masyarakat tidak percaya terhadap hasil surveinya dan meragukan kredibilitas lembaga survei tersebut.