Siapa Pengganti Tito Karnavian?

Joko Widodo atau Jokowi terpilih kembali sebagai presiden untuk kedua kalinya. Artinya kewenangan dan kekuasaan masih di tangan Jokowi. 

Begitu juga terkait dengan posisi dan jabatan di penegak hukum. Terutama posisi jabatan Kapolri. 

Pasalnya, Kapolri saat ini Tito Karnavian masuk dalam survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA memasukan namanya ke jajaran menteri Jokowi. 

Kinerja Kapolri Tito Karnavian sejak menjabat pada 13 Juli 2016, tidak dipermasalahkan oleh mayoritas partai politik. Hanya parpol di luar pemerintah yang sempat bersih tegang dengan Kapolri.

Sebab itu Pakar hukum pidana Universitas Al Azhar Indonesia, Suparji Achmad memprediksi Kapolri Tito Karnavian belum segera di ganti oleh Presiden Jokowi. 

Ada beberapa alasan membuat Tito dua periode sebagai Kapolri. Pertama, masa kerjanya belum memasuki masa pensiun. Usiaa Tito saat ini baru 54 tahun. Masih muda.

Kedua, Kapolri Tito telah berhasilkan amankan tugas kewenangan melindungi menegakan hukum, agenda nasional, Pemilu aman. Sehingga faktor masa tugasnya masih lama dengan mempertimbangkan masa kerja. 

"Sampaai pensiun tidak diganti, kecuali posisi-posisi baru," kata Suparji Achmad saat dihubungi di Jakarta.

Menurut Suparji, situasi normal keamanan Indonesia saat ini tidak ada alasan untuk Presiden Jokowi mengganti Kapolri Tito Karnavian.

Hal berbeda apabila Presiden Jokowi menunjuk Tito Karnavian sebagai menteri. Maka kata Suparji, Tito Karnavian harus diganti. Hal itu agar kinerjanya lebih maksimal, energik, profesional. 

"Presiden punya pertimbangan untuk dihentikan," katanya.

Suparji juga mengatakan tidak ada alasan realitas bagi DPR atau parpol mendesak Presiden mengganti Kapolri. Apalagi dinilai Suparji hubungan Komisi III DPR sebagai mitra kerjanya baik-baik saja.

Meskipun ada beberapa agenda yang dipertanyakan DPR dan parpol seperti peristiwa 22 Mei di Bawaslu, kasus Novel Baswedan dan lainnya.  

"Kalau bisa dipertanggujawabkan, tidak bisa Komisi III DPR ganti kapolri kepaada presiden," ujarnya.

Peneliti senior Indonesia Public Institute (IPI), Karyono Wibowo, mengatakan Presiden Jokowi masih percaya dengan Tito Karnavian sebagai Kapolri. 

Pasalnya, kata Karyono, Tito berhasil amankan peristiwa penting seperti aksi 212, Pilkada DKI 2017, Pilkada serentak 2018, Pilpres 2019, terorisme, reformasi di Polri seperti tegas yang melanggar hukum.

"Itu prestasi Tito, apakah Tito itu akan berlanjut, ini masih belum keliatan. Hampir tidak ada Kapolri dua periode. Tidak ada," kata Karyono.

Menurut Karyono, selama ini tidak ada persoalan yang krusial terhadap Tito. Namun ada beberapa partai nilai Tito diskrimnasi. Terutama partai oposisi. 

"Mereka tentu saja bernegatif ke Tito. Mayoritas parpol tidak ada masalah. Bahkan mengapresiasi," tuturnya. 

Sementara itu, anggota komisi III DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pihaknya tidak tahu menahu soal Kapolri maupun jabatan menteri. Pasalnya, kedua hal itu menjadi hak preogratif presiden.

"Saya nggak mau spekulasi soal pak Tito jadi menteri karena menteri juga adalah hak preogratif presiden," kata Dasco yang juga politisi Partai Gerindra ini. [Rob]