Jika setelah melalui proses panjang Dwi terpilih duduk di kursi pimpinan KPK, ada beberapa skenario yang dapat terjadi.
Di tubuh KPK, Dwi dapat membantu institusi tersebut dalam menangani kasus korupsi di sektor pertahanan Indonesia.
Anggapan bahwa orang di luar kemiliteran tidak mengerti urusan militer dapat dihilangkan dengan hadirnya mantan perwira tinggi militer di kursi kepemimpinan institusi sipil tersebut.
Di balik semua hubungan KPK-TNI dan semangat pemberantasan korupsi di sektor pertahanan, peran politik Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus tetap muncul.
Berkaca pada kasus AW-101,ICWÂ mengapresiasi sekaligus menegaskan pentingnya kontrol politk seorang presiden dalam mendukung instansi sipil dalam menyelidiki institusi militer.
Kemauan dan ketegasan Jokowi dalam pengusutan kasus korupsi harus terus ditingkatkan dalam periode pemerintahannya yang kedua, terlebih lagi dirinya memiliki kekuasaan untuk menentukan siapa yang duduk di kursi kepemimpinan KPK maupun TNI.
Jangan sampai gesekan antara kedua institusi kembali terulang. Jangan sampai pula kehadiran Dwi malah memperlemah KPK atau terbalik, yakni bahwa Dwi malah menjadi bentuk "pengawasan" TNI terhadap KPK untuk menjauhkan lembaga itu dari militer.
Pengawasan terhadap sektor pertahanan Indonesia memang penting untuk dilakukan. Selain karena peran vital pertahanan dalam hidup-matinya suatu negara, besarnya porsi anggaran pertahanan juga dapat memicu potensi korupsi yang lebih besar.
Bulan Juni 2019 lalu, Komisi I DPR telah menyetujui anggaran pertahanan sebesar Rp 126,5 triliun untuk tahun 2020 atau naik sekitar 17,5 persen dari anggaran tahun 2019. Angka ini juga masih dapat bertambah Kemhan kembali mengajukan tambahan dana sekitar Rp 17,5 triliun.
John Kenedy juga mengatakan bahwa Komisi III DPR sudah siap untuk melakukan fit and proper test Capim KPK. Nantinya Pansel Capim KPK menyerahkan 10 nama capim KPK untuk di fit and proper test.
Setelah itu dipilih 5 orang menjadi pimpinan KPK yang baru. Namun pimpinan KPK itu tidak harus ada unsur dari Kepolisian maupun Kejaksaan. John Kenedy mencontohkan pimpinan KPK saat ini tidak ada dari unsur Kejaksaan.
