Ini yang saya sarankan agar kampus lakukan, yaitu menyadarkan mahasiswa bahwa setiap ilmu yang mereka cerna mendapat berkat dari jutaan rakyat di luar pagar kampusnya. Biaya kuliah mereka mengandung subsidi dari uang rakyat. Uang dari masyarakat dari desa pelosok sana. Desa yang namanya asing di telinga dan bahkan kita tak tahu bahwa mereka ada. Bagaimanapun mereka ikut membayar pajak negara. Yang pada akhirnya uang tersebut digunakan untuk mengurangi beban mahasiswa di kampus kerakyatan. Semua ini bisa dilakukan jika institusi peduli dan dekat dengan peserta didiknya. Memberikan pemahaman dan jalan keluar layaknya seorang ibu yang mengelus kepala anaknya sambil mendongengkan kisah teladan. Sayangnya, tidak demikian. Hubungan peserta didik-institusi bagaikan hubungan atasan dan bawahan. Transaksional dan komersial.
Orientasi terhadap ‘kerakyatan’ perlu diluruskan ulang dan digalakkan. Kita bertanggung jawab dan bahkan berutang pada rakyat.Â
Dalam semua elemen pembelajaran di kampus kerakyatan harus selalu disisipkan fokus kepada esensi kerakyatan itu sendiri. Apakah perlu menunggu hingga ada peristiwa besar agar kita semua sadar bahwa ada yang salah dengan proses pengajaran? Pemahaman tentang inti dari kerakyatan? Kerakyatan. Rakyat. Mereka yang masih menaruh harap pada bangsa. Mereka yang masih menghormati negara. Mereka yang tidak mau berpindah kewarganegaraan walau hanya sepelemparan batu dari kehidupan yang lebih sejahtera. Mereka yang masih bangga untuk berdiri di tanah lapang desa, menghormat Sang Saka, dan menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Salam Perubahan.
Salam Persatuan.
