DKI Jakarta Raih Penghargaan Ketahanan Pangan, Namun Tantangan Masih Besar
DKI Jakarta berhasil meraih penghargaan sebagai provinsi dengan peningkatan ketahanan pangan terbaik pada tahun 2023 oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas). Hal ini tercermin dalam Indeks Ketahanan Pangan DKI Jakarta yang mencapai skor 83,80 pada tahun 2023 yang meningkat sebesar 7,09 persen dari skor 78,25 pada tahun 2022. Selain itu, DKI Jakarta juga memperoleh penghargaan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan pada tahun 2024 oleh Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP).
Namun, di balik keberhasilan DKI Jakarta dalam memenuhi kebutuhan pangannya, terdapat tantangan besar yang masih dihadapi. Hingga kini, DKI Jakarta belum mampu memproduksi kebutuhan pangan dari hasil daerahnya sendiri. Sekitar 98 persen kebutuhan pangan ibu kota masih bergantung pada pasokan dari luar daerah. Ketergantungan ini dipengaruhi oleh keterbatasan lahan pertanian, ditambah dengan jumlah penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk DKI Jakarta pada tahun 2023 mencapai 10,67 juta jiwa, menjadikan provinsi ini sebagai wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak ke-6 di Indonesia. Jumlah penduduk yang besar ini akan menambah tekanan pada pasokan kebutuhan pangan.
Urban Farming: Solusi untuk Ketahanan Pangan
Sebagai upaya mengatasi tantangan tersebut, Pemprov DKI Jakarta mengajak masyarakatnya agar berkontribusi dalam mengembangkan urban farming atau pertanian perkotaan. Metode ini tidak memerlukan lahan yang luas seperti pertanian konvensional, sehingga cocok diterapkan di daerah perkotaan yang memiliki keterbatasan lahan. Selain itu, urban farming dapat memberikan peluang usaha bagi individu maupun keluarga dalam mendapatkan pendapatan tambahan.Â
Upaya urban farming yang telah diterapkan di DKI Jakarta menunjukkan hasil yang cukup baik. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (DKPKP) Provinsi DKI Jakarta mencatat bahwa pada tahun 2023, urban farming menghasilkan 80.834,64 ton tanaman hortikultura dan 1.326,41 ton tanaman pangan. Hasil ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022 yang memperoleh hasil panen sebanyak 65.215 ton untuk hortikultura. Namun demikian, kontribusi urban farming terhadap ketahanan pangan masih belum optimal. Hal ini terlihat dari Jumlah rumah tangga usaha pertanian perkotaan (urban farming) DKI Jakarta yang menempati posisi terendah di Pulau Jawa dalam pelaksanaan urban farming.
Berdasarkan gambar di atas, hasil Sensus Pertanian 2023 yang dilaksanakan oleh BPS menunjukkan DKI Jakarta memiliki jumlah rumah tangga yang menjalankan usaha urban farming terendah diantara provinsi-provinsi di Pulau Jawa pada 2023, yaitu hanya sebanyak 199 rumah tangga. Angka ini masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan jumlah rumah tangga  urban farming tertinggi yaitu sebanyak 3213 rumah tangga yang berada di Jawa Barat. Data ini mencerminkan partisipasi masyarakat dalam urban farming di DKI Jakarta masih belum optimal meskipun pemerintah telah meluncurkan berbagai program pendukung urban farming seperti pemberian bibit gratis dan pembebasan pajak lahan pertanian.Â
Mendorong Peran Aktif Masyarakat
Untuk memperkuat ketahanan pangan, partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan. Urban farming bukan hanya solusi untuk mencukupi kebutuhan pangan, tetapi juga langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar daerah. Dengan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan DKI Jakarta mampu mengurangi ketergantungan pada pasokan pangan dari luar daerah.
Kesuksesan DKI Jakarta dalam meraih penghargaan ketahanan pangan membuktikan peningkatan yang signifikan dalam upaya meningkatkan diversifikasi dan keamanan pangan. Namun, kesuksesan ini tidak luput dari tantangan besar, terutama dalam hal tingginya ketergantungan pada pasokan pangan dari luar daerah dan minimnya partisipasi masyarakat dalam urban farming. Meskipun urban farming memberikan hasil yang baik dengan meningkatkan produksi tanaman pangan dan hortikultura, akan tetapi belum banyak rumah tangga di DKI Jakarta yang menjalankan usaha ini, apalagi jika dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa. Hal tersebut mengindikasikan penerapan urban farming perlu dioptimalkan dengan pendekatan yang lebih efektif dan efisien, seperti mempermudah akses program pemerintah, memperluas edukasi, dan mendorong masyarakat dalam berpartisipasi secara aktif dan lebih luas demi menciptakan ketahanan pangan yang berkelanjutan di Provinsi DKI Jakarta.
*Mahasiswa Politeknik Statistika STIS
Hendrikus Moya, Ni Ketut Pebriantini, Rizqe Putri Rosalia
Sumber:
Badan Pangan Nasional. (2023). Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2022.
Badan Pangan Nasional. (2024). Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2023.
Badan Pusat Statistik. (2023). Jumlah Penduduk menurut Provinsi (Ribu Jiwa), 2023-2024. https://sumsel.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTczIzI=/jumlah-penduduk-menurut-provinsi.html, diakses 14 Januari 2025
Badan Pusat Statistik. (2024). Jumlah Rumah Tangga dan Usaha Pertanian Perorangan Urban Farming, Indonesia, Tahun 2023. https://sensus.bps.go.id/topik/tabular/st2023/221/0/0 ,diakses 14 Januari 2025.
Kementrian Pertanian. (2018). Buku Ajar Pertanian Perkotaan.
Sarana Informasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2024). Laporan Utama Ketahanan Pangan Jakarta.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H