Memasuki Masa Tenang Pemilu Seluruh APK Wajib Dilepas
Masa tenang pemilu tahun 2024 telah ditetapkan tanggal 11-13 Februari 2024. Berdasarkan Pasal 276 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), kampanye telah berakhir, sehingga Alat Peraga Kampanye (APK) pun harus diturunkan. Hal tersebut juga merupakan amanat dari Pasal 298 Ayat (4) UU Pemilu yang menyatakan bahwa APK Pemilu harus sudah dibersihkan oleh Peserta Pemilu paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.
Meski demikian, tumpukan sampah Alat Peraga Kampanye (APK) mulai terlihat di sejumlah wilayah Indonesia. Misalnya di Yogyakarta, terdapat kurang lebih 10.000 APK dan diperkirakan mencapai 160 ton sampah APK. Sampah APK tersebut merupakan hasil dari pembersihan menjelang waktu Pemilihan Umum (Pemilu).
UU Pemilu tidak mendefinisikan yang dimaksud mengenai APK. Pengertian tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 1 Angka 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum (Peraturan KPU 23/2018) yang menyatakan bahwa:
“Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar Peserta Pemilu, yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu.”
Kewajiban Peserta Pemilu Melepas APK
Semua bentuk atau benda yang menggambarkan program, visi misi dan informasi-informasi berkaitan dengan peserta Pemilu untuk keperluan kampanye dikategorikan sebagai APK itu sendiri. Pasal 298 Ayat (4) UU Pemilu mewajibkan Peserta Pemilu untuk membersihkan APK paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara. Ini menandakan adanya hubungan dengan masa tenang. Masa tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilu. Pasal 278 Ayat (1) UU Pemilu menyatakan bahwa masa tenang berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
Aktivitas kampanye tentunya telah berlangsung sejak penetapan Daftar Calon Tetap oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sampai dengan masa tenang. Tentunya bagi setiap calon, APK sangat penting untuk mengenalkan kepada para calon pemilih tentang calon-calon yang akan dipilihnya. Sehingga membuat para calon tidak segan untuk mengeluarkan dan memasang APK sebanyak mungkin agar pesan dan maksud kampanye yang dilakukan dapat tersampaikan. Namun sayangnya dalam UU Pemilu sendiri tidak secara tegas mengatur mengenai pembersihan APK ini sendiri.
Meski aturan menyatakan pembersihan APK oleh peserta pemilu paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara, namun prakteknya pembersihan tersebut tetap melibatkan aparat pemerintah setempat. Hal tersebut diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum, bahwa pada saat memasuki masa tenang, KPU Provinsi berkoordinasi dengan Peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan pemerintah daerah setempat untuk membersihkan APK.
Padahal Pasal 1 Angka 27 UU Pemilu telah jelas mendefinisikan yang dimaksud dengan Peserta Pemilu sebagai berikut:
“Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.”
