Mohon tunggu...
Rizky Annisa Sabrina
Rizky Annisa Sabrina Mohon Tunggu... Mahasiswa - Mahasiswi HI di salah satu perguruan tinggi negeri di Jakarta

Seorang mahasiswi yang ingin mencari experience baru mengenai copy writer

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Indikasi TPPO di Kamboja Menuai Respon Dunia dan Wujud Pencegahannya di Indonesia

25 Oktober 2022   19:23 Diperbarui: 25 Oktober 2022   19:38 239
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Maraknya laporan terkait dengan perdagangan manusia di Kamboja memicu upaya pendekatan agresif yang terjadi pada akhir Agustus lalu. Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kamboja menggaet para pekerja dari seluruh penjuru Asia karena berada dibawah jaringan kejahatan dunia maya Cina.

Sar Kheng yang merupakan Menteri Dalam Negeri Kamboja telah memerintah aparat setempat untuk memeriksa tempat-tempat yang diindikasi menjadi tempat penampungan dari calon korban perdagangan manusia.

Lebih dari 300 Warga Negara Asing Taiwan berhasil diringkus yang sebelumnya diiming-imingi bekerja di peruasaan teknologi dengan gaji fantastis, namun nyatanya para korban hanya bekerja sebagai operator investasi bodong dan penipuan dengan jam kerja yang over time dan gaji yang tidak sepadan.

Pemerintah negara lain juga sudah mengambil andil untuk membuat laporan sebagai wujud protes terkait kasus human trafficking yang marak di Kamboja. Para warga negara asing tersebut bernasib kurang baik karena terjebak dalam praktik penipuan yang dikelola oleh Cina dengan basisnya di Kamboja.

Tidak luput dari kasus ini, ternyata para Warga Negara Indonesia (WNI) juga mengalami nasib yang sama, yaitu menjadi korban perdagangan manusia di Kamboja. Dibuktikan dengan permintaan Indonesia untuk melakukan pertemuan khusus di sela-sela KTT ASEAN yang berlangsung pada awal Agustus lalu.

Filipina telah mendesak pisahk berwenang Kamboja sejak awal Agustus terkait upaya penyelamatan empat warganya yang ditahan di kompleks kasino, namun para korban yang terdiri lebih dari 40 orang tersebut berhasil melarikan diri dengan berenang menyebrangi Sungai Binh Di menuju Vietnam. Berbeda dengan Hong Kong yang warganya masih terjebak di Kamboja sejumlah 10 orang.

Dalam kurun waktu tujuh bulan terakhir, juru bicara Kementerian Luar Negeri Kamboja Chum Sounry mengklaim bahwa pihaknya telah menerima permintaan terkait intervensi perihal kasus kerja paksa dari kurang lebih Sembilan kedutaan, meluputi Bangladesh, India, Indonesia, Malaysia, Mongolia, Nepal, Pakistan, Filipina, dan Thailand. Kementerian Dalam Negeri Kamboja mengklaim bahwa terdapat sekitar 900 warga asing yang telah diselamatkan dari jaringan perdagangan manusia selama tahun ini.

Kasus human trafficking telah menjadi masalah internal dengan warganya, bahkan warga setempat kerap kali diperdagangkan. Dengan kondisi-kondisi tertentu, seperti budak ke negara terdekat, misalnya Thailand dan Indonesia, namun membasmi jaringan perdagangan negara asing (Cina) yang beroperasi di negaranya (Kamboja) merupakan fenomena baru. VOA Khmer menerima pandangan dari para pakar terkait kemampuan Kamboja untuk memberantas jaringan criminal, namun memiliki konsekuensi luas dan mengancam ekonomi yang meliputi kedudukan regionalnya.

Kamboja menghadapi dampak global karena gagal menghadapi tren baru terkait perdagangan manusia. Pemerintah setempat dinilai tidak memenuhi standardisasi minimum sebagai wujud dari upaya memerangi human trafficking dan dirasa tidak ada upaya yang signifikan untuk memberantas.

Dilansir dari Al Jazeera dalam kasus jaringan penipuan Cina diklaim, para aktor perdagangan manusia ini memiliki kedekatan dengan petinggi pemerintah Kamboja, apalagi terkait dengan partai yang sedang berkuasa. Dibuktikan dengan para taipan (konglomerat) Kamboja memiliki akses untuk terkoneksi dengan fasilitas penampungan yang menyeret keponakan dan penasihat dari Perdana Menteri Kamboja Hun Sen.

Meskipun banyak korban yang diselamatkan terkait korban penipuan online, namun tidak semua kasus tersebut berkaitan dengan perdagangan manusia. Hingga muncul argument pada South China Morning Post bahwa Kamboja merupakan negara korban dari sindikat asal Cina.

Dengan demikian, apabila Kamboja gagal untuk mengendalikan jaringan perdagangan manusia maka kemungkinan akan citra Kamboja di dunia akan merosot. Dengan kata lain, perlu komitmen dan kemauan tinggi untuk menindak para penipu.

Selain itu, Kamboja harus memperkuat dan tetap melakukan kerja sama dengan negara-negara tetangga, termasuk negara-negara asal para korban dan melakukan pelatihan bagi para pejabat setempat dengan meningkatkan kemampuan dalam hal mengidentifikasi korban berikut dengan jaringan penipuan guna membatasi gerak dari aliran tenaga kerja menuju perdagangan manusia.

Sebagai wujud pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Indonesia bekerja sama dengan pemerintah setempat yang diwujudkan dengan peran Bareskrim Polri perihal penangkapan tiga tersangka TPPO jaringan Kamboja di Indramayu pada 24 September 2022 dan Pamulang pada 26 September 2022.

Peran dari ketiga tersangka berperan sebagai recruiter, bisa menjadi perekrut daerah dan mereka juga yang menyediakan tempat penampungan sebelum para korban diberangkatkan, selain itu juga mereka mengambil andil terkait dengan pembuatan paspor.

Penyelidikan tersebut merupakan imbas dari maraknya pemulangan bertahap para pekerja migran Indonesia yang menjadi korban TPPO di Kamboja. Dibuktikan dengan kerja sama yang terjalin guna pemulangan WNI antara KBRI Phnom Penh dengan Direktorat Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri. Pada gelombang pertama berhasil memulangkan 20 Pekerja Migran Indonesia Bermasalah (PMIB) tanggal 13 Oktober 2022, sedangkan pada gelombang kedua ini telah berhasil memulangkan 52 PMIB pada 23 Oktober 2022 lalu ke tahan air.

Permasalahan ini, khususnya di Indonesia telah menjadi urgensi nasional karena mengingat terdapat banyak pihak yang memanfaatkan situasi COVID-19, apalagi terkait dengan kesulitan ekonomi pasca pandemic dengan iming-inming bekerja di luar negeri, khususnya Kamboja dengan gaji yang fantastis dengan proses rekruitmen yang mudah.

Terkait kasus human trafficking di Kamboja bukan kali pertama yang dialami oleh Indonesia, sebab pada Agustus lalu, Kemlu juga sudah melakukannya perannya terkait dengan pemulangan 241 PMIB yang diindikasi terkait TPPO.

Hingga saat ini, KBRI Phnom Penh masih terus menerima aduan dari WNI di Kamboja dengan kasus yang sama, yaitu penipuan lowongan pekerjaan yang berujung pada eksploitasi.

Sumber:

VOA Indonesia. (2022, September 7). Dunia Desak Kamboja Benahi Kasus Perdagangan Manusia dan Penipuan Jaringan China. VOA Indonesia. https://www.voaindonesia.com/a/dunia-desak-kamboja-benahi-kasus-perdagangan-manusia-dan-penipuan-jaringan-china/6734505.html

Ramadhan, A. B. (2022, September 30). Bareskrim Tangkap 3 Tersangka Perdagangan Orang Jaringan Kamboja. Detiknews. https://news.detik.com/berita/d-6321224/bareskrim-tangkap-3-tersangka-perdagangan-orang-jaringan-kamboja

Kementerian Luar Negeri RI. (2018). 172 Pekerja Migran Indonesia Korban Tppo Di Kamboja Dipulangkan Secara Bertahap | Portal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Kemlu.go.id. https://www.kemlu.go.id/portal/id/read/4093/berita/172-pekerja-migran-indonesia-korban-tppo-di-kamboja-dipulangkan-secara-bertahap

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun