Pemerintah selayaknya tidak hanya terbatas pada pembuat kebijakan namun bagaimana pemerintah juga mengedukasi dan menjadi contoh bagi rakyatnya. Agar pemerintah mendapat rasa percaya dari masyarakat sehingga masyarakat akan mengikuti kebijakan yang dibuat pemerintah.
Disatu sisi pemerintah menghimbau masyarakat untuk membatasi aktivitas dan menjaga jarak. Namun, disisi lain pemerintah malah menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan seperti Pilkada misalnya. Penyelenggaran Pilkada banyak menuai polemik karena berpotensi menciptakan kerumunan, seperti kegiatan kampanye dan pemilihan umum di TPS.
Namun, pemerintah mengatakan bahwa penyelenggaraan pilkada akan sesuai dengan standar protokol kesehatan yang ada. Indonesia juga mencatat rate kasus aktif yang tinggi melebihi ambang batas dari WHO dan juga testing harian di Indonesia yang masih rendah membuat banyak pihak bertanya-tanya kemana saja anggaran penanganan covid-19.
Selain itu banyak juga terjadi masalah-masalah dilapangan dan masyarakat seperti kehebohan tentang pengambilan paksa jenazah teridentifikasi COVID-19 hingga masalah kerumunan yang masih kerap terjadi di masyarakat dan juga banyaknya hoax dan berita palsu soal COVID-19.
Ini semua seharusnya dapat diminimalisir oleh pemerintah selaku pemangku kebijakan dengan melakukan edukasi-edukasi kepada masyarakat tentang pandemi dan bahaya Virus Corona.
Selain itu pemerintah juga perlu memperbaiki komunikasi publik dan juga melakukan penindakan pelanggaran hukum yang adil kepada semua pihak. Pemerintah harus mampu melawan hoax yang beredar sehingga kedepan pemerintah mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat dan masyarakat menjadi sadar dan ikut bertanggungjawab untuk bersama-sama menyelesaikan pandemi.
Hingga kini apa yang menjadi tujuan pemerintah baik itu perbaikan kesehatan maupun perbaikan ekonomi masih belum terlihat. Kasus COVID-19 masih menghawatirkan dan kondisi perkonomian juga masih sulit. Kebijakan yang dilakukan pemerintah terkesan kurang maksimal karena terlihat setengah-setengah antara memprioritaskan sektor kesehatan atau ekonomi.
Seharusnya pemerintah memiki prioritas yang utama dalam hal kesehatan masyarakat. Penanganan COVID-19 seharusnya menjadi prioritas sehingga pemerintah mampu menciptakan kehidupan yang kembali normal sehingga perekonomian cepat kembali pulih.
Jangan sampai anggaran besar yang telah dikeluarkan menjadi kurang efektif karena penegakan kebijakan yang tidak maksimal dan membuat pandemi berlarut-larut semakin lama. Karena hal ini tidak hanya merugikan kesehatan tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi yang semakin besar. Pemerintah seharusnya sadar dalam memilih prioritas antara menangani pandemi atau memulihkan ekonomi.
Tetapi kita semua juga harus bersama-sama baik pemerintah maupun rakyat saling percaya dan bekerjasama demi menuntaskan pandemi dan menciptakan kehidupan yang normal kembali.
