Ancaman Konflik Laut China Selatan Terhadap Kedaulatan Indonesia

Dinamika konflik Di Laut China Selatan Berimplikasi Pada Kedaulatan Indonesia.

Pendahuluan 

            Laut Cina Selatan telah menjadi salah satu permasalahan besar yang menjadi perhatian banyak negara, termasuk Indonesia. Konflik di kawasan ini dapat mempunyai implikasi yang sangat luas dan kompleks yang menyentuh isu-isu politik, keamanan, ekonomi, dan pertahanan. Dalam analisis ini, kita akan melihat sejarah konflik di Laut Cina Selatan sehubungan dengan kedaulatan Indonesia dan rencana pertahanan yang mungkin dilakukan Indonesia untuk melindungi kepentingan maritimnya.

            Konflik ini tidak hanya berdampak pada hubungan bilateral Tiongkok dan Indonesia, namun mempunyai implikasi regional yang mengancam stabilitas kawasan Asia. Hal ini dilakukan dengan mengikis klaim negara tersebut atas wilayah yang luas dan penting secara strategis. Indonesia memiliki klaim perbatasan dengan Tiongkok di Laut Cina Selatan, yang menyoroti pentingnya prinsip non-intervensi dalam diplomasi internasional dan hukum maritim. 

Untuk mengatasi permasalahan nasional dan regional, Indonesia telah mengembangkan serangkaian langkah strategis yang mencakup peningkatan angka melek huruf, mendorong diplomasi bilateral dan regional, dan memperkuat hubungan internasional. Strategi dan solusi untuk memitigasi dampak kenaikan permukaan laut di Asia Tenggara harus bersifat komprehensif dan multifaset, menggabungkan diplomasi, ketahanan, dan kerja sama internasional. 

Untuk melawan daya saing nasional dan regional, Indonesia harus mengintensifkan upayanya untuk meningkatkan kemampuan perlindungan dan keamanan guna memitigasi daya saing nasional dan regional dalam konteks global yang semakin kompetitif. Mengingat meningkatnya buta huruf di Laut Cina Selatan, perlunya klaim Tiongkok dari Nine Dash Line, dan penerapan hukum laut yang tidak mengikat, Indonesia harus mempertahankan posisi yang kuat dalam diplomasi internasional dan hukum laut.

            Intinya, dinamika konflik di Laut Cina Selatan mempunyai implikasi terhadap kebijakan Indonesia, dan strategi efektif untuk mengatasi tantangan-tantangan ini perlu berfokus pada penguatan kemampuan keamanan dan pertahanan nasional, diplomasi aktif, dan kerja sama internasional yang komprehensif. 

Konsesi Indonesia di Gejolak Tengah Laut Cina Selatan merupakan isu kompleks dan sensitif yang mempunyai implikasi luas terhadap keselamatan maritim dan kepentingan nasional Indonesia. Konflik di Laut Cina Selatan merupakan akibat dari klaim teritorial yang sangat kontroversial dan kekhawatiran geopolitik. Hal ini tidak hanya berdampak pada hubungan bilateral Tiongkok dan Indonesia, namun juga permasalahan regional yang mengancam stabilitas benua Asia.

Rumusan Masalah 

            Indonesia memegang klaim teritorial yang berbatasan dengan Tiongkok di Samudera Pasifik Utara, yang menyoroti pentingnya prinsip non-intervensi dalam diplomasi internasional dan hukum maritim. Untuk mengatasi permasalahan nasional dan regional, Indonesia telah mengembangkan serangkaian langkah strategis yang mencakup peningkatan angka melek huruf, mendorong diplomasi bilateral dan regional, dan memperkuat hubungan internasional.

            pertahanan Indonesia di Tengah Gejolak Laut China Selatan memerlukan strategi yang efektif dan komprehensif yang mencakup diplomasi aktif, kerja sama internasional yang kuat, dan peningkatan kemampuan militer. Kesadaran dan respon masyarakat terhadap permasalahan keluarga di Laut Cina Selatan juga sangat penting untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai penyangga keluarga dan stabilitas di kawasan ini. 

Upaya pemerintah Indonesia untuk membendung dan menyelesaikan konflik Laut Cina Selatan telah berlangsung sejak tahun 1990-an. Sejak tahun 1990, Indonesia menerapkan kebijakan ketat di Laut Cina Selatan.  karya mengenai penanganan kemungkinan konflik di Laut Cina Selatan dan penanganannya diadakan di Bali. Workshop runtutan inilah yang pada akhirnya membuka pintu bagi Deklarasi Perilaku di Laut Cina Selatan tahun 2002.

            Lokasi-lokasi tersebut tersebar di berbagai daerah di Indonesia, antara lain Makassar, Surakarta, Jakarta, dan Bandung, dimana acara finalnya diadakan pada tanggal 22-24 November 2012. Tujuan dari Lokakarya ini adalah untuk mengumpulkan masukan dari negara-negara anggota dalam sebuah forum untuk mengembangkan sebuah solusi penyelesaian permasalahan di wilayah ini yang dapat diterima oleh semua pihak dan menciptakan Confidence Building Measures (CBM) di antara semua negara yang mempunyai kepedulian di wilayah penyerbuan tersebut.

Apa Saja Implikasi Dari Konflik Laut China Selatan Bagi Kedaulatan Indonesia :  

Konflik Laut Cina Selatan mempunyai implikasi yang sangat luas dan kompleks terhadap kedaulatan Indonesia. Berikut beberapa implikasi terkait konflik ini:

• Klaim Wilayah: Konflik Laut Cina Selatan terkait dengan klaim wilayah, badan air, hukum dan ketertiban, dan pengelolaan jalur perdagangan penting di wilayah tersebut. Klaim Indonesia atas wilayah ini didasarkan pada Asas Samudera Terbuka yang mengakui hak suatu negara untuk memulai kegiatan ekonomi di laut sekitarnya. Namun klaim tersebut seringkali bertentangan dengan klaim eksklusif yang diajukan Tiongkok.
• Penggunaan Kekuatan: Tiongkok telah menunjukkan kemampuannya menggunakan kekuatan sastra untuk menantang atau menegaskan klaim atas wilayah yang diklaim Indonesia sebagai miliknya. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran pedaulatan Indonesia.
• Komunitas Internasional: Beberapa negara, termasuk Amerika Serikat dan beberapa negara ASEAN, telah menarik klaim mereka.
• Konsekuensi Ekonomi: Konflik Laut Cina Selatan mungkin mempunyai implikasi yang luas dan rumit terhadap perekonomian Indonesia. Indonesia adalah negara kota yang sumber daya laut di Laut Natuna Utara, ikan, biota laut lainnya, dan kandungan minyak dan gas. Pemanfaatan sumber daya alam ini dapat meningkatkan kedamaian dan keharmonisan masyarakat Indonesia. Namun konflik dapat menghambat aktivitas ekonomi di wilayah tersebut dan mengurangi potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia.
• Sentimen Masyarakat: Dalam hal ini, sentimen masyarakat terhadap isu kesaulatan di Laut Cina Selatan menjadi sangat penting. Masyarakat Indonesia harus mendukung upaya pemerintah dalam mengupayakan kesetaraan dan berpartisipasi aktif dalam penamaan Laut Utara, diskusi publik, dan kebijakan publik terkait.
• Postur Pertahanan Konflik Selatan: Kebutuhan akan peningkatan postur pertahanan negara dan keamanan maritim dapat ditingkatkan. Indonesia perlu meningkatkan tingkat melek huruf dan kebersihan untuk melindungi perbatasannya dan menjaga stabilitas regional.
• Pembangunan Infrastruktur: Pembangunan infrastruktur maritim seperti pembangunan jembatan dan jaringan komunikasi akan membantu meningkatkan kekuatan dan keamanan Indonesia di kawasan Laut Cina Selatan.
• Pengembangan Kerjasama Regional: Untuk membangun kerangka kerja yang kuat untuk menyelesaikan konflik dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, Indonesia harus meningkatkan kerjasama dengan negara-negara lain di kawasan ASEAN dan mitra internasional.
• Strategi Pengembangan Pertahanan: Indonesia harus meningkatkan strategi pertahanan dengan cara meningkatkan kemampuan militer, meningkatkan kemampuan komunikasi dan informasi teknologi, dan meningkatkan kemampuan diplomati maritim.
• Memperluas Kerja Sama Internasional: Indonesia harus meningkatkan kerja sama internasional dengan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mencegah kecelakaan laut, meningkatkan kesadaran masyarakat akan dampak konflik Laut Cina Selatan, dan meningkatkan partisipasi dalam forum internasional.

Oleh karena itu, konflik Laut Cina Selatan mempunyai implikasi yang sangat luas dan kompleks terhadap kebijakan Indonesia, termasuk klaim teritorial, eksploitasi sumber daya, hubungan internasional, konsekuensi ekonomi, kesadaran masyarakat, erosi pasca-tahanan, kerja sama regional, strategi pasca-tahanan, dan pasca-tahanan. kesadaran internasional. Salah satu penyebab utama konflik di Selat Natuna adalah klaim teritorial yang dilakukan China dan Indonesia. 

Tiongkok mengklaim wilayah Natuna sebagai miliknya, berdasarkan klaim dua putus-putus (sembilan garis putus-putus) yang dibuat oleh Tiongkok; namun, klaim ini tidak memiliki dasar hukum internasional. Dengan menggunakan kekerasan, Indonesia mengecam Tiongkok dan mencaplok Kepulauan Natuna sebagai bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Konflik ini telah berlangsung sejak tahun 1947 dan meningkatkan hubungan diplomatik antara Tiongkok dan Indonesia.

Apa Saja Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Konflik Laut China Selatan :

Faktor-faktor yang mempengaruhi konflik Laut China Selatan meliputi:

• Klaim Wilayah: Klaim wilayah yang tumpang tindih antara beberapa negara di kawasan Laut China Selatan, termasuk China, Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Indonesia, telah menjadi sumber konflik yang berkepanjangan.
• Sumber Daya Alam: Laut China Selatan kaya akan sumber daya laut seperti ikan dan biota laut yang lain, serta kandungan minyak dan gas yang terkandung pada Laut Natuna. Klaim atas sumber daya alam ini telah menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi konflik.
• Hak Pelayaran: Hak pelayaran yang diklaim oleh beberapa negara di kawasan Laut China Selatan telah menjadi sumber konflik, karena beberapa negara tidak setuju dengan klaim yang diajukan oleh negara lain.
• Kontrol Jalur Perdagangan: Laut China Selatan menjadi penghubung maritim utama antara Samudera Pasifik dan Hindia, sehingga kontrol atas jalur perdagangan penting di kawasan tersebut telah menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi konflik.
• Geopolitik: Laut China Selatan memiliki peran dan arti geopolitik yang sangat penting, karena wilayah ini menjadi bagian dari Samudera Pasifik yang meliputi sebagian wilayah dari Singapura
• Keterlibatan Negara-Negara Lain: Keterlibatan negara-negara lain seperti Amerika Serikat dan beberapa negara ASEAN dalam konflik Laut China Selatan telah menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi konflik.
• Penggunaan Kekuatan Militer: Penggunaan kekuatan militer oleh beberapa negara di kawasan Laut China Selatan telah menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi konflik, karena beberapa negara telah mengerahkan kekuatan militer untuk menjaga wilayah mereka.

Peran Kolitik Konflik Laut China Selatan :

Peran politik konflik Laut China Selatan adalah sangat kompleks dan dinamis, dengan berbagai negara yang terlibat dan memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Berikut adalah beberapa peran politik yang terkait dengan konflik Laut China Selatan:

• China: China memiliki klaim wilayah yang luas di Laut China Selatan, yang meliputi sebagian besar wilayah laut yang diperebutkan. China juga telah melakukan beberapa langkah yang dianggap sebagai agresif oleh beberapa negara, seperti pengembangan infrastruktur militer di wilayah laut yang diperebutkan.
• Indonesia: Indonesia memiliki klaim wilayah yang tumpang tindih dengan klaim China di Laut China Selatan. Indonesia juga telah melakukan beberapa langkah untuk memperkuat kedaulatan maritimnya, seperti meningkatkan penjagaan dengan mempercanggih alutsista dan meningkatkan kerja sama dengan negara lain.
• ASEAN: ASEAN telah menjadi sangat aktif dalam upaya menyelesaikan konflik Laut China Selatan. ASEAN telah mengadopsi beberapa inisiatif, seperti Code of Conduct (CoC) untuk mempercepat proses negosiasi dan meningkatkan kerja sama antara negara-negara anggota ASEAN.
• Amerika Serikat: Amerika Serikat telah menjadi sangat aktif dalam upaya menyelesaikan konflik Laut China Selatan. Amerika Serikat telah melakukan beberapa langkah, seperti meningkatkan kehadiran militer di wilayah laut yang diperebutkan dan meningkatkan kerja sama dengan negara lain.
• Filipina: Filipina memiliki klaim wilayah yang tumpang tindih dengan klaim China di Laut China Selatan. Filipina juga telah melakukan beberapa langkah untuk memperkuat kedaulatan maritimnya, seperti meningkatkan penjagaan dengan mempercanggih alutsista dan meningkatkan kerja sama dengan negara lain.
• Vietnam: Vietnam memiliki klaim wilayah yang tumpang tindih dengan klaim China di Laut China Selatan. Vietnam juga telah melakukan beberapa langkah untuk memperkuat kedaulatan maritimnya, seperti meningkatkan penjagaan dengan mempercanggih alutsista dan meningkatkan kerja sama dengan negara lain.
• Malaysia: Malaysia memiliki klaim wilayah yang tumpang tindih dengan klaim China di Laut China Selatan. Malaysia juga telah melakukan beberapa langkah untuk memperkuat kedaulatan maritimnya, seperti meningkatkan penjagaan dengan mempercanggih alutsista dan meningkatkan kerja sama dengan negara lain.
• Brunei Darussalam: Brunei Darussalam memiliki klaim wilayah yang tumpang tindih dengan klaim China di Laut China Selatan. Brunei Darussalam juga telah melakukan beberapa langkah untuk memperkuat kedaulatan maritimnya, seperti meningkatkan penjagaan dengan mempercanggih alutsista dan meningkatkan kerja sama dengan negara lain.
• Taiwan: Taiwan memiliki klaim wilayah yang tumpang tindih dengan klaim China di Laut China Selatan. Taiwan juga telah melakukan beberapa langkah untuk memperkuat kedaulatan maritimnya, seperti meningkatkan penjagaan dengan mempercanggih alutsista dan meningkatkan kerja sama dengan negara lain.
• Internasional: Internasional telah menjadi sangat aktif dalam upaya menyelesaikan konflik Laut China Selatan. Internasional telah melakukan beberapa langkah, seperti meningkatkan kehadiran militer di wilayah laut yang diperebutkan dan meningkatkan kerja sama dengan negara lain.

Dengan demikian, konflik Laut China Selatan memiliki implikasi yang sangat luas dan kompleks terhadap politik dan keamanan di kawasan Asia Tenggara. Berbagai negara yang terlibat dalam konflik ini memiliki kepentingan yang berbeda-beda, dan upaya menyelesaikan konflik ini memerlukan kerja sama yang erat antara negara-negara yang terlibat.

Bagaimana Konflik Natuna Terhadap Indonesia :

            Konflik antara Tiongkok dan Indonesia dimulai pada tahun 2016 ketika pekerja ilegal Tiongkok memasuki negara tersebut. Saat ini, pemerintah Indonesia bersedia untuk segera menutup properti tersebut; Namun penutupan properti dan pengaktifan properti tidak akan terjadi dalam waktu cepat akibat adanya campur tangan pihak Penjaga Pantai China yang secara diam-diam telah menghancurkan KM Kway Fey 10078. Hal inilah yang melatarbelakangi kegagalan KP HIU 11 dalam menaati KM Kwak Fey 10078.

            Pemerintah Indonesia kemudian meminta agar Retno Marsudi (Kemenlu) mengirimkan komunike protes ke China. Dikomentari Kompas.com pada 20 Maret 2019, "Bu Retno (Menlu) yang akan mengajukan nota protes diplomatis ke mereka. Nota diplomatis karena dipaksa masuk ke wilayah kita," kata Susi.  Oleh karena itu, pemerintah Indonesia melindungi Tiongkok dengan memberlakukan tindakan Penjaga Pantai Tiongkok yang bertujuan untuk menciptakan kekacauan dan peluang di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan sekitarnya. Konflik ini bermula pada 19 Desember 2019, ketika banyak tentara Tiongkok dikabarkan shock dan bersiap menyerbu Pulau Natuna, Kepulauan Riau. Kelompok yang dimaksud dikenal sebagai Zona Ekonomi Eksklusif (ZEEZ) dan melakukan banyak kegiatan, terutama penangkapan ikan ilegal.

            Intinya, konflik Natuna-Indonesia dimulai pada tahun 2016 dengan masuknya kapal-kapal ikan ilegal asal Tiongkok ke Laut Natuna, disusul penyerangan awak-kapal dan kapal yang tidak berlanjut akibat campur tangan Penjaga Pantai Tiongkok. Selanjutnya, pemerintah Indonesia meminta Tiongkok untuk secara resmi menunjuk pengamat dan mediator. Konflik ini bermula pada tahun 2019 ketika tentara Tiongkok menyerbu Natuna dan menyerang ZEE Indonesia.

Apa Peran Sosial Masyarakat Di Laut Natuna :

            Kehidupan sosial masyarakat lokal di Laut Natuna sangat penting dan rumit. Masyarakat yang tinggal di Laut Natuna memiliki keterikatan yang kuat terhadap laut sebagai sumber air dan sebagai bagian dari budaya dan identitas mereka. Mereka mempunyai keterikatan yang sangat kuat terhadap laut sebagai tempat tinggal dan sumber pendapatan. Mereka juga mengakui adanya perasaan kuat terhadap adat istiadat dan tradisi yang ada di wilayah tersebut, seperti adat istiadat, kepercayaan, dan praktik setempat.

Masyarakat Laut Natuna juga menyatakan keprihatinan yang kuat terhadap keamanan dan stabilitas wilayah tersebut. Mereka telah menyatakan keprihatinan yang kuat mengenai perlindungan lingkungan dan sumber daya air, serta penanganan sumber daya air yang tepat waktu dan hati-hati.

Apa Penyebab Konflik Di Natuna Laut China Selatan  :

Konflik di Natuna disebabkan oleh klaim wilayah tumpang tindih antara Indonesia dan China. Sementara China mengklaim Perairan Natuna sebagai wilayah mereka sendiri, Indonesia menolak klaim tersebut dan menganggapnya sebagai bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Sejak tahun 2016, konflik ini telah berlangsung, meningkatkan ketegangan diplomatik antara Indonesia dan China. 

Menurut Indonesia, China telah mengambil tindakan yang dianggap agresif, seperti membangun infrastruktur militer di wilayah laut yang diperebutkan dan melakukan tindakan ilegal seperti IUU Perairan. Untuk menanggapi tindakan China, Indonesia mengirimkan nota diplomatik dan memperkuat pertahanan dengan alutsista. Natuna memiliki kekayaan yang sangat besar, termasuk gas alam terbesar di Asia Pasifik, yang menyebabkan konflik ini. 

China telah meminta Indonesia untuk menghentikan pengeboran gas dan minyak alam di wilayah maritim Laut China Selatan yang diklaim milik kedua negara. Indonesia menolak klaim China dan menganggap wilayah tersebut sebagai ZEE milik Indonesia. Secara keseluruhan, konflik di Natuna disebabkan oleh klaim wilayah yang tumpang tindih antara Indonesia dan China serta potensi kekayaan yang besar. 

Sejak tahun 2016, konflik ini telah berlangsung, meningkatkan ketegangan diplomatik antara Indonesia dan China. Natuna memiliki kekayaan yang sangat besar, termasuk gas alam terbesar di Asia Pasifik, yang menyebabkan konflik ini. China telah meminta Indonesia untuk menghentikan pengeboran gas dan minyak alam di wilayah maritim Laut China Selatan yang diklaim milik kedua negara. 

Indonesia menolak klaim China dan menganggap wilayah tersebut sebagai ZEE milik Indonesia. Secara keseluruhan, konflik di Natuna disebabkan oleh klaim wilayah yang tumpang tindih antara Indonesia dan China serta potensi kekayaan yang besar. Sejak tahun 2016, konflik ini telah berlangsung, meningkatkan ketegangan diplomatik antara Indonesia dan China.

Apa Saja Solusi Yang Dapat Dilakukan Untuk Mengatasi Konflik Di Laut Natuna : 

Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi konflik di Laut Natuna meliputi:

• Pemerintah harus menolak secara tegas klaim China dalam hal apapun di wilayah ZEE Indonesia di perairan Natuna Utara, karena hak berdaulat Indonesia di wilayah itu sah berdasarkan UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea).
• Perlu mendorong berbagai upaya yang terkoordinasi dan seirama antara setiap lembaga pemerintah untuk menjaga hak berdaulat Indonesia di wilayah Natuna.
• Meningkatkan kerja sama dengan negara-negara lain di kawasan ASEAN untuk menyelesaikan konflik.
• Mengembangkan infrastruktur maritim dan pertahanan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan dan keamanan Indonesia di wilayah Natuna.
• Mengembangkan kerja sama dengan organisasi internasional seperti PBB untuk menyelesaikan konflik.
• Mengembangkan strategi diplomasi yang efektif untuk menyelesaikan konflik.
• Meningkatkan kesadaran internasional tentang pentingnya menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah Natuna.
• Mengembangkan kerja sama dengan negara-negara lain di kawasan Asia Pasifik untuk menyelesaikan konflik.
• Mengembangkan kerja sama dengan organisasi internasional seperti ASEAN untuk menyelesaikan konflik.
• Mengembangkan strategi pertahanan yang efektif untuk menyelesaikan konflik.
• Mengembangkan upaya akademik dan penelitian untuk mengangkat peristiwa-peristiwa pada masa lampau yang dapat serta upaya untuk menarik Indonesia agar sepakat bahwa terdapat ketumpangtindihan antara Indonesia dan China pada wilayah.
• Mengembangkan upaya untuk mengangkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah Natuna.
• Mengembangkan upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat di wilayah Natuna dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan.
• Mengembangkan upaya untuk meningkatkan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat di wilayah Natuna untuk menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah tersebut.

Dengan demikian, solusi untuk mengatasi konflik di Laut Natuna meliputi berbagai langkah yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan negara-negara lain di kawasan ASEAN untuk menyelesaikan konflik dan meningkatkan keamanan dan stabilitas di wilayah Natuna.

Bagaimana Pemerintah Indonesia Mengatasi Konflik Di Laut Natuna : 

Pemerintah Indonesia telah mengambil beberapa langkah untuk mengatasi konflik di Laut Natuna dengan China. Berikut adalah beberapa langkah yang telah dilakukan:

• Menolak Klaim China: Pemerintah Indonesia telah menolak secara tegas klaim China di wilayah ZEE Indonesia di perairan Natuna Utara, karena hak berdaulat Indonesia di wilayah itu sah berdasarkan UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea).
• Mendorong Upaya Terkoordinasi: Pemerintah Indonesia telah mendorong berbagai upaya yang terkoordinasi dan seirama antara setiap lembaga pemerintah untuk menjaga hak berdaulat Indonesia di wilayah Natuna.
• Mengembangkan Infrastruktur Maritim: Pemerintah Indonesia telah mengembangkan infrastruktur maritim di wilayah Natuna, termasuk pengembangan pelabuhan dan jaringan komunikasi, untuk meningkatkan kemampuan pertahanan dan keamanan di wilayah tersebut.
• Meningkatkan Penjagaan: Pemerintah Indonesia telah meningkatkan penjagaan di wilayah Natuna dengan mempercanggih alutsista, termasuk kapal penjaga pantai dan kapal nelayan, untuk mempertahankan wilayah tersebut dari pelanggaran ZEE dan kegiatan ilegal lainnya.
• Mengembangkan Kerja Sama ASEAN: Pemerintah Indonesia telah mengembangkan kerja sama dengan negara-negara ASEAN untuk menyelesaikan konflik di Laut China Selatan, termasuk dengan mengimplementasikan secara penuh dan efektif Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DOC).
• Mengembangkan Strategi Diplomasi: Pemerintah Indonesia telah mengembangkan strategi diplomasi yang efektif untuk menyelesaikan konflik dengan China, termasuk dengan mengirimkan nota protes diplomatik dan meningkatkan kerja sama dengan negara-negara lain di kawasan ASEAN.
• Mengembangkan Upaya Akademik dan Penelitian: Pemerintah Indonesia telah mengembangkan upaya akademik dan penelitian untuk mengangkat peristiwa-peristiwa pada masa lampau yang dapat serta upaya untuk menarik Indonesia agar sepakat bahwa terdapat ketumpangtindihan antara Indonesia dan China pada wilayah.

Dengan demikian, pemerintah Indonesia telah mengambil beberapa langkah untuk mengatasi konflik di Laut Natuna dengan China, termasuk menolak klaim China, mendorong upaya terkoordinasi, mengembangkan infrastruktur maritim, meningkatkan penjagaan, mengembangkan kerja sama ASEAN, mengembangkan strategi diplomasi, dan mengembangkan upaya akademik dan penelitian.

Kesimpulan Ancaman Konflik di Laut China Selatan Terhadap Kedaulatan Indonesia: 

Indonesia menghadapi tantangan yang signifikan. Konflik ini dapat membahayakan keamanan maritim, stabilitas regional, dan kepentingan Indonesia secara keseluruhan. Beberapa sumber ancaman ini termasuk klaim wilayah maritim yang tumpang tindih, penegakan hukum laut yang tidak terkendali, ketegangan militer, dan dukungan internasional. 

Indonesia harus bernegosiasi dan berbicara dengan negara lain untuk mengatasi ancaman ini, memperkuat klaimnya melalui hukum internasional dan kerjasama internasional, dan meningkatkan kemampuan pertahanan dan diplomatiknya. Akibatnya, Indonesia dapat mempertahankan keamanan dan kedaulatannya di Laut China Selatan serta menjaga stabilitas di wilayah tersebut.

Pemerintah Indonesia telah menegaskan bahwa LCS adalah wilayahnya dan telah melakukan penambangan dan eksplorasi minyak bumi dan gas alam di wilayah tersebut. Untuk mempertahankan kedaulatan dan hak-haknya di wilayah tersebut, Indonesia telah mengambil tindakan militer dan diplomatik. 

China, di sisi lain, tidak mengakui klaim Indonesia dan terus melakukan tindakan di wilayah yang diselimuti.Hasil ini menunjukkan bahwa konflik di LCS dapat berubah menjadi perang terbuka jika tidak ditangani dengan baik. Untuk mempertahankan kedaulatan dan hak-haknya di LCS dan mencegah China memperluas wilayahnya di sana, Indonesia harus terus menggunakan kekuatan militer dan diplomatik. Masalah serius yang perlu diatasi oleh Indonesia. 

Untuk mengatasi hambatan ini, Indonesia perlu melakukan dialog dan negosiasi dengan negara lain, memperkuat klaimnya melalui hukum internasional dan upaya kerja sama, serta meningkatkan kemampuan diplomatik dan militernya. Dengan cara ini, Indonesia dapat menjaga stabilitas kawasan sekaligus memperkuat keamanan dan stabilitas di Laut Cina Selatan.