Mohon tunggu...
Muhamad Riza Nouval Putra
Muhamad Riza Nouval Putra Mohon Tunggu... Mahasiswa - Governance Studies student at Universitas Diponegoro

An enthusiast student in environment, politics, and foreign policies. Big thinker, analyst, and self researcher for current issues of environmental policies and foreign policies.

Selanjutnya

Tutup

Nature Pilihan

Dilema Pemerintah terhadap Transisi ke Energi Baru dan Terbarukan (EBT)

22 April 2022   10:00 Diperbarui: 22 April 2022   10:02 389
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Tarif listrik yang direncanakan akan mengalami kenaikan pada tahun ini menuai banyak keresahan dan argumen di dalam masyarakat. Masyarakat menanggapi hal berikut menjadi ketidakmampuan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga setelah sebelumnya terjadi kenaikan pada Bahan Bakar Minyak dan minyak goreng. 

Tentu banyak masyarakat merasa dirugikan akibat rencana kenaikan tersebut, terlebih kondisi ekonomi masyarakat Indonesia yang masih relatif belum stabil setelah dihantam oleh gelombang Covid-19 jenis Omicron. 

Namun apakah rencana kenaikan tarif listrik ini menjadi solusi untuk melakukan transisi menuju Energi Baru dan Terbarukan? Atau justru hanya memanfaatkan momentum untuk meraup keuntungan semata?

Rencana Menuju 2030 Zero Emission

Pada pertemuan COP 26 beberapa bulan silam Indonesia berkomitmen untuk mengubah Indonesia demi terwujudnya Zero Emission pada tahun 2030. Dengan dinyatakannya komitmen tersebut pemerintah Indonesia secara resmi bertanggung jawab untuk melakukan transisi energi dan mewujudkan misi tersebut. 

Tahun 2030 bukan merupakan waktu yang panjang untuk mengubah Indonesia menjadi negara yang bebas dari penggunaan bahan bakar fosil, untuk itu diperlukan adanya komitmen dari pemerintah untuk memulai langkah ini.

Realita yang Terjadi

Di dalam realitanya, pemerintah mengalami berbagai hambatan dan kesulitan untuk memulai perubahan ini yang dimana salah satu penyebabnya ialah komoditas batu bara di Indonesia yang masih menjadi suatu penunjang bagi ekonomi Indonesia di masa seperti ini. 

Terlebih setelah dibuka nya pintu ekspor batu bara per 1 Februari setelah dilarang sepanjang Januari 2022. Hal ini menyebabkan tingkat ketergantungan Indonesia akan bahan bakar fosil masih relatif tinggi.

Dilema Bagi Pemerintah

Masyarakat seringkali mengeluh ketika terjadinya kenaikan bahan pokok kebutuhan sehari -hari termasuk tarif listrik. Pada hakikatnya kenaikan ini kemungkinan bisa menjadi salah satu cara dari pemerintah untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan memulai transisi menggunakan Energi Baru dan Terbarukan. 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Nature Selengkapnya
Lihat Nature Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun