Pemanfaatan BLT Menjadi Usaha Ekonomi Produktif Bidang Pertanian

Contoh :

 Pemerintah memberikan BLT ( Bantuan Langsung Tunai ) kepada masyarakat miskin yang selama ini menjadi pogram Kemen-Sos dengan system 1 (satu) tahunnya 4 (empat) kali mendapatkan bantuan dengan besar angggarn sebesar Rp. 350.000,- perjiwa, maka jika ditotalkan setahunnya mereka mendapatkan bantuan sebesar Rp. 1.200.000,-  hal ini belum ditambah dengan bantuan lainnya. Bantuan ini lah yang banyak disalahkan gunakan oleh penerimanya bahkan banyak yang salah target dalam pendataan penerimaan BLT. Maksud pemerintah memang baik dan ingin meringankan beban masyarakat kelas bawah, tetapi disalah fungsikan. Dilain hal dapat menjadikan masyarakat kita menjadi pemalas Tetapi jika bantuan tersebut dijadikan modal untuk usaha mereka terutama dibidang pertanian maka akan terlihat hasilnya. Sehingga pemberian pemerintah dapat dimanfaatkan dengan baik tidak cuma-cuma. Dan lebih utama lagi adalah hasil pertanian mereka pemerintah maupun pihak swasta wajib menjadikannya sebagai bahan utama dalam komsumsi diwilayah mereka. Bukan mendatangkan dari daerah lain.

Sistem-sistem diatas memiliki aturan dan ketentuan-ketentuan tertentu. Ketentuan tersebut untuk menghindari adanya masyarakat yang tidak memanfaatkan dana bantuan tersebut. Aturan-aturan tersebut berupa pembuatan laporan terkaitnya maju-mundurnya UEP yang dikelola.

•  mengutamakan hasil pertanian lokal dari pada hasil impor dan berusaha untuk menjadikan produk lokal menjadi produk impor.

Persoalan merupakan suatu tantangan dan ujian yang harus kita lalui dan lewati bersama. Persoalan yang paling banyak menuai kritikan yang tajam baik dari kalangan pemerintahan sampai kemasyarakat awam bisa ikut menilai dan membicarakan adalah mengenai masalah keadilan. Karena masalah ini merupakan bukti nyata mengenai program-program yang selama ini dijalankan oleh pemanggu yang berwenang. Sehingga hampir semua kebijakan jarang disambut baik oleh semua pihak. Dari kebijakan yang dicetuskan selalu ada pihak yang memperoleh manfaat yang lebih besar dari pihak lainnya bahkan ada yang dirugikan. Itulah sebabnya masalah pertanian terletak pada sedikit banyaknya campur tangan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tetapi berhasil atau tidaknya kebijakan tersebut terhadap sasarannya, sekalian mencari keadilan terhadap pihak-pihak yang bersangkutan.  Oleh karena itu kebijakan pertanian yang lebih baik adalah yang dapat mencapai tujuan nasional untuk menaikkan produksi secara optimal melalui kebijakan-kebijakan yang seadil-adilnya terhadap pihak terkait. Terutama kebijakan impor-ekspor.

Selama ini produk lokal kalah saing terhadap produk luar, baik dari segi mutu maupun kualitas ditambah harga yang murah dan terjangkau. Hal ini dapat mematikan pertanian bangsa ini. Jika pemerintah tidak segera memberikan solusi terbaik terhadap masalah ini akan menjadi masalah dan kendala bagi pertanian bangsa ini. Seharusnya bangsa ini lebih mengutamakan produk lokal dari pada produk luar baik untuk keperluan bisnis maupun keperluan lainnya sehingga produk lokal dapat terangkat dan membuat para petani tidak murat-marit dalam penjualan hasil pertaniannya. Contoh : wartel produk lokal kalah terhadap wartel dari Thailand, jeruk lokal dengan jeruk Taiwan dan lainnya sebaginya. Adapun langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengurangi masalah tersebut antara lain:

• Memperbaiki Infrastruktur pertanian yang terbatas dan memanfaatkan yang ada.
• Memberikan sosialisasi atau pelatihan terhadap para petani mengenai bagaimana cara mendapatkan hasil yang bermutu dan berkualitas.
• Menurutkan kaum terpelajar yang memahami ilmu pertanian dan ilmu agrobisnis ke daerah terpencil, karena selama ini banyak kaum terpelajar yang tidak mau ditugaskan kedaerah terpencil, walaupun mau mereka hanya bisa bertahan selama 3 atau 6 bulan saja. Banyak yang beralasan jauh dari keluarga dan minimnya fasilitas.
• Mempromosikan hasil produk lokal bahkan menjadikan bahan utama produk lokal sebagai bahan industry. Contoh seperti PT Sidol Muncul dan Perusahaan Kosmetik Mustika Ayu Martha Tilaar.
• Menjalin kerja sama dengan pihak terkait (kemitraan), mengenai masalah ekspor.

Hal ini jika bisa teratasi dan dapat menjalin kerjama dengan maksud dan tujuan untuk memajukan sektor pertanian Indonesia menuju lebih baik, tidak menutup kemungkinan bangsa kita dapat memiliki kedaulatan pangan yang selama ini belum kita miliki bahkan bisa mengembalikan citra pertanian bangsa Indonesia yang dulunya pernah swasembada tetapi sekarang tidak mampu lagi.

Sudah saatnya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini sebuah Negara besar yang memiliki alam tropis dan hasil yang berlimpah ruah, terutama dari hasil pertaniannya. Akan tetapi sampai saat ini belum juga memiliki kedaulatan pangan. Padahal Indonesia sebelumnya pernah menjadi swasembada pangan.

Sebagai Negara agraris, tentu saja sangat malu dan memprihatinkan kalau ternyata Negara kita tercinta ini tidak memiliki kedaulatan pangan. Hal ini bisa kita lihat dari ketergantungan negeri kita ini pada impor komoditas pangan. Padahal banyak daerah seperti Lamongan Jawa Tengah, Balangan Dan Tanjung Tabalong, Kalimantan Selatan, Katingan, Pulang Pisau Dan Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah dan daerah-daerah lainnya yang memiliki potensi alam yang bagus terhadap komoditas pertanian dan perkebunan.

Hal ini menimbulkan sebuah pertanyan bagi kita semua " Apakah ini merupakan kegagalan pemerintah?. selama ini kita selalu menyalahkan pemerintah selaku pelaku yang menjalankan program, apabila kinerja mereka tidak memuaskan atau tidak sesuai dengan target serta tidak sesaui dengan program yang dicanangkan. Padahal tidak hanya satu dua permasalahan melainkan ratusan bahkan ribuan permasalahan yang mereka hadapi. Akan tetapi adanya miss komunikasi antara pemerintah dengan para petani yang ada di seluruh penjuru negeri ini terutama di daerah terpencil. Sehingga membuat negeri ini gagal dalam swasembada pangan. Dan kita semua tidak perlu menyalahkan siapa-siapa dalam hal ini. Tetapi yang perlu kita lakukan saat ini adalah siapa saja berusaha melakukan sesuatu yang bisa dilakukan dengan memulai langkah kecil dibidang pertanian.

Dari kedua sistem atau alternatif diatas akan lebih efektif jika ditambah dengan adanya peran serta dari pemerintah langsung. Terutama terkait dengan pemahaman masalah pertanian. pemerintah harus meningkatkan upaya-upaya pembekalan terhadap para petani dengan melakukan penyuluhan, sosialisasi, pelatihan dan seminar karena pada dasarnya penyuluhan dan hal-hal yang terkait peningkatan pertanian sangatlah berpengaruh terhadap kemajuan pertanian bangsa ini. Dulu para penyuluh maupun lebih dikenal dari pada seorang presiden, tetapi sekarang para penyuluh tidak lagi dikenal oleh masyarakat khususnya para petani. Pemerintah tidak lagi memikirkan para penyuluh. Padahal dengan adanya penyuluhan para petani akan memiliki pengetahuan dan informasi tentang pertanian. Dan pemerintah pula harus memberikan suatu gagasan untuk pemanfaatan terhadap dana bantuan.

BAB V

• Kesimpulan.