Antara KPK, PKS, dan Hatta Rajasa

[caption id="attachment_328544" align="aligncenter" width="420" caption="http://www.sigmanews.us/id/read/3569/hatta-rajasa-mendadak-datangi-kpk.html"][/caption]

Pemandangan menarik terlihat pada acara Debat capres (9/6). Ketika itu, Hatta Rajasa, dengan penuh semangat tengah memuji kinerja KPK dan berniat memperkuat lembaga hukum tersebut. Namun, JK langsung memotong pembicaraan Hatta dengan ucapan, "Terima kasih Hatta, berarti anda mendukung ide dari kami". Dan, Hatta hanya bisa tersenyum kecut, menanggapinya.

Terasa aneh. Dalam acara debat seperti itu, sepatutnya, Hatta menguji ide lawan bicaranya. Bukannya, malah menjiplak. Setidaknya, Hatta telah melakukan dua kesalahan. Pertama, Hatta tidak mampu menghargai ide milik Jokowi-JK. Kedua, karena hanya menjiplak, Hatta, tidak mampu menerjemahkan ide tersebut ke dalam program kerja bagi mewujudkannya.

Di sisi lain, Jokowi-JK mampu mengemukakan langkah yang lebih konkrit bagi memperkuat KPK. Diantaranya, adalah dengan menambah jumlah aparat penyidik; meningkatkan anggaran KPK; mengeluarkan item "delik tindak pidana korupsi" dari pembahasan RUU KUHP, dikarenakan hal ini hanya akan melemahkan kewenangan KPK dan memperkuat sinergitas antara KPK, Kepolisian dan Kejaksaan. Di lain pihak, Hatta hanya menyebutkan, akan menambah jumlah aparat penyidik KPK. Tanpa, mampu lebih jauh menguraikan, langkah-langkah kongkrit strategis lainnya. Sehingga, terkesan ucapan Hatta, hanya sebatas retorika (janji kampanye) saja.

Yang mengherankan, Prabowo-Hatta, yang mendapatkan kesempatan pertama untuk menyampaikan visi-misinya, luput dari pembahasan tentang KPK. Sehingga, persepsi masyarakat mengatakan, penguatan KPK bukanlah menjadi prioritas utama mereka. Sebaliknya, Jokowi-JK, yang mendapatkan kesempatan berikutnya, dengan lugas memaparkan langkah-langkah kongkrit menuju penguatan KPK. Hal inilah, yang kemudian menyadarkan Hatta, untuk segera menambahkannya ke dalam visi-misinya. Seolah-olah, tidak mau ketinggalan kereta. Hatta segera berlari mengejar kesempatan bagi menyampaikan isu yang kini tengah mendapatkan sorotan dari masyarakat.

Muncul rasa ingin tahu saya. Kenapa Prabowo-Hatta seakan terlena dan mengabaikan isu, yang kini justru menjadi pembicaraan yang hangat di tengah masyarakat? Mengapa Hatta terlihat begitu semangat memuji KPK di sesi berikutnya, padahal jelas-jelas, telah mengabaikannya pada sesi pertama? Apakah Hatta hanya sekedar lupa? Atau, memang tidak serius mendukung KPK? Saya menduga, Prabowo-Hatta hanya berpura-pura memuji KPK. Padahal, mereka telah mempersiapkan agenda tersendiri bagi KPK. Dugaan saya didasarkan pada argumentasi berikut:

Jaringan Aktivis Mahasiswa (JAM) Desak KPK Periksa Hatta Rajasa

Mahasiswa Demo Minta KPK Usut Hatta Rajasa Dalam Kasus Migas

KPK Janji Ungkap Keterlibatan Hatta Rajasa Dalam Kasus Suap Impor Sapi

Ketiga artikel di atas, menunjukkan potensi Hatta Rajasa diciduk oleh KPK akibat adanya dugaan tindak pidana korupsi. Yang meliputi, kasus korupsi kereta hibah dari Jepang ketika Hatta menjabat Menteri Perhubungan RI, kasus yang melibatkan kerjasama antara Hatta Rajasa, broker dan mafia minyak di Singapura dan kasus impor daging sapi, yang telah menyeret Lutfi Hasan Ishaaq, saat itu Presiden PKS, ke kurungan penjara selama 16 tahun.

Terkait kasus Lutfi, PKS menunjukkan sikapnya,

PKS Minta KPK Dalami Penyebutan Hatta Rajasa di Kasus Sapi

Dengan bergabungnya PKS ke koalisi Prabowo-Hatta, hal ini menimbulkan keruwetan tersendiri. Apakah PKS rela, begitu saja membiarkan mantan Presidennya, meringkuk di penjara. Sementara, dalam benak mereka, masih melekat kecurigaan atas peran  Hatta Rajasa dalam kasus yang sama?

Kenyataannya, PKS teramat membenci KPK. Seperti yang tercermin dari pernyataan kedua Petingginya berikut,

Fahri Hamzah-PKS: Saya Tak Goyah Bubarkan KPK

Mahfudz Sidik: KPK atau PKS yang Bubar Duluan?

Tindakan ekstrim dari kedua Petinggi PKS tersebut, sudah cukup memberikan gambaran. Bagaimanakah, kebijakan Prabowo-Hatta terhadap KPK, apabila mereka menang dalam pilpres mendatang.

Belum lagi, ditambah dengan sakit hati yang masih dipendam oleh anggota koalisi Prabowo-Hatta. Akibat, diciduknya Suryadharma Ali terkait dugaan korupsi pengelolaan dana haji. Tidak dapat dipungkiri. Dengan absennya SDA, kini motor koalisi Prabowo-Hatta beralih dari PPP kepada PKS. Dan, dengan bergabungnya FPI, semakin menunjukkan watak asli dari koalisi tersebut. Figur SDA mungkin bisa menjembatani kepentingan antara koalisi Prabowo-Hatta dengan kalangan NU dan Muhammadiyah. Sebaliknya, PKS dan FPI sukar untuk diterima kalangan tersebut. Sehingga, berpotensi menarik kembali dukungan mereka kepada Prabowo-Hatta.

Pada acara Debat Capres, sah-sah saja, Hatta Rajasa memberikan khotbah tentang keseriusannya memperkuat kelembagaan KPK. Silahkan saja, terus merangkai kata-kata indah disertai mimik yang dibuat sedemikian rupa, bagi menutupi agenda tersembunyi yang telah dirancangnya. Namun, masyarakat sudah faham. Apakah yang sebenarnya yang terjadi antara KPK dan Hatta Rajasa. Dan, masyarakat juga faham. Betapa mengerikan, skenario yang telah dirancang oleh Prabowo-Hatta. Demi memuaskan angkara dendam anggota koalisinya, yaitu, Fahri Hamzah, Mahfudz Sidik, Lutfi Hasan dan Suryadharma Ali.

Busyro Muqoddas, Wakil Ketua KPK, mengatakan pelaku tindak korupsi kini semakin masif. Pemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan KPK tanpa adanya dukungan dari masyarakat. Busyro juga mengingatkan adanya upaya-upaya sistemik, yang dilakukan pihak-pihak tertentu, untuk membubarkan KPK.

Tanggal 9 Juli, pilihan ada di tangan anda. Anda yang menentukan, apakah akan memilih capres, yang berkomitmen memperkuat KPK dengan langkah-langkah kongkritnya. Atau, sebaliknya, memilih capres, yang mempunyai agenda tersembunyi terhadap KPK. Pilihan anda sangat menentukan bagi suksesnya pemberantasan korupsi di negeri ini.

Salam. Jokowi-JK, 2 orang baik