Darurat Pungli di Lahan Parkir

Sedangkan Retribusi parkir  Diurus oleh Dinas Perhubungan; Objeknya di pinggir jalan; Akan ada Juru Parkir yang berjaga di sana; Tarif kendaraan sudah ditentukan oleh Dishub sesuai kebijakan daerah. Uang parkir wajib disetorkan oleh Juru Parkir ke Dishub setiap harinya.

Atas desakan begitu kuat dari ormas yang datang, akhirnya sang pengelola minimarket pun "menyerah" dan bersedia bekerjasama. Tidak hanya mengintervensi pengelola, gaya sok jagoan koordinator ormas yang diketahui bernama Deni M Ali juga lantang mengancam anggota TNI-Polri agar tidak ikut campur dalam masalah ini. Meski belakangan Deni meminta maaf.

Ironi, sebuah negara yang mengaku hukum dijadikan panglima harus tunduk pada intervensi ormas. Terlebih saat kejadian, ada beberapa anggota polri yang menemani Kepala Bapenda Kota Bekasi Aan Suhanda menemui utusan ormas tak mampu berbuat banyak. seharusnya, anggota Polri yang hadir bisa memberi rasa aman dari kekerasan verbal yang dilontarkan bertubi-tubi oleh Deni saat itu. 

Di sini, peran dan ketegasan pemda atau polisi dituntut maksimal guna memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. Masyarakat sudah jengah dengan segala bentuk premanisme yang ada di lingkungannya. Terutama yang berkaitan dengan pungutan liar, terlebih di tengah himpitan ekonomi seperti sekarang ini.

Selain itu, Dinas Perhubungan pemda setempat juga harus mendata ulang juru parkir yang ditugaskan mengambil retribusi parkir. Ini untuk menghindari munculnya juru parkir gadungan yang berimbas pada hilangnya salah satu sumber APBD. jika diperlukan, Dishub juga semestinya memasang papan pengumuman besaran tarif yang harus dibayar masyarakat agar sang juru parkir tidak sewenang-wenang tentukan tarifnya sendiri. 

Pungli parkir menjadi salah satu hal yang dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dan menghambat investasi. Bagaimana tidak? Seorang pengusaha akan berpikir keras untuk membuka toko, atau bentuk usaha apapun, jika premanisme masih tumbuh subur tanpa ada upaya mencegahnya. Tempat usaha yang kadung dikuasai preman, biasaya sepi pengunjung yang berakibat pada anjloknya pendapatan usaha.

Masyarakat tidak boleh dijadikan sapi perah para preman parkir yang mematok harga seenak udelnya. Tidak bisa memberikan pelayanan maksimal namun meminta "jatah" lebih. Pemda dan polisi mesti berwibawa di hadapan masyarakat, berani menindak siapapun yang bersikap anarkistis sampai meresahkan warga sekitar.

Memberi rasa aman dan nyaman bagi pengusaha yang ingin melebarkan usahanya adalah sebuah kewajiban mutlak yang harus dipenuhi. Negara tidak boleh kalah dengan ormas dan aksi premanisme. Jika tidak, maka jangan salahkan para pengusaha yang akhirnya memilih negara tetangga seperti Vietnam dan Thailand sebagai tempat berinvestasi.

Tabik.