Salah satu pendorong utama ekonomi Indonesia adalah sektor informal, yang terdiri dari buruh harian, pedagang kaki lima, dan pekerja paruh waktu. Namun demikian, pekerja di industri ini sering kali kekurangan kesejahteraan yang layak, jaminan sosial, dan perlindungan hak-hak pekerja. Meskipun banyak orang hidup dalam ketidakpastian dan berisiko jatuh miskin, pengangguran di sektor informal sering kali tidak dilaporkan ketika program pemerintah terutama berfokus pada sektor formal.Â
Oleh karena itu, untuk mengatasi pengangguran, kebijakan pemerintah harus lebih inklusif dan mempertimbangkan pekerja di sektor informal.Â
Pengangguran bukan hanya masalah angka statistik, melainkan tantangan besar yang membutuhkan kebijakan holistik dan terkoordinasi dengan baik. Ketidaksesuaian antara keterampilan dan kebutuhan pasar, pertumbuhan ekonomi yang tidak merata, serta birokrasi yang menghambat, merupakan beberapa alasan mengapa kebijakan pemerintah sering gagal dalam mengurangi pengangguran. Pemerintah perlu lebih adaptif terhadap perubahan global dan mengembangkan kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas, terutama di sektor-sektor yang sedang berkembang.Â
Namun, yang tak kalah penting adalah keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk bersama-sama menciptakan solusi yang berkelanjutan dalam mengatasi pengangguran. Â Dengan pendekatan yang lebih terintegrasi dan berbasis data yang akurat, bukan tidak mungkin Indonesia dapat mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.Â
Referensi
Mankiw, G. (2013). Teori Makroekonomi. Jakarta : Erlangga.Â
Sukirno, S. (2013). Makroekonomi : Teori Pengantar. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H