Faktor Penyebab Pengangguran: Mengapa Kebijakan Pemerintah Sering Gagal?

Pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Seseorang yang tidak bekerja, tetapi tidak secara aktif mencari pekerjaan tidak tergolong sebagai penganggur. Pengangguran dapat terjadi disebabkan oleh tidakseimbangan pada pasar tenaga kerja. Hal ini menunjukkan jumlah tenaga kerja yang ditawarkan melebihi jumlah tenaga kerja yang diminta (Mankiw, 2013). 

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dalam indikator ketenagakerjaan, pengangguran merupakan penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja (Sukirno, 2013). 

Salah satu kekhawatiran utama saat membahas ekonomi Indonesia selalu adalah pengangguran. Pemerintah telah bekerja keras untuk menurunkan tingkat pengangguran melalui sejumlah program, namun masalah tersebut tampaknya tidak pernah hilang. Ada masalah yang lebih rumit yang menghalangi pengembangan lapangan kerja, seperti yang terlihat dari tingkat pengangguran yang terus tinggi, dan tidak menurun secara signifikan meskipun ada program-program yang dimaksudkan untuk menyediakan peluang kerja. Mengapa, kemudian, inisiatif pemerintah untuk memerangi pengangguran sering kali gagal? Ini adalah beberapa faktor utama yang menjadi penyebabnya: 

1. Ketidaksesuaian antara Keterampilan dengan Kebutuhan Pasar

Ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dan permintaan pasar tenaga kerja adalah salah satu penyebab utama pengangguran. Pelatihan dan pendidikan yang ditawarkan sering kali tidak sesuai dengan kemajuan di sektor industri. Karena kurangnya keterampilan manajerial, teknologi, dan keterampilan praktis lainnya yang dibutuhkan industri, banyak lulusan universitas menganggur.

Misalnya, di era digital ini, banyak bisnis yang mencari karyawan yang terampil dalam analisis data, teknologi informasi (TI), dan bidang terkait lainnya. Namun, ada beberapa lulusan yang terutama berfokus pada disiplin akademis tradisional yang tidak selalu relevan dengan pertumbuhan pasar tenaga kerja. Upaya pemerintah untuk menyediakan pelatihan vokasi dan pengembangan keterampilan masih terus berlangsung, tetapi pelaksanaannya sering kali tidak langsung terkait dengan kebutuhan pasar kerja yang dinamis.

2. Kebijakan yang Tidak Konsisten dan Terfragmentasi

Pemerintah sering kali memberlakukan kebijakan yang tampaknya baik di atas kertas tetapi dilaksanakan secara tidak konsisten. Pemerintah Indonesia telah melaksanakan sejumlah inisiatif penciptaan lapangan kerja dalam beberapa tahun terakhir, termasuk pertumbuhan  industri, program magang, dan dukungan sektor UMKM. Namun, kebijakan-kebijakan ini sering kali terfragmentasi, kurang terkoordinasi antara  industri, atau terlalu berfokus pada sektor-sektor tertentu tanpa mempertimbangkan dampak keseluruhannya.

Peluang kerja yang efektif sering kali terhambat oleh kebijakan yang tidak konsisten yang dikeluarkan. Misalnya, birokrasi yang rumit sering kali menghalangi bisnis untuk meningkatkan investasi mereka, yang pada akhirnya menghambat perkembangan lapangan kerja, meskipun ada insentif pajak untuk  industri tertentu. 

3. Pertumbuhan Ekonomi yang Tidak Merata

Meskipun dalam beberapa tahun terakhir terjadi ekspansi ekonomi yang stabil, kemajuan Indonesia tidak selalu tersebar merata di berbagai daerahnya. Infrastruktur dan akses ke layanan pendidikan serta pelatihan masih kurang di banyak daerah di luar Jawa, terutama di Indonesia timur. Ada kesenjangan besar dalam prospek pekerjaan sebagai akibat dari ketimpangan pembangunan ini.