Melebarnya ketimpangan pendapatan Korupsi dapat memperlebar ketimpangan pendapatan, yang dapat menurunkan pertumbuhan dan membatasi pengentasan kemiskinan.Menciptakan perekonomian berbiaya tinggi Korupsi dapat menciptakan perekonomian berbiaya tinggi yang memberikan beban pada pelaku ekonomi.Hal ini dapat mempengaruhi harga layanan dan utilitas.Membatasi akses terhadap layanan publik Korupsi dapat membatasi akses terhadap layanan penting seperti air, layanan kesehatan, dan pendidikan.Menurunnya kualitas pelayanan publik Korupsi dapat mengakibatkan menurunnya kualitas pelayanan publik.
KETIDAKADILAN SOSIAL
Ketidakadilan sosial dapat menyebabkan kemiskinan karena beberapa alasan, antara lain: Terbatasnya Akses Masyarakat marginal seringkali mempunyai akses terbatas terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan air bersih.Kesenjangan sosial ekonomi Masyarakat kelas bawah seringkali kesulitan menikmati hasil pembangunan yang dilaksanakan pemerintah.
Kemiskinan Struktural Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang diakibatkan oleh ketidakadilan struktur politik, ekonomi, sosial, hukum, dan keamanan.
Salah satu upaya mengatasi kemiskinan yang dilakukan pemerintah adalah dengan mewujudkan sistem ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan merupakan suatu sistem perekonomian yang bergantung pada rakyat itu sendiri sebagai pondasi utamanya
Ekonomi kerakyatan  sendiri merupakan suatu kegiatan perekonomian dimana masyarakat secara mandiri mengelola berbagai sumber daya ekonomi sesuai dengan apa yang mereka peroleh dan mampu mereka kuasai.
Peran yang harus dilakukan oleh Negara dalam penyelenggaraan sistem perekonomian kerakyatan, yaitu:
1.Menjamin peruntukan tanah, dan seluruh sumber daya alam yang terdapat di Indonesia dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
2.Pertumbuhan dan perkembangan koperasi
3.Memberikan hak kepada setiap warga negara Indonesia untuk memperoleh pekerjaan yang layak
Selain lima peran di atas, ada ada dua peran penting lainnya yang juga harus dilakukan negara, yaitu:
