Mewujudkan Keamanan Bank Melalui Fungsi Bank Indonesia Sebagai Lender Of Last Resort

Sebagai lender of last resort (LoLR), Bank Indonesia berkewajiban membantu bank menemukan solusi pendanaan jangka pendek dengan mengarahkan pinjaman kepada mereka. Pinjaman harus dijamin dengan agunan premium yang mudah dijual dan memiliki nilai minimal sama dengan jumlah kredit. Kemudian, bantuan fasilitas Lender of Lasr Resort ditingkatkan untuk mencegah keruntuhan keuangan sistemik meskipun lembaga itu tidak dalam kondisi yang baik. Bagaimana menjalankan peran Bank Indonesia sebagai LoLR di sektor perbankan Indonesia menjadi isu yang diangkat dalam penelitian ini. Teknik yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini untuk menyelidiki undang-undang, undang-undang, undang-undang yang berhubungan dengan tujuan penelitian. 

Metode yang digunakan disebut studi literatur, dan melibatkan pengumpulan berbagai jenis undang-undang dan peraturan, teori, dan buku-buku yang sangat relevan dengan topik yang diselidiki. Analisis kualitatif hukum dilakukan untuk mengkaji lebih lanjut data yang digunakan. Berdasarkan temuan studi, jelas bahwa LoLR merupakan komponen fundamental yang penting bagi bank sentral dalam mengelola kesulitan pinjaman dan krisis. 

Kegagalan di industri keuangan dapat menyebabkan ketidakstabilan keuangan dan gangguan perekonomian karena sektor perbankan mendominasi sistem keuangan. Struktur kebijakan dan pengawasan perbankan yang kuat dan efisien harus dikembangkan, dan disiplin pasar harus ditegakkan melalui penegakan hukum, pengawasan kebijakan, dan penegakan.

 

Kata kunci : Bank Indonesia; Keamanan Bank; Lender of the last resort

Mengingat besarnya dampak dan kerugian terhadap kondisi perekonomian suatu negara. Khususnya di Indonesia sebagai akibat dari ketidakstabilan sistem keuangan, serta penyelesaian krisis yang memakan waktu lama, stabilitas sistem keuangan, termasuk lembaga perbankan. Fungsi dioptimalkan Dan koordinasi yang efektif dan komprehensif diperlukan. Koordinasi yang efektif dilakukan terutama oleh pemerintah dengan Bank Sentral dan Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengambil kebijakan publik di Indonesia, terutama setelah krisis keuangan dan perbankan tahun 1997-1998, namun kondisi dan permasalahan di Indonesia saat ini secara yuridis sudah maksimal. dan secara hukum. konsep kerangka kelembagaan masing-masing lembaga yang bertugas menjaga stabilitas sistem keuangan dan lembaga perbankan.

Untuk mewujudkan sistem perbankan yang kokoh, independensi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral sangat diperlukan. Hanya dengan demikian tugas dan kewajiban dapat dilaksanakan tanpa campur tangan pihak manapun, khususnya pemerintah. Karena Bank Indonesia adalah pemilik otoritas moneter yang otonom, maka semua perangkat dan prosesnya juga harus profesional dan bermoral.. Dasar independensi Bank Indonesia secara tegas dinyatakan dalam Pasal 23 D Perubahan Keempat UUD 1945, yang menyatakan: "Negara memiliki Bank Sentral yang susunan, kedudukan, wewenang, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang".

Ketika melakukan tugasnya tanpa campur tangan dari pihak luar dan dengan berbagai pilihan untuk mengembangkan dan melaksanakan kebijakan yang diberikan kepadanya, bank sentral dikatakan independen. Tujuan independensi dan kebebasan memilih alat yang akan digunakan merupakan dua aspek independensi Bank Indonesia yang dapat dibedakan (instrument independent). Secara tegas dinyatakan bebas dari segala perintah, baik yang datang dari eksekutif maupun DPR. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, dan akhirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 semuanya dimanfaatkan untuk memberikan status Bank Indonesia sebagai lembaga pemerintah yang independen dan tidak campur tangan. kelompok atau administrasi lain. Karena Bank Indonesia merupakan organisasi pemerintahan tersendiri, maka Bank Indonesia memiliki otonomi penuh dalam menetapkan dan melaksanakan semua tugas dan wewenangnya yang dituangkan dalam Undang-Undang. Pihak luar tidak diperkenankan mencampuri cara Bank Indonesia melaksanakan kewajibannya, dan bank wajib menolak atau mengabaikan campur tangan pihak luar.

Isu lain yang berkembang selama pelaksanaan kemerdekaan Bank Indonesia sebagai bank sentral negara adalah kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Isu ini terkait dengan lahirnya Undang-Undang tentang Bank Indonesia yang independen. Ketika ditetapkan bahwa Bank Indonesia telah merugikan negara ratusan miliar rupiah, dianggap sebagai pihak yang paling bertanggung jawab. Secara hukum, Bantuan Likuiditas Bank Indonesia didasarkan pada perannya sebagai lender of last resort (LoLR), yang mengatur pemberian bantuan likuiditas darurat kepada bank-bank yang kesulitan memenuhi kebutuhan likuiditasnya. Hal ini juga terlihat dalam Pasal 32 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral yang menyatakan bahwa: "Bank Indonesia juga dapat memberikan kredit likuiditas kepada bank umum untuk mengatasi kesulitan likuiditas dalam keadaan darurat".

Kemudian, sesuai dengan Pasal 37 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Bank Indonesia dapat mengambil tindakan tambahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila bank mengalami kesulitan likuiditas yang membahayakan kelangsungan usahanya. perundang-undangan yang berlaku.  Secara teoritis, dapat dipahami bahwa lender of last resort (LoLR) adalah bank sentral yang menyediakan likuiditas kepada lembaga keuangan atau pasar sebagai respons terhadap goncangan cepat yang menyebabkan peningkatan permintaan likuiditas abnormal yang tidak dapat dipenuhi oleh pihak lain (Kusumaningtuti, 2009). Beberapa analis percaya bahwa Bank Sentral mungkin mempercepat pemulihan dari krisis keuangan dengan memberikan pinjaman sebagai sumber utama pinjaman. Program lender of last resort (LoLR) dari Bank Sentral mencegah kepanikan di pasar keuangan. Lebih tepatnya, Bank Sentral memainkan peran penting dalam memitigasi bahaya yang ditimbulkan oleh individu bank, komunitas pemberi dana, serta kerugian dan kehidupan ekonomi, dalam upaya menjaga stabilitas moneter (Thalassinos et al., 2015; Thalassinos dan Liapis, 2014). Implementasi peran Bank Indonesia sebagai lender of last resort (LoLR) dalam sistem perbankan negara merupakan salah satu isu yang akan ditelaah dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang tersebut di atas.

Metode

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif untuk menganalisis undang-undang, peraturan, dan pedoman yang berkaitan dengan tujuan utamanya. Perlu disusun sejumlah undang-undang, filosofi, dan praktik yang berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti. Data dari sumber sekunder, yaitu data dari penelitian kepustakaan, digunakan dalam penelitian ini. Informasi ini dikumpulkan melalui membaca, mengevaluasi, dan meneliti literatur serta pedoman konsep dan gagasan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian. Tiga dokumen hukum juga menjadi data sekunder dalam penelitian ini:

• Perundang-undangan Material Utama: Peraturan adalah jenis utama dari hukum yang mengikat secara material.
• Bahan Hukum Sekunder: Dokumentasi hukum yang menjelaskan sumber hukum utama, seperti buku dan artikel ilmiah tentang masalah penelitian.
• Dokumen hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan mengenai bahan hukum dasar dan bahan hukum sekunder disebut sebagai bahan hukum tersier.

Semua data, baik dari kepustakaan maupun bidang kajian, kemudian dianalisis dengan analisis yuridis kualitatif yang menguraikan masalah berdasarkan penelitian dan pembahasan dalam bentuk penjelasan atau uraian yang disusun secara sistematis, kemudian ditarik kesimpulan untuk menjawab masalah penelitian.

Hasil dan pembahasan

Yang dimaksud dengan agunan yang berkualitas baik dijelaskan dalam Pasal 11 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia yang telah disebutkan sebelumnya. Jaminan tersebut terdiri dari jaminan-jaminan saat ini selain mencakup surat berharga dan/atau tagihan yang diterbitkan oleh pemerintah atau badan hukum lainnya yang memiliki peringkat tinggi dan dapat segera dijual ke pasar setiap saat secara tunai. kolektibilitas kredit aset; jaminan. Apa yang dimaksud dengan pembiayaan yang menganut prinsip syariah, seperti bagi hasil atau bagi hasil secara proporsional. Sebagai bagian dari perannya sebagai LoLR, Bank Indonesia wajib memberikan pinjaman kepada bank untuk membantu mereka menghadapi tantangan keuangan jangka pendek mereka. Kredit tersebut harus dijamin dengan agunan premium, namun mudah digunakan dan memiliki nilai minimum yang sama dengan jumlah kredit.

Untuk mencegah keruntuhan perbankan sistemik, makna fasilitas LoLR akhirnya diperluas untuk mencakup dukungan bagi lembaga keuangan, khususnya bank, agar tidak kolaps. Sistem keuangan negara harus dijaga dan dilindungi, oleh karena itu fungsi Bank Indonesia sebagai lembaga LoLR menjadi sangat penting. LoLR diimplementasikan sebagai alat utama yang digunakan untuk mendukung likuiditas bank atau perbankan secara keseluruhan, selain dari lembaga keuangan lainnya, dalam menanggapi kondisi abnormal yang menyebabkan peningkatan permintaan uang yang tidak normal untuk memenuhi kebutuhan likuiditas saat ini. Kebutuhan ini tidak dapat dipenuhi dari sumber lain. Selain itu, LoLR memainkan peran penting dalam manajemen krisis dan merupakan komponen kunci dari pendekatan bank sentral yang sukses terhadap kredit bermasalah.

Jika bank memiliki banyak aset kredit likuid, akan banyak deposito jangka pendek sebagai kewajiban jika terjadi bank run. Selanjutnya, aturan first come first serve harus dipatuhi ketika membayar kewajiban bank yang dilakukan dalam bentuk uang pihak ketiga (deposito). Para ekonom setuju bahwa para deposan akan berhati-hati dan berusaha menarik uang mereka sesegera mungkin jika mereka memeriksa keadaan neraca bank. Tergesa-gesa akan menyebabkan bank terpaksa menjual asetnya dengan harga yang lebih murah (fire sale price), yang pada akhirnya akan menyebabkan bank tersebut bangkrut karena aset bank seringkali tidak dapat dipasarkan. Karena menuntut pembenaran atas tindakan sektor publik, seandainya manfaat intervensi akan mengurangi beban pengeluaran yang harus ditanggung, bisa jadi merugikan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Biasanya diyakini dalam literatur tentang bank run bahwa deposan adalah orang atau bisnis yang menyimpan uang di bank untuk jangka waktu yang lama dan bahwa uang itu kemungkinan akan ditarik pada nilai nominal segera.

Pelanggan merasa aman mengetahui bahwa penarikan bank akan selalu dihormati oleh bank karena untuk LoLR dan blanket guarantee. Sebagai hasilnya, nasabah tidak perlu khawatir tentang kemampuan bank untuk memenuhi semua komitmennya. Kemampuan untuk mengubah aset jangka panjang menjadi kewajiban jangka pendek tersedia bagi bank yang bertindak sebagai agen. Selain itu, deposan dibagi menjadi dua kelompok: mereka yang memilih investasi jangka panjang dan mereka yang ingin melakukan investasi jangka pendek (satu periode transaksi) (dua periode transaksi). Kedua jenis deposan diperbolehkan untuk menarik dana dari bank setiap saat sesuai dengan ketentuan kontrak bank masing-masing (Thalassinos dan Politis, 2011).

Tingkat bunga yang lebih rendah diterapkan pada penarikan yang dilakukan selama periode pertama daripada selama periode kedua. Jika setiap penabung menarik uangnya dari bank, nilai likuidasi aset jangka panjang lebih kecil dari jumlah kewajiban pada periode pertama. Karena pembayaran dari bank kepada deposan hanya didasarkan pada posisi dan volume nasabah dalam urutan penarikan, dan bukan pada pengetahuan tentang kesehatan bank di masa depan, bank pada dasarnya menghadapi kesulitan layanan berturut-turut yang dapat memicu kepanikan. Akibatnya, jumlah yang dapat ditarik klien bergantung pada apakah mereka menarik uang dari pelanggan lain terlebih dahulu. Beberapa klien yang melakukan penarikan terlambat tidak akan bisa mendapatkan uang mereka kembali karena nilai likuidasi yang mungkin diperoleh dari aset perbankan jauh lebih kecil dari total kewajiban.

Dengan kata lain, akan ada motivasi bagi semua deposan untuk mengajukan permintaan penarikan mereka sebelum satu sama lain. Ketika klien panik, ini terjadi. Menerapkan suspensi konvertibilitas (SC) atau menghentikan konversi dari tabungan ke uang tunai adalah dua cara untuk menenangkan pelanggan yang cemas. Dalam situasi ini, satu-satunya pilihan deposan untuk memonetisasi simpanan adalah melakukannya sesuai dengan ketentuan perjanjian simpanan, karena simpanan yang tidak terjadwal tidak dapat ditarik. SC hanya praktis di dunia tanpa ketidakpastian atau stokastik. SC dapat mencegah deposan dengan kontrak tabungan jangka panjang untuk menarik uang lebih awal karena mereka tahu pengembalian masa depan mereka akan lebih tinggi jika investasi jangka panjang dapat diawasi dengan tepat untuk menguntungkan bank.

Tetapi jika tidak ada jaminan hukum bahwa nilai investasi jangka panjang akan menguntungkan, SC tidak akan berhasil menghentikan kepanikan. Oleh karena itu, mencegah kepanikan di lingkungan makroekonomi yang ditandai dengan ketidakpastian dan penurunan kinerja investasi merupakan tantangan yang sulit. Menawarkan fasilitas LoLR adalah pilihan kedua untuk menghentikan kepanikan klien. Dengan fasilitas ini, bank dapat memerangi kepanikan tanpa harus menjual asetnya. Sebagai hasilnya, fasilitas LoLR memiliki dua tujuan: memungkinkan bank untuk melayani semua penarikan dan mencegah bank menjual aset produktif mereka. Otoritas moneter tidak dirugikan dengan memberikan aset kredit bank sebagai jaminan fasilitas LoLR dalam hal seluruh aset bank dapat digunakan untuk membayarnya di kemudian hari. Namun, fasilitas LoLR memiliki tiga kekurangan:

• Kemampuan fasilitas untuk mengatasi masalah likuiditas perbankan agak terkendala. Oleh karena itu, fasilitas LoLR tidak akan bisa menghentikan kepanikan jika masalahnya adalah masalah solvabilitas.
• Fasilitas ini biasanya disertai dengan kenaikan jumlah uang beredar, yang memperburuk inflasi dan volatilitas nilai tukar.
• Dalam dunia yang tidak dapat diprediksi, tidak ada jaminan bahwa pengembalian investasi bank dari aset kreditnya akan cukup untuk melunasi semua hutangnya kepada otoritas pemberi LoLR. Jadi kalau LoLR bekerja dengan baik untuk menenangkan masyarakat, mungkin juga buruk bagi pemerintah, yang kemudian diteruskan ke masyarakat umum dalam bentuk pajak yang meningkat dan pajak inflasi.

Opsi ketiga adalah membuat Program Jaminan, yang menjamin semua kreditur dan deposan bahwa uang mereka akan dikembalikan sepenuhnya oleh pemerintah melalui bank terkait, mencegah kepanikan. Dalam keadaan seperti itu, satu-satunya program penjaminan yang dapat diandalkan adalah program yang didukung oleh pemerintah dan bukan yang didanai oleh simpanan asuransi swasta. Dapat dibayangkan bahwa ketidakmampuan sektor swasta untuk menghasilkan kekayaan dan mengumpulkan pajak akan mencegahnya untuk dapat menyelesaikan masalah sistemik. Namun, program penjaminan dapat diandalkan untuk menghentikan kepanikan yang dapat mengakibatkan bencana sistemik (Sugema dan Iskandar, 2004).

Karena mereka memiliki kemampuan untuk menghasilkan uang, bank sentral sering dianggap memiliki akses tak terbatas ke sumber daya keuangan. Jelas, perspektif ini sangat mudah. Pemberian kredit secara bebas selama krisis dapat membahayakan sistem moneter. Pinjaman besar kepada lembaga-lembaga yang bangkrut juga meningkatkan risiko kredit bank sentral, yang dapat memperumit kebijakan moneter dan menaikkan inflasi. Ini karena bank sentral sering memonetisasi kerugian dan biasanya memiliki sedikit modal dan pendapatan. Oleh karena itu, otoritas fiskal harus menutupi risiko kredit yang ditanggung oleh Bank Sentral ketika jumlah bantuan meningkat. Keputusan pemberian pinjaman kepada lembaga yang secara rutin terancam pailit harus dilakukan dengan masukan dari menteri keuangan.

Dalam masa krisis sistemik, Bank Indonesia sebagai LoLR harus berusaha meyakinkan masyarakat bahwa ia akan bertindak tegas dan mengendalikan luasnya penderitaan keuangan. Juga layak untuk menawarkan dukungan awal kepada semua bank yang membutuhkan uang tunai. Standar untuk mengidentifikasi lembaga mana yang secara sistemik penting dapat dilonggarkan pada saat krisis umum. Ketika pemerintah tidak menawarkan jaminan penuh atas simpanan, dukungan likuiditas darurat biasanya diperlukan. Namun, setelah memberikan Non Performing Loan (NPL) untuk lembaga yang bangkrut, Bank Sentral biasanya tidak dalam posisi untuk mengejar keuntungan. Biasanya, klaim Bank Sentral terhadap bank-bank bangkrut diubah menjadi saham di bank-bank milik negara, dan pemerintah akan menerbitkan surat berharga di neraca Bank Sentral. Sangat penting bahwa surat berharga yang diterbitkan sesuai dengan permintaan pasar dan dinilai cukup untuk direkapitalisasi oleh Bank Sentral. (Caruana, 2016).

Carlson et al. (2016) have shown that there is a general consensus about the key issues in providing liquidity support in both normal and crisis situations, despite the fact that the framework employed varies from country to country. In most cases, LoLR support ought to be based on unambiguous guidelines. Transparent LoLR laws and practices can encourage market discipline while lowering the chance of a catastrophe. Additionally, it can lessen political meddling and stop prejudice that results in breaking the law. Under normal circumstances, LoLR can only be granted to solvent banks with suitable collateral (Boldeanu dan Tache, 2016).

Menurut Naszodi dkk. (2016), bank-bank insolven harus menerapkan langkah-langkah penyelesaian yang lebih kuat, seperti penutupan, dan sebagai akibatnya, harus ada strategi keluar yang konsisten. Dalam situasi ini, organisasi penjamin simpanan harus dibentuk untuk menawarkan uang penyelamatan jika prosedur kebangkrutan tertunda. LoLR harus menjadi komponen penting dari rencana manajemen krisis yang menyeluruh dan dipikirkan dengan matang ketika ada masalah sistemik. Risiko sistemik harus dikecualikan saat memberikan LoLR kepada lembaga perbankan Indonesia.

Bank Indonesia memiliki hak diskresi untuk memberikan fasilitas darurat kepada bank yang mengalami masalah keuangan yang mempengaruhi kemampuannya untuk menjalankan peran LoLR dan berpotensi menimbulkan krisis yang membahayakan sistem keuangan. Pelaksanaan kewenangan yang cepat ini terkendala oleh kebutuhan akan Fasilitas Pembiayaan Darurat, dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta kebutuhan akan undang-undang untuk mengatasi masalah keuangan bank yang sistemik. Fakta menunjukkan bahwa negara-negara dengan stabilitas sistem keuangan yang baik juga mempraktikkan disiplin pasar. Sementara penegakan hukum bertujuan untuk menegakkan integritas sistem keuangan sekaligus melindungi bank dan pemangku kepentingan.

Kesimpulan

Terbentuknya independensi Bank Indonesia akan memenuhi kebutuhan untuk mensejahterakan masyarakat secara umum. Tingkat kemakmuran suatu negara sangat dipengaruhi oleh kemajuan ekonominya. Negara kesejahteraan yang mengacu pada upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup warganya, merupakan salah satu fungsi pemerintah dalam menumbuhkan kesejahteraan rakyat. Seperti diketahui, lender of last resort (LoLR) adalah lembaga atau pasar keuangan yang menerima likuiditas dari bank sentral, Bank Indonesia, sebagai respons terhadap shock cepat yang meningkatkan permintaan likuiditas abnormal dan tidak dapat dipenuhi. oleh berbagai sumber. Dengan bertindak sebagai sumber utama peminjam untuk pinjaman, bank sentral dapat memfasilitasi pemulihan dari krisis keuangan dengan bertindak sebagai lender of last resort (LoLR) dan mencegah kepanikan di pasar keuangan.

Untuk memastikan stabilitas fungsi lembaga keuangan, terutama bank, Bank Indonesia sangat penting. Pembinaan kinerja lembaga keuangan dilakukan melalui penggunaan metode penegakan hukum, pengaturan, dan pengawasan yang paling efektif. Industri perbankan mendominasi sistem keuangan, seperti di negara lain. Kegagalan di sektor keuangan karena itu dapat mengakibatkan ketidakstabilan keuangan dan menyebabkan pergolakan dalam perekonomian. Struktur kebijakan dan pengawasan perbankan yang efisien harus diterapkan untuk menghentikan kegagalan tersebut.Selain itu, disiplin pasar yang efektif harus ditegakkan melalui pengawasan, pengembangan kebijakan, dan penegakan hukum. Pendekatan dan model pengawasan bank yang digunakan didasarkan pada faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menentukan pendekatan dan fokus pengawasan, antara lain kesiapan infrastruktur, efisiensi penegakan hukum, serta kompetensi dan integritas (sesuai dan tepat) dari pemilik dan pengelola. Hal ini akan membantu pengawasan bank berjalan lebih efisien. bank. Oleh karena itu, gagasan pengembangan dan pemutakhiran Peraturan Perbankan Nasional melalui pengembangan dan modifikasi undang-undang tentang perbankan ke arah instrumen hukum berdasarkan prinsip kehati-hatian diperlukan sebagai salah satu upaya signifikan dalam membangun sistem perbankan nasional di masa depan.

Daftar pustaka

Boldeanu, T.F., Tache, I. 2016. The Financial System of the EU and the Capital Markets Union. European Research Studies Journal, 19(1), 60-70.

Carlson, M., Duygan-Burcu, B., Natalucci, F., Nelson, B., Ochoa, M., Stein, J, and Van den Heuvela, S. 2016. The Demand for Short-Term, Safe Assets and Financial Stability: Some Evidence and Implications for Central Bank Policies. International Journal of Central Banking, 12(4), 307-333.

Caruana, J. 2016. Central Banking in a Balance Sheet Recession. International Journal of Central Banking, 9(S1), 367-373.

Kusumaningututi, S.S. 2009. Peran Hukum dalam Penyelesaian Krisis Perbankan di Indonesia. Rajawali Pers, Jakarta.

Naszodi, A., Csavas, C., Erhart, S. and Felcser, D. 2016. Which Aspects of Central Bank Transparency Matter? A Comprhensive Analysis of the Effect of Transparency on Survey Forecasts. International Journal of Central Banking, 12(4), 147-192.

Sugema, I. and Iskandar, S. 2004, The Role of the Lender of the Last Resort (LoLR) on Economy: An Empirical Study Against Bank Indonesia Liquidity. Bulletin of Monetary Economics and Banking, 53-87.

Thalassinos, I.E. and Liapis, K. 2014. Segmental financial reporting and the internationalization of the banking sector. Chapter book in, Risk Management: Strategies for Economic Development and Challenges in the Financial System, (eds), D. Milos Sprcic, Nova Publishers, 221-255, ISBN: 978-163321539-9; 978-163321496-5.

Thalassinos, I.E. and Politis, D.E. 2011. International Stock Markets: A Co-integration Analysis. European Research Studies Journal, 14(4), 113-129.

Thalassinos, I.E., Stamatopoulos, D.T. and Thalassinos, E.P. 2015. The European Sovereign Debt Crisis and the Role of Credit Swaps. Chapter book in The WSPC Handbook of Futures Markets (eds) W. T. Ziemba and A.G. Malliaris, in memory of Late Milton Miller (Nobel 1990) World Scientific Handbook in Financial Economic Series Vol. 5, Chapter 20, pp. 605-639, ISBN: 978-981- 4566-91-9, (doi: 10.1142/9789814566926_0020).

Undang-undang nomor 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral.

Undang-undang nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 digabung dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 digabung dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia.

Undang-undang nomor 24 tahun 2004 digabungkan dengan Undang-undang nomor 7 tahun 2009 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Undang-undang nomor 7 tahun 1992 digabung dengan Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.

Risky Amelia Maharani

202010180311144