Kita bisa melihat di berbagai belahan dunia bagaimana kapitalisme menghasilkan ketidakadilan yang mendalam, menghancurkan lingkungan, dan merusak tatanan sosial. Negara-negara berkembang seperti Indonesia sering kali menjadi korban dari sistem ini, di mana sumber daya alam mereka dieksploitasi habis-habisan, sementara rakyatnya hanya mendapatkan sedikit manfaat. Inilah saatnya kita bertanya, apakah kita akan terus membiarkan negara kita terjerat dalam ketidakadilan global ini, ataukah kita akan bangkit untuk melawan dan mengambil kembali kendali atas nasib bangsa?
Di sinilah nasional sosialisme menjadi relevan. Ia memberikan solusi yang tidak hanya menguntungkan sebagian kelompok, tetapi untuk seluruh rakyat Indonesia. Dalam nasional sosialisme, negara berperan sebagai penjaga kesejahteraan rakyat dan pengatur kebijakan yang berpihak pada keadilan sosial. Dengan memperkuat peran negara dalam ekonomi, kita dapat memastikan bahwa sumber daya alam dan potensi ekonomi negara digunakan untuk kemakmuran seluruh rakyat, bukan hanya untuk segelintir orang yang memiliki akses kekayaan. Inilah inti dari keadilan sosial yang menjadi dasar Pancasila. Negara tidak hanya menjadi alat kekuasaan, tetapi juga pelindung bagi rakyatnya.
Tentu saja, ini bukan berarti menolak inovasi atau kemajuan. Nasional sosialisme tidak menghapuskan pasar atau perkembangan teknologi, tetapi menempatkannya dalam koridor yang mengutamakan kepentingan bersama. Perekonomian pasar tetap dapat berjalan, tetapi harus dikelola dengan penuh tanggung jawab, memastikan bahwa hasil dari pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh rakyat, tanpa terkecuali. Sektor-sektor penting yang menyangkut kebutuhan dasar rakyat seperti pendidikan, kesehatan, dan pangan harus tetap berada dalam kendali negara, agar tidak jatuh ke tangan kapitalis yang hanya mengutamakan keuntungan pribadi. Ini adalah salah satu implementasi dari sila kelima Pancasila yang menuntut adanya "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."
Pahlawan-pahlawan Indonesia yang kita agungkan, seperti Pangeran Diponegoro dan Cut Nyak Dien, sudah sejak lama menegaskan pentingnya perjuangan untuk kemerdekaan bangsa, tidak hanya dari penjajah asing, tetapi juga dari ketidakadilan dalam sistem yang ada. Pangeran Diponegoro, dalam perjuangannya melawan penjajahan Belanda, berkata: "Hidup untuk tanah air adalah hidup yang mulia, karena tanah air adalah tempat kita mengabdi dan berjuang." Ini menunjukkan bahwa cinta tanah air harus diartikan lebih dari sekadar kebanggaan nasional, tetapi juga sebagai tanggung jawab untuk memperjuangkan kesejahteraan dan kedaulatan negara. Nasional sosialisme, dengan fokusnya pada keadilan sosial dan kemandirian ekonomi, adalah jalan yang dapat mengantarkan kita pada cita-cita ini.
Melihat sejarah Indonesia, kita tidak bisa memisahkan perjuangan agama dan perjuangan bangsa. Kyai Hasyim Asy'ari, dalam membela tanah air, juga menegaskan bahwa perjuangan untuk kemerdekaan adalah perjuangan yang dibenarkan oleh agama. Beliau berkata: "Mengusir penjajah dari tanah air kita adalah bagian dari jihad." Jihad, dalam konteks ini, adalah upaya untuk menjaga kedaulatan dan kesejahteraan negara agar tidak jatuh ke tangan penjajah ekonomi atau kekuatan asing. Nasional sosialisme, dengan semangatnya yang mengutamakan kedaulatan nasional dan kesejahteraan rakyat, merupakan penerapan nilai-nilai ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di era modern.
Kapitalisme sering kali mengabaikan aspek moralitas dan agama dalam sistem sosial. Ketika laba menjadi tujuan utama, moralitas bisa dengan mudah dilupakan. Islam mengajarkan bahwa kesejahteraan sosial dan keadilan adalah bagian dari kewajiban setiap individu dan negara. Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya, pemimpin adalah pelayan rakyat, dan pemimpin yang terbaik adalah yang paling banyak memberikan manfaat bagi rakyatnya." Dalam konteks ini, nasional sosialisme menekankan bahwa negara harus bertindak sebagai pelayan rakyat, memastikan bahwa kebijakan ekonomi dan sosial benar-benar berpihak pada kesejahteraan rakyat, bukan pada kepentingan kelompok tertentu. Dengan demikian, nasional sosialisme bukan hanya sebuah ideologi politik, tetapi juga ideologi yang sejalan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam yang mengutamakan keadilan dan kesejahteraan.
Kini saatnya bagi kita untuk merenung lebih dalam, apakah kita akan terus terperangkap dalam sistem yang semakin memperburuk ketidakadilan sosial, ataukah kita akan memilih jalan yang mengutamakan kepentingan bersama, yang tidak hanya menjanjikan keuntungan bagi segelintir orang, tetapi untuk seluruh rakyat Indonesia? Nasional sosialisme, yang memperjuangkan keadilan sosial dan kemandirian ekonomi, menawarkan alternatif yang tepat untuk menghadapi tantangan ini.
Dalam menjalani perjalanan ini, kita tak bisa hanya melihat masa kini tanpa memahami akar masalah yang mendalam. Kapitalisme, meskipun menjanjikan kemajuan dan inovasi, pada akhirnya hanya mengutamakan segelintir orang yang memegang kendali atas sistem ekonomi global. Ini adalah sistem yang mendewakan keuntungan pribadi dan mengorbankan solidaritas sosial. Kesenjangan antara yang kaya dan miskin semakin melebar, dan ini menciptakan ketidakstabilan sosial yang dapat mengancam kedamaian dan kesejahteraan kita sebagai bangsa.
Namun, dalam nasib buruk ini terdapat peluang. Sebagai bangsa yang telah melalui sejarah panjang perjuangan untuk meraih kemerdekaan, kita memiliki modal besar: semangat persatuan, gotong royong, dan keinginan untuk membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Nasional sosialisme, sebagai ideologi yang menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas, bisa menjadi jawaban bagi masalah-masalah tersebut. Ideologi ini memahami bahwa kemajuan yang sejati hanya bisa tercapai ketika kesejahteraan rakyat merata dan negara berfungsi sebagai pelindung serta pengatur kebijakan yang adil.
Konsep nasional sosialisme menuntut negara untuk lebih aktif dalam mengelola ekonomi dan sumber daya alam, agar kekayaan tersebut tidak hanya mengalir ke tangan segelintir elit, tetapi dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Negara harus hadir untuk memastikan bahwa hasil dari pembangunan ekonomi dirasakan oleh setiap rakyat, bukan hanya untuk mereka yang memiliki kekuatan politik atau finansial. Hal ini sangat sejalan dengan sila kelima Pancasila, yang mengajarkan kita bahwa keadilan sosial adalah hak setiap warga negara.
Bukan berarti nasional sosialisme menutup kemungkinan adanya sektor swasta atau pasar yang berkembang. Namun, negara harus memegang kendali strategis dalam sektor-sektor yang krusial, seperti energi, pertanian, dan industri vital, untuk memastikan bahwa kepentingan rakyat tidak terabaikan. Ini juga mencerminkan semangat Pancasila, yang menuntut agar kebijakan ekonomi negara selalu berorientasi pada kepentingan rakyat dan tidak hanya berfokus pada keuntungan segelintir kelompok.
