Reka Baru Market Place Guru, Solusi Terbaru atau Menghancurkan Guru?

Dunia pendidikan di Indonesia belum lama ini diguncangkan dengan terobosan baru. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Nadiem Makarim kembali menjadi sorotan publik usai mencetuskan konsep "Market Place Guru" dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI. Beliau menganggap bahwa konsep ini merupakan solusi yang efektif untuk mengatasi persoalan guru honorer di Indonesia. Lantas apa itu Market Place Guru?

Market Place Guru merupakan sebuah platform berisi pangkalan data dan profil guru yang berfungsi sebagai wadah untuk melamar pekerjaan sehingga dapat diakses oleh seluruh sekolah di Indonesia. Melalui konsep ini, nantinya sekolah secara langsung dapat merekrut guru kapan saja tanpa harus menunggu pemerintah pusat atau daerah yang memakan waktu lama. Namun, platform ini hanya berisi data dari 2 kategori guru yang memenuhi syarat yakni Guru honorer yang lulus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Guru PPG Prajabatan yang memiliki sertifikat.

Dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI, Nadiem Makarim mencetuskan gagasan Market Place atas dasar 3 pilar utama yaitu:

Pertama, kekosongan posisi guru akibat kematian, pensiun, maupun pindah instansi sehingga diisi guru honorer karena harus menunggu perekrutan guru ASN oleh pusat.

Kedua, perekrutan guru secara terpusat tidak memperhatikan kebutuhan tiap sekolah.

Ketiga, pemerintah daerah tidak mengajukan formasi guru ASN yang sesuai dengan kebutuhan sekolah di masing-masing wilayah.

Konsep Market Place ini menuai kritik dimana mana. Salah satunya yang dikatakan Iman Zanatul Haeri selaku kepala bidang advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) bahwa "kami khawatir penggunaan kata marketplace mendegradasi guru menjadi sekedar barang jualan, kedudukan guru makin tidak terhormat". Selain itu, Indra Charismiadji juga mengatakan "aplikasi seperti marketplace guru bukanlah solusi atas permasalahan pendidikan khususnya persoalan guru di Indonesia. Masalah di Indonesia bukan bagaimana mengorder guru, tetapi bagaimana mendistribusikan guru karena guru-guru di Indonesia menumpuk di kota besar, tetapi di daerah pelosok enggak ada guru".

Namun, Ketua Korwil Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Ekomardiono dengan tegas mendukung gagasan Nadiem Makarim bahwa adanya market place ini dapat mengisi kekosongan guru ASN PPPK secara efisien karena saat guru dalam market place terekrut oleh sekolah, maka otomatis diangkat sebagai ASN PPPK.

Menurut penulis, gagasan Nadiem Makarim mengenai Market Place Guru termasuk gebrakan yang berani dalam dunia pendidikan. Konsep ini merupakan inovasi bagi pemerintah dalam mengatasi kualitas pendidikan di Indonesia supaya lebih maju dengan cara memperbaiki kualitas gurunya terlebih dahulu. 

Selain itu, konsep market place ini juga dapat membuat pendidikan di Indonesia semakin melek akan teknologi. Terutama bagi tenaga pendidik yang dituntut harus menciptakan suasana mengajar yang sesuai dengan era digital saat ini. Namun, istilah "Market Place Guru" dinilai memiliki makna yang kontradiktif karena mirip dengan e-commerce sehingga memiliki kesan bahwa guru seolah-olah dijadikan sebagai barang yang siap untuk diperjualbelikan. Hal tersebut dianggap kurang etis dan merendahkan kehormatan guru sebagai profesi yang mulia dalam mendidik generasi muda penerus bangsa.

Menurut penulis, market place guru ini juga bukan jawaban atas solusi permasalahan guru yang tidak merata, melainkan menjadi ancaman baru bagi dunia pendidikan di Indonesia saat ini. Dapat dilihat dari seleksi PPPK yang masih mengalami tumpang tindih baik dari seleksi, penerimaan, maupun penempatan. Pada tahun 2021 terdapat 32.902 P1 PPPK yang belum mendapatkan penempatan sehingga akan terjadi penumpukan dan calon guru yang menganggur juga akan semakin banyak.

Jika nantinya gagasan Nadiem Makarim mengenai Market Place Guru ini benar-benar diterapkan, pemerintah diharap mampu mengelola sistem ini dengan ketat karena kebijakan ini tentu akan memperbesar peluang Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Pemerintah juga harus memastikan penjagaan data supaya tidak terjadi pembocoran data pribadi milik guru-guru yang terdaftar di platform tersebut.

Walaupun kebijakan ini dianggap menjadi potensi dalam memperbaiki kualitas pendidikan terutama tenaga pendidik. Namun, masih banyak menuai pro kontra dari berbagai kalangan sehingga timbul pertanyaan "Apakah kebijakan Market Place Guru dapat memberikan solusi baru dalam mengatasi permasalahan pendidikan di Indonesia? Atau hanya sekedar sensasi semata?" mengingat selama ini sistem pendidikan harus diperbaiki secara terus menerus hingga ke akar permasalahannya. Oleh karena itu, selama ini guru dianggap sebagai pahlawan tanpa tanda jasa sehingga kita juga harus memanusiakan dan memenuhi haknya seorang guru.