Mengantisipasi Orderan Fiktif

Di media sosial-pun masih sering kita jumpai kasus-kasus seperti ini. CEO salah satu platform transportasi online juga telah menerima laporan, dan timnya melakukan penelusuran dengan mengolah data dan ternyata banyak driver di wilayah operasi-nya terlibat dalam kasus order fiktif. Kasus lain yang tidak kalah ekstrem adalah adanya pembatalan pesanan oleh customer padahal pesanan sudah dijalankan, terlebih lagi driver harus menanggung konsekuensi dari biaya pembelian pesanan tersebut.

Dari wacana diatas terkait dengan orderan fiktif bisa kita lihat, bahwa sistem verifikasi-nya masih lemah. Kedepannya diharapkan platform tersebut mempunyai sistem verifikasi akun yang lebih ketat. Pemeriksaan kembali identitas dari si pembuat akun. Identitas yang pertama terkait dengan KTP. 

Pendaftaran yang melibatkan penginformasian KTP ini harus terintegrasi dengan sistem E-KTP, sehingga menghindari orang menggunakan KTP palsu. Paling tidak ini membuat satu nomor identitas hanya bisa membuat satu akun saja. Tentu saja ini berlaku tidak hanya untuk pengguna tetapi kepada mitranya. Identitas yang kedua adalah terkait no telepon seluler yang digunakan. Untuk no telepon seluler yang didaftarkan tentu saja yang sudah teregistrasi oleh Kominfo. Campur tangan pihak pemerintah disini juga sangat penting. 

Dengan adanya registrasi yang diberlakukan oleh Kominfo beberapa waktu yang lalu diharapkan jangan sampai orang dengan mudahnya menggunakan 10 atau  lebih nomor telepon. Dengan verifikasi KTP dan no telepon seluler yang lebih ketat diharapkan dapat menghindari oknum-oknum yang sering melakukan kecurangan. 

Adanya sistem pelacakan yang sedang dikembangkan oleh salah satu penyedia platform, yaitu algoritma machine learning diharapkan mampu mendeteksi aktivitas kecurangan tersebut. Dengan demikian diharapkan kedepannya baik dari penyedia platform, driver ataupun customer akan merasa aman dan nyaman dalam menggunakan aplikasi maupun bertransaksi menggunakan jasa tersebut.