Teman-teman Pinangki Harus Diungkap

Namun, penulis sempat menganggap bahwa Tjoko Tjandra hanya ditipu oleh seorang Pinangki. Pinangki memang sendirian beserta beberapa anggotanya.

Jaksa mengungkapkan bahwa tidak ada satu pun agenda dalam proposal itu yang dikerjakan Pinangki. Yang terlaksana hanyalah perihal bayar-membayar Djoko Tjandra kepada Pinangki. Djoko Tjandra, menurut jaksa penuntut, akhirnya membatalkan proposal itu meski sudah membayar uang muka.

Apakah benar seorang Djoko Tjandra tertipu semudah itu? Benarkah Pinangi tidak sendiri? Apakah dakwaan jaksa dimodifikasi, demi menyelamatkan institusi Kejaksaan Agung?

Menjawab pertanyaan itu sungguh butuh riset mendalam, atau sabar menunggu fakta persidangan yang sedang bergulir. Namun, jika menelusuri remah-remah kecil, Djoko Tjandra tidak mungkin tertipu. Pun Pinangki disinyalir tidak sendiri.

Komisi Kejaksaan, misalnya, yang ingin memeriksa Pinangki, atau setidaknya menyerahkan Pinangki kepada KPK dan Polisi untuk digilir. Niatan itu rupanya mendapat perlawanan keras dari Kejaksaan Agung. Pun banyak yang mempertanyakan mengapa bukan KPK yang menyidik perkara Pinangki sedari awal. 

Meski begitu, penulis akhirnya mengesampingkan kecurigaannya terhadap Kejaksaan Agung, terkait Komisi Kejaksaan dan KPK. Penulis menilai bahwa Komisi Kejaksaan hanya ingin mencuri hati publik semata dengan berteriak ingin memeriksa Pinangki, padahal Komisi Kejaksaan tidak memiliki wewenang untuk memeriksa perkara. 

Sementara untuk jawaban mengapa bukan KPK yang memeriksa pinangki, mungkin jawabannya adalah status Pinangki yang, dengan cepat dinaikkan Kejaksaan Agung, menjadi tersangka, yang artinya penyidikan di Kejagung sudah terlampau jauh ke dalam. Pemeriksaan di KPK dikhawatirkan akan memakan waktu lama, karena memulai dari awal.  

Sangat logis alasan itu. Namun, masih sulit diterima nalar bila seorang konglomerat kakap seperti Djoko Tjandra mampu ditipu dengan sebuah proposal yang disodorkan seorang Pinangki, yang bukanlah siapa-siapa di Institusi Kejaksaan Agung.

Psikologis penjahat, bila ditawari proposal seharga US$ 10 juta, maka sudah pasti dia akan menghabiskan waktu untuk memastikan bagaimana proposal itu. Apalagi dia sampai rela membayar uang muka.

Soal urusan imigrasi dan pengurusan KTP, misalnya, memberi terang bahwa Pinangki sudah bekerja. Pinangki sudah separuh jalan. Proposal itu tidak gagal. 

Pastinya ada pejabat yang lebih tinggi dari Pinangki turut andil melaksanakan perencanaan sesuai proposal mahal itu. Pun Djoko Tjandra disinyalir tidak membatalkan proposal. Proposal itu masih dan/atau sedang berjalan, dengan atau tanpa Pinangki.