Pendidikan Era Reformasi

PERKEMBANGAN PENDIDIKAN ERA REFORMASI

Pendidikan pada masa reformasi mengalami suatu perkembangan yang pada dasarnya lebih maju dari pada pendidikan pada masa orde baru. Pendidikan pada zaman reformasi mengutamakan pada perkembangan peserta didik yang lebih terfokus pada pengelolaan masing-masing daerah (otonomi pendidikan). Dalam hal tenaga kependidikan diberlakukan suatu kualifikasi profesional untuk lebih meningkatkan mutu pendidikan Indonesia. Sedangkan sarana dan prasarana juga sudah mengalami suatu peningkatan yang baik. 

Namun dari pada hal tersebut pendidikan yang ada di Indonesia masih belum mengalami suatu pemerataan. Ini terlihat dari adanya beberapa sekolah-sekolah terutama di daerah pedalaman masih terdapat keterbatasan dalam berbagai aspek penyelenggaraannya. Dinamika sosial politik Indonesia yang juga berdampak pada perubahan kurikulum merupakan suatu bentuk penyempurnaan dalam bidang pendidikan untuk meningkatan mutu pendidikan di Indonesia.

Era reformasi melahirkan keterkejutan budaya, bagaikan orang yang terkurung dalam penjara selama puluhan tahun kemudian melihat tembok penjara runttuh. Mereka semua keluar mendapati pemandangan yang sangat berbeda, kebebasan dan keterbukaan yang nyaris tak terbatas. Suasana psikologis eforia itu membuat masyarakat tidak bisa berfikir jernih, menuntut hak tapi lupa kewajiban, mengkritik tetapi tidak mampu menawarkan solusi.

Keberhasilan reformasi pendidikan ditentukan oleh keberhasilan dalam memberdayakan guru/dosen, dimana guru/dosen me-miliki otonomi profesional dan kekuasaan untuk menentukan bagaimana visi dan misi sekolah/institusi pendidikan/lembaga pendidikan harus diimplementasikan dalam praktek sehari- hari. 

Selain itu pemberdayaan guru/dosen perlu dilakukan pula melalui pemberian kesempatan dan dorongan bagi mereka untuk selalu belajar menambah ilmu. Proses pembelajaran (learning) sepanjang waktu bagi tenaga pendidik/guru/dosen merupakan keharusan dan menjadi titik sentral dalam reformasi pendidikan. Selain itu perkembangan pendidikan di Era Reformasi terjadi karena ada kebijakan Pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan dan kebijakan- kebijakan yang diambil pemerintah diantaranya:

a. Kebijakan Era Pemerintahan B.J. Habibie

Pemerintah B.J Habibie mulai 1999 membebaskan SPP untuk SD hingga SMTA. Selain itu pemerintahan juga memberikan beasisiwa SD kepada 1,16 juta siswa asional untuk SMTA dan perguruan tinggi akan ditentukan kemudian. Mengenai normalisasi kehidupan kampus, kebijakan NKK-BKK di zaman Orde Baru, oleh pemerintahan B.J habibie ditinjau kembali dan bahkan aturan-aturn yang menghambat kreativitas dan kebebasan mahasiswa dicabut. Lembaga ilmiah, seperi kampus perguruan tinggi, dibebaskan dari intervensi dan pengaruh luar.

b. Kebijakan Era Pemerintahan Gus Dur

Gus Dur memunculkan Undang- Undang No 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang diperkuat oleh Undang-Undang No 25 Tahun 1999 mengenai perimbangan keuangan pusat dan daerah. Pemerintahan Gus Dur juga terkenal karena meningkatnya gaji guru secara signifikan. 

Meningkatkan kemampuan akademis dan profesional serta meningkatkan jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan sehingga tenaga pendidikan mampu berfungsi secara optimal, terutama dalam penigkatan pendidikan watak dan budi pekerti agar dapat mengembalikan wibawa lembaga dan tenaga kependidikan. Memberdayakan lembaga pendidikan, baik sekolah maupun luar sekolah, sebagai pusat pembudayaan nilai sikap dan kemampuan serta meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.

c. Kebijakan Pemerintahan Megawati

Dirubahnya kurikulum 1994 menjadi kurikulum 2000 dan akhirnya disempurnakan menjadi kurikulum 2002 (KBK). KBK atau Kurikulum Berbasis Kompetensi merupakan kurikulum yang pada dasarnya berorientasi pada pengembangan tiga aspek utama, antara lain aspek afektif (sikap), kognitif (pengetahuan) dan psikomotorik (ketrampilan). Pada tanggal 8 juli 2003 disahkannya Undang -- undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang memberikan dasar hukum untuk membangun pendidikan nasional dengan menerapkan prinsip demokrasi, desentralisasi, otonomi, keadilan dan menjunjung Hak Asasi Manusia.

d. Kebijakan Era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono

Pada pemerintahan SBY ditetapkan UU RI No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen. Penetapan Undang -- undang tersebut disusul dengan pergantian kurikulum KBK menjadi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Kurikulum ini berasaskan pada PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. KTSP merupakan kurikum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing -- masing satuan pendidikan. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan, tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan serta silabus dan RPP.

MANAJEMEN PENDIDIKAN ERA REFORMASI

Manajemen pendidikan pada era reformasi merupakan pembenahan manajemen yang serius dengan menekanakan pembenahan secara global. Pembenahan secara global meliputi 7 bidang utama yang perlu di kelola dengan pendekatan manajemen baru. Ke 7 bidang tersebut adalah:

a. Sensitivitas Lembaga terhadap Perubahan dan Peluang

Pembentukkan sumber daya manusia yang berkompeten pada jamannya, kreatif, inovatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menuntut para manajer pendidikan untuk mencari dan menerapkan suatu manajemen baru yang dapat mendorong perbaikan mutu pendidikan.

b. Manajemen Organisasi.

Organisasi yang tangguh adalah organisasi yang memiliki sumber daya manusia bermutu, aktif, bersemangat, struktur organisasi mantap, dan mempunyai sistem informasi yang up to date. Di dalam organisasi selalu ada orang-orang yang mempunyai tugas dan peran masing-masing. Mereka saling berinteraksi dalam sebuah struktur organisasi untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi merupakan sebuah sistem yang di dalamnya terdapat input, proses, output dan feedback.

c. Manajemen Strategi.

Manajemen lembaga pendidikan memerlukan sistem manajemen strategi yang pas dan sesuai dengan tuntutan lingkungan bisnis. Strategi adalah suatu cara untuk mencapai sasaran. Balanced scorecard memberikan satu cara untuk mengkomunikasikan strategi suatu lembaga pada manajer-manajer di organisasi. Balanced scorecard dapat membantu menyediakan informasi akuntansi manajemen strategik yang dapat menuntun dalam mengambil keputusan penyusunan rencana strategik agar konsisten dengan strategi lembaga.

d. Manajemen Sumber Daya Manusia.

manajemen lembaga pendidikan memerlukan sistem manajemen strategik yang pas dan sesuai dengan tuntutan lingkungan bisnis. Strategi adalah suatu cara untuk mencapai sasaran. Balanced scorecard memberikan satu cara untuk mengkomunikasikan strategi suatu lembaga pada manajer-manajer di organisasi. Balanced scorecard dapat membantu menyediakan informasi akuntansi manajemen strategik yang dapat menuntun dalam mengambil keputusan penyusunan rencana strategik agar konsisten dengan strategi lembaga.

e. Reformasi Pembelajaran.

Konsep pembelajaran reformatif berpusat kepada siswa, interaktif atau terjadi interaksi multi arah, multidisipliner, kerja kelompok, guru sebagai fasilitator, mengajarkan bagaimana mempelajari sesuatu, dimungkinkan tim teaching untuk memperoleh kajian lintas disipliner, memberikan peluang kepada siswa mengalami berbagai gaya belajar, pembelajaran kristis dengan pendekatan pemecahan masalah (problem solving) yang berorientasi ke masa depan. Untuk dapat melaksanakan pembelajaran reformatif maka perlu diadakan persiapan baik dari guru maupun siswa. Guru harus bersikap demokratis, selalu mengembangkan kemampuannya dan belajar terus.

f. Pembiayaan Pendidikan.

Berbagai biaya harus ditanggung oleh lembaga dalam peningkatan kualitas. Seharusnya biaya dialokasi kepada biaya pencegahan, biaya deteksi/penilaian, biaya kegagalan inrenal, dan biaya kegagalan eksternal.

g. Marketing Pendidikan.

Marketing pendidikan meliputi input yang berisikan riset pasar utama mengenai dan data mengenai pesaing serta output yaitu produk sistem tentang program yang akan dipasarkan.

KELEBIHAN DAN KEKURANGAN PENDIDIKAN ERA REFORMASI

Kelebihan Pendidikan/Kurikulum Di Era Reformasi. Dalam era reformasi ada 4 kurikulum yang berlaku yaitu, kurikulum 1999 atau kurikulum suplemen, KBK, KTSP, dan K 13. Berikut kelebihan dan kekurangannya.

a. Kurikulum 1999/Suplemen

• Kelebihan :
• Penggunaan strategi yang melibatkan siswa aktif dalam belajar, baik penggunaan strategi yang melibatkan siswa aktif dalam belajar, baik secara mental, fisik, dan sosial.
• Pengajaran dari hal yang konkret ke hal yang abstrak, dari hal yang, dari hal yang mudah ke hal yang sulit, dari hal yang sederhana ke hal yang mudah ke hal yang sulit, dari hal yang sederhana ke hal yang kompleks.

Kekurangan :

• Diberlakukannya sistem sentralistik sehingga memerlukan penyesuaian-penyesuaian di daerah.
• Pada masa itu, adanya keterbatasan dana yangg menjadi alasan klasikal dalam pelaksanaan kurikulum tersebut.
• Seringnya didapati kompetensi guru yang tidak sesuai dengan yang semestinya.

b. KBK

• Kelebihan :
• Pendekatan ini bersifat alamiah, karena mengembangkan bakat dan kompetensi siswa masing-masing yang berbeda.
• KBK ini boleh jadi yang mendasari pengembangan kemampuan lain.
• Bidang studi atau mata pelajaran yang tertentu dalam pengembangannya tepat dengan menggunakan pendekatan kompetensi, terutama yang berkaitan dengan keterampilan.

Kekurangan

• Paradigma guru dalam pembelajaran KBK masih seperti kurikulum-kurikulum sebelumnya yang lebih pada teacher oriented.
• Kualitas guru, hal ini didasarkan pada statistik, 60% guru SD, 40% guru SLTP, 43% SMA, 34% SMK dianggap belum layah untuk mengajar di jenjang masing-masing. Selain itu 17,2% guru atau setara dengan 69.477 guru mengajar bukan bidang studinya. Kualitas SDM kita adalah urutan 109 dari 179 negara berdasarkan Human Development Index.
• Sarana dan prasarana pendukung pembelajaran yang belum merata di setiap sekolah, sehingga KBK tidak bisa diimplementasikan secara komprehensif.
• Kebijakan pemerintah yang setengah hati, karena KBK dilaksanakan dengan uji coba di beberapa sekolah mulai tahun pelajaran 2001/2002 tetapi tidak ada payung hukum tentang pelaksanaan tersebut.

c. KTSP

• Kelebihan :
• Mendorong terwujudnya otonomi sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan.
• Mendorong para guru, kepala sekolah dan pihak manajemen sekolah untuk semakin meningkatkan kreativitasnya dalam penyelenggaraan program-program pendidikan.
• KTSP sangat memungkinkan bagi setiap sekolah untuk menitikberatkan dan mengembangkan mata pelajaran tertentu yang akseptabel bagi kebutuhan siswa. Sebagai contoh daerah kawasan wisata dapat mengembangkan kepariwisataan dan bahasa inggris sebagai keterampilan hidup.

Kekurangan :

• Kurangnya SDM yang diharapkan mampu menjabarkan KTSP pada kebanyakan satuan pendidikam yang ada dan minimnya kualitas guru dan sekolah.
• Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung sebagai kelengkapan dari pelaksanaan KTSP.
• Masih banyak guru yang belum memahami KTSP secara komperhensif baik konsepnya, penyusunanya, maupun praktek di lapangan.

d. Kurikulum 2013

• Kelebihan :
• Menggunakan pendekatan yang bersifat kontekstual
• Berbasis karakter dan kemampuan-kemampuan lain
• Pada mata pelajaran tertentu yang dalam pengembangannya lebih cepat menggunakan pendekatan kompetensi dan lebih kreatif dan inofatif.
• Serta asumsi dari kurikulum 2013 tidak ada perbedaan antara peserta didik dan semua kesiapannya terletak pada guru.

Kekurangan k13

• Pemerintah seolah melihat semua guru dan peserta didik memiliki kapasitas yang sama.
• Tidak ada keseimbangan antara orientasi proses pembelajaran dan hasil belajar
• Pengintegrasian mata pelajaran IPA dan IPS dalam mata pelajaran bahasa Indonesia untuk jenjang pendidikan dasar tidak sesuai.

DAFTAR PUSTAKA

Hualiatunisa, Y. (2022). Dasar Pengembangan Kurikulum Sekolag Dasar. Jawa Barat: CV jejak.

Nasution, A. (2017). Manajemen Pendidikan Islam. Kota Bertuah: Guepedia

Mulyasa, H. E. (2010). Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Kemandirian Guru dan Kepala Sekolah, PT Bumi Aksara, Jakarta.

http://pjjpgsd.dikti.go.id/file.php/1/repository/dikti/Revisi_Bahan_Ajar_Cetak/BAC_Pengkur_SD/UNIT-4_PERKEMBANGAN_KURIKULUM_.pdf