Upah Buruh Tinggi, Langit Jadi Bersih

Buruh selalu memiliki posisi tersendiri dalam sebuah negara. Tandanya, di banyak negara banyak berdiri partai buruh. Partai yang bertujuan memperjuangkan nasib buruh. Buruh telah menjadi sosok yang seksi. Seksi dari sisi isu yang bisa dimainkan. Seksi dari segi jumlah untuk dimobilisasi. Buruh sering berdemonstrasi untuk memperjuangkan nasib. Buruh pernah juga berdemonstrasi untuk isu yang dititipkan pihak yang berkepentingan. 

Instrumen upah buruh melekat dalam politik buruh tersebut. Buruh tidak mau dihargai murah. Buruh berjuang untuk mendapatkan jasanya diberikan harga yang sewajarnya. Ini terkait dengan kesejahteraan. 

Di sisi lain, para pengusaha berteriak ketika buruh berteriak. Dalam konteks memperjuangkan upahnya, buruh menerapkan pola maximizing. Upaya untuk meminta upah yang setinggi-tingginya. Di bandul yang lain, pengusaha bermain dengan pola minimizing. Upaya untuk menekan pengeluaran sebesar-besarnya. 

Ada satu cerita soal upah buruh ini. Cerita ini di masa penjajahan dulu, tetapi masih relevan hingga sekarang. Suatu ketika, pemerintahan penjajahan Belanda mengalami kesulitan membayar upah buruh yang 8,5 sen sehari. Sehingga, upah buruh diturunkan menjadi 2,5 sen. 

Voila! Ternyata buruh dapat hidup dan tidak ada yang kelaparan. "Ternyata, mereka bisa hidup dengan 2,5 sen sehari" ujar petinggi Belanda ketika itu. Jadi, mari tetapkan upah buruh menjadi 2,5 sen sehari. Hidup bisa dan terpaksa memang beda tipis dalam pandangan pemberi upah, pengusaha, apalagi penguasa. Hanya soal angka semata. Masyarakat sebenarnya terpaksa hidup dengan 2,5 sen sehari itu. Kalau tidak mau diterima, maka mereka akan dipecat. 

Pandangan ini rasanya masih berlaku hingga sekarang. Kalau tidak percaya coba periksa dompet pekerja asing dan pekerja lokal dengan tingkat yang sama di Indonesia. 

Pertarungan ini akan selalu abadi. Tarikan antara kepentingan buruh, pengusaha dan penguasa bisa saling berpotongan di konteks permasalahan upah buruh ini. Tetapi, di luar itu, upah buruh bisa juga menjadi alat politik lingkungan yang sakti. 

Membersihkan Ibukota dari Pabrik

Tampaknya memang tidak manusiawi. Tetapi kebijakan dapat diambil dan diharapkan memberikan kemanfaatan (efficacy) terbesar bagi khalayak. Jakarta akan sangat beruntung jika pabrik direlokasi keluar Jakarta. Setidaknya polusi udara di Jakarta bisa berkurang. Kendaraan-kendaraan raksasa tidak lagi memadati jalan raya ibukota. 

Sebuah ibukota, sudah seharusnya bebas dari pabrik. Ibukota harus menjadi kota jasa dan pemerintahan. Untuk melakukan penutupan pabrik dengan semena-mena, pemerintah tidak bisa. Bisa-bisa mendapatkan tuntutan hukum. Kebijakan pemerintah yang merugikan pemilik pabrik dapat diperkarakan di pengadilan. Biaya untuk ini, pastilah sangat mahal. 

Untuk itu, kira-kira apa yang dapat digunakan untuk merelokasi pabrik secara tidak langsung. Relokasi pabrik ini penting bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas lingkungan. Terlebih lagi, sebuah ibu kota negara besar tidaklah elok jika masih ada pabrik-pabrik yang mengeluarkan asap. Seperti masih tampak di Jakarta Timur. 

Pemerintah Beijing sendiri sudah melakukan relokasi pabrik keluar dari ibu kota negara tirai bambu itu. Polusi yang diakibatkannya sudah berada pada tingkat yang berbahaya. Jika di Cina sana prosesnya bisa dilakukan dengan mudah, karena pemerintah memiliki kekuatan dahsyat atas rakyatnya, sebaliknya di Indonesia. 

Pemerintah tidak memiliki kekuatan untuk memindahkan pabrik-pabrik itu. Bisa jadi pabrik-pabrik itu milik orang kuat. Bisa jadi pabrik-pabrik itu bagian dari konglomerasi. Maka, salah satu yang dapat digunakan adalah politik upah buruh. 

Upah buruh yang tinggi tentunya menguras pendapatan perusahaan. Banyak bukti untuk ini. Banyak perusahaan besar di Amerika Serikat merelokasi pabriknya ke Vietnam dan Cina karena memiliki politik buruh dengan upah murah. 

Dengan upah yang tinggi, bisnis tidak lagi kondusif. Harga produk menjadi tidak kompetitif. Kondisi ini menurunkan penjualan. Konsumen memiliki keterbatasan untuk kenaikan harga. Dalam jangka panjang, ini akan merontokkan perusahaan. Laba akan menyusut dan perusahaan tutup. 

Kisah kota Detroit di Amerika Serikat merupakan gambaran dari konteks ini. Dulu sekali, Detroit terkenal sebagai kota otomotif. Seiring perjalanan waktu, kenaikan upah buruh menjadi malapetaka bagi kota. Pengusaha-pengusaha mobil di kota ini merelokasi pabrik ke Meksiko. Buruh, upahnya masih jauh lebih murah. Jarak, masih relatif dekat dengan pasar. Detroit mati dan merana. Pemerintah tidak bisa menekan upah buruh. Akhirnya kotanya bangkrut. 

Dari sisi ini tampaknya kenaikan upah buruh itu menjadi semacam predator bagi kota dan perusahaan. Tetapi, dalam konteks Jakarta, kenaikan upah buruh ini bisa jadi mendapat kebaikan, setidaknya dalam konteks perbaikan lingkungan. 

Dengan upah buruh yang tinggi, pengusaha-pengusaha akan merelokasi pabriknya ke luar Jakarta. Kompas hari ini (2/10) memberitakan beberapa perusahaan sudah merelokasi pabriknya ke Jawa Tengah yang UMP-nya masih disekitar Rp. 2 juta per bulan. Bandingkan dengan Jakarta yang sudah akan mencapai Rp. 3,7 juta. 

Bahkan beberapa perusahaan di Jawa Timur merelokasi pabriknya ke Jawa Tengah. Mengapa tidak ke Jawa Barat. Upah buruhnya belum kompetitif. Kenapa tidak ke luar Jawa? Infrastruktur, sumber daya manusia dan juga pasarnya lebih jauh. Jika dikombinasikan maka produknya tidak akan kompetitif. 

Pilihan ini menjadi menarik untuk dilihat. Dalam konteks yang sempit, kenaikan upah buruh ini harus didukung oleh pecinta lingkungan. Kenaikan buruh akan mendorong pengusaha untuk menggeser pabriknya ke luar Jakarta. 

Ini secara langsung berkontribusi pada pengurangan polusi udara. Dari sisi ibukota juga akan menjadi menguntungkan. Lahan-lahan pabrik dapat dikonversi menjadi hunian ataupun ruang terbuka hijau.

Asap-asap dari pabrik tidak akan mencemari udara lagi. Lalu, jika pabrik keluar bagaimana dengan pendapatan Jakarta? Tidak masalah juga, pendapatan berkurang, kerja juga berkurang. Idealnya kan begitu. Biaya untuk memelihara kawasan pabrik dan seluruh infrastruktunya juga akan berkurang. 

Tetapi, pemasukan dari perumahan bisa ditambah dengan makin banyaknya hunian di Jakarta. Lalu, bagaimana dengan penghidupan mereka yang datang ke Jakarta? Pasti ada, sebab kota tanpa sumber daya pun masih bisa hidup, seperti Singapura. Pemerintahnya saja yang harus kreatif mendorong masyarakatnya kreatif. 

Jika pengusaha menangisi kenaikan upah buruh ini, pemerintah ibukota bolehlah merayakannya. Jika dan hanya jika pemerintah ibukota ini ingin merelokasi pabrik-pabrik dari ibukota dengan biaya yang tidak terlalu mahal.

Jangan-jangan, kenaikan upah buruh ini dalam rangka menciptakan ibukota yang nyaman dan lebih layak untuk ditinggali. Bukankah biaya ini lebih murah daripada membuat satu ibukota di Kalimantan? 

Upah buruh ternyata bisa digunakan sebagai instrumen dalam politik lingkungan hidup terkait kebijakan publik. Menaikkan upah buruh setinggi mungkin, untuk menurunkan polusi udara dan jalan-jalan yang tidak terlalu macet. Lihatlah kota Detroit. Bisa dipastikan udaranya lebih segar. Jalannya lebih lengang. Tetapi, jangalah selengang kota Detroit. Itu tandanya tidak ada kehidupan disana. Dicari saja titik seimbangnya.