Ridwan Kamil pada pemilu 2013 didukung oleh Partai Keadilan Sejahtera dan Gerindra. Setelah kemengangan bertubi-tubi di Jakarta, Partai yang mantan ketuanya pernah terkena kasus korupsi sapi ini tidak mau lepas dari Gerindra dengan punggawanya Prabowo. Kemengangan manis di Jakarta memperkuat duet partai ini dan menciptakan sebuah dynamic duo versi politik. Meskipun pilkada masih satu setengah tahun lagi, dan belum ada penentuan calon yang resmi, tetapi perang urat syaraf sudah dilakukan, sekaligus test the water.
Ridwan Kamil yang telah didukung oleh partai Nasional Demokrasi dirasakan oleh partai pendukung sebelumnya, berkhianat. Partai Keadilan Sejahtera menjadi motor kemenangan Anies-Sandi di Jakarta telah mulai melancarkan serangan. Serangan-serangan yang dilakukan masih berbau hal-hal sektarian, selayaknya di Jakarta yang terbukti menuai banyak sekali suara.
Sepertinya, praktek yang sama akan digunakan juga di Jawa Barat, untuk menyerang si ‘anak durhaka’ Ridwan Kamil. Strateginya pasti maknyus, karena Jawa Barat masih memegang rekor sebagai provinsi paling intoleran, setidaknya menurut tiga lembaga, yakni Komnas HAM, LBH Bandung dan Setara Institute.
Laporan Komnas HAM mencatat beberapa kebijakan di daerah yang melanggar Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB). Terdapat 19 kebijakan di Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Kuningan. Sementara 27 di Bogor, Bekasi dan Bandung. Dari segi jenis tindakan terdapat dua pelanggan KBB yang terbanyak dilakukan aktor negara yakni diskriminasi berdasarkan keyakinan meliputi 36 tindakan dan penyesatan keyakinan 26 tindakan. Sementara yang dilakukan masyarakat meliputi penyesatan keyakinan 29 tindakan, kriminalisasi berdasarkan keyakinan 28 tindakan dan pelarangan 19 tindakan.
LBH Bandung mencatat sejak tahun 2005-2011 telah terjadi 383 peristiwa tindak pelanggaran intoleransi di Jawa Barat. Di  tahun 2012 sebanyak 76 peristiwa pelanggaran, dan bulan Januari sampai bulan Mei 2013 telah terjadi 23 peristiwa tindak kekerasan dan intoleransi KBB. Sementara Setara Institute dalam laporannya yang diberi judul Supremasi Intoleransi yang dirilis pada Januari 2016 juga mencatat hal yang relatif sama. Dari total 208 peristiwa pelanggaran yang dicatat dengan 270 tindakan yang tersebar di 24 provinsi, tertinggi di Jawa Barat dengan 41 peristiwa.
Ridwan Kamil mungkin akan di-Ahok-kan, karena berani meninggalkan partai pendukungnya di 2013 yang merupakan partai lawan Ahok di pemilihan gubernur Jakarta yang baru lalu. Kekuatan yang digunakan masih tetap sama dengan menyasar masyarakat akar rumput. Cuma kira-kira apa isu yang akan diteriakkan.
Politik identitas akan tetap diterapkan dengan model yang sama di Jakarta. Menggunakan media-media sektarian dalam berkampanye tetap menjadi pilihan yang paling mujarab. Di Jakarta saja cara itu sukses diterapkan. Apalagi di Jawa Barat dengan daerah sebagai pemilik rekor intoleransi tertinggi, setidaknya menurut ketiga organisasi di atas. Isu yang diteriakkan bisa macam-macam. Tetapi yang pastinya masih terkait dengan identitas tadi atau sektarian. Â
Yang sudah dilakukan adalah mengaitkan Ridwan Kamil dengan isu LGBT. Isu ini sangat memanas dalam beberapa waktu lalu. Isu yang ditentang secara umum di Indonesia ini menjadi bola panas bagi pemimpin dan calon pemimpin yang bersikap proaktif. Isu itu coba dilekatkan ke Ridwan Kamil. Pelekatan itu sudah mulai dilakukan.
Isu soal gereja pernah dimunculkan. Dikabarkan, Ridwan Kamil memberikan ijin pembangunan 300 gereja di Bandung. Tiga ratus merupakan angka yang sangat besar. Isu ini tentunya seiring dengan banyaknya sikap-sikap intoleransi yang muncul di Jawa Barat terkait pendirian tempat ibadah agama Kristen ini.
Dan nantinya, jika Ridwan Kamil, sang pembelot, akan tetap didukung Nasional Demokrat, maka mungkin akan dilekatkan stigma Ridwan Kamil diusung partai pendukung penista agama.
Terakhir yang dimunculkan yakni tentang komentar Ridwan Kamil terkait keputusan pengadilan Ahok yang menjatuhkan vonis 2 tahun penjara dan langsung ditahan. Ridwan Kamil, dalam berita yang disanggah itu, digambarkan kecewa dengan putusan hakim tersebut. Hubungan Masyarakat Pemerinah Kotamadya Bandung telah menyanggahnya. Walikota yang suka mengurusi penduduknya yang jomblo ini, telah membantahnya.
