Wajah Jakarta Kala Pelayanan Publik Berfungsi

Sebuah diskusi di tengah makan siang antara bos dan beberapa stafnya. Beberapa waktu sebelum pemilihan gubernur DKI di Februari 2017.  Diskusi ringan tentang makanan berlanjut soal pilihan di pilkada. Melihat kantornya yang di kawasan SCBD dan makannya di salah satu restoran mal mewah disitu, bolehlah mereka dimasukkan ke dalam kelas menengah atas.

Atasan yang egaliter itu santai saja menjawab pertanyaan anak buahnya tentang pilihannya, ketika ditanya. “Ahoklah!” ujar sang atasan mantap. “Alasannya, apa?” kejar anak buah. “Hanya Ahok yang bisa membuat pelayanan publik berfungsi”, ujarnya lagi dengan mantap. Sang anak buah yang mungkin memiliki pilihan yang berbeda terdiam. Mungkin karena memang sudah merasakan berfungsinya sistem pelayanan publik di Jakarta di era kepemimpinan Basuki. Bisa juga karena alasan lain.

Diskusi berlanjut tentang kemajuan yang dialami Jakarta. Perkembangan yang akan mengubah Jakarta dengan segala konsekuensinya. Bukankah ada sebuah ucapan, ‘membangun adalah sekaligus juga merusak’. Secara sederhana bisa diartikan selalu ada yang terdampak dari sebuah pembangunan, sebaik apa pun perencanaan pembangunan itu dilakukan. Terlebih lagi, Jakarta dibangun dengan rencana yang tampaknya tidak dipatuhi.

Jakarta mengalami urbanisasi yang sangat tinggi. Setiap tahun pendatang mencapai 70.000-100.000 orang. Pada tahun 1950-an, Jakarta berpenduduk sekitar 1,4 juta jiwa. Satu dekade kemudian menjadi 2,9 juta. Dekade 1970-an mencapai 4,47 juta jiwa dan 1985 sudah mencapai 6,16 juta jiwa, seperti dikutip dari Gagalnya Sistem Kanal (Restu Gunawan, 2010). Saat ini diperkirakan penduduk Jakarta berkisar 10 juta dengan beban siang 13 juta lebih.

Jakarta tergagap menghadapi kebutuhan yang didorong oleh bertambahnya penduduk kota tanpa terkendali. Daya saing penduduk yang datang rendah, lantara sebagian besar masuk kategori low skilled people.

Kota berkembang sesuka hatinya. Ruang terbuka hijau yang seharusnya dijaga diangka 30% diabaikan. Penduduk yang merambah pinggir-pinggir sungai juga difasilitasi dengan cara ‘bawah meja’. Pelayanan administrasi menjangkau kawasan yang seharusnya tidak boleh berkembang. Tepian sungai, tanah-tanah pemerintah, lahan-lahan kosong diokupasi. Sebagai ilustrasi, tahun 1970 wet land Jakarta sekitar 2.600 hektar. Di tahun 1990 tinggal 698 hektar. Padahal kawasan ini tidak boleh dibangun karena merupakan daerah tangkapan air.

Tidak ketinggalan pihak swasta juga difasilitasi membangun di segala tempat. Sehingga banyak bangunan mewah yang langsung berbatasan dengan sungai. Lihatlah di kawasan Kemang itu. Lalu, kawasan lain juga di rambah.

Berdasarkan data tahun 2008 yang dikutip dari jurnal penelitian Pusat Penelitian Kependudukan LIPI, kawasan terbangun Jakarta sudah mencapai 92% dari total luas wilayah Jakarta. Perkembangan Jakarta yang membutuhkan perumahan juga dirasakan sejak tahun 1976, ketika Bogor, Bekasi dan Tangerang ditetapkan sebagai daerah penyangga. Pada tahun 1999, kota Depok juga dikembangkan untuk menampung limpahan penduduk Jakarta.

Semuanya bermula dari proses pembangunan yang sentralistik, berpusat di Jawa dengan Jakarta sebagai pusat sentrifugalnya. Kondisi kerusakan yang parah dan tekanan kepada lingkungan Jakarta karena kurangnya perhatian dari pemerintahan terdahulu meninggalkan kesemrawutan. Perhatian yang minim berujung pada wajah Jakarta yang rusak, bopeng, berantakan.

Pelayanan publik menjadi ajang pelayanan pribadi para penjaga birokrasi di pemerintah. Jalan raya jadi pusat menuai rejeki. Kantor-kantor menjadi pusat transaksi. Angkutan umum dengan sistem yang amburadul menciptakan teror tersendiri bagi para penumpangnya dan penduduk Jakarta. Tingkat kejahatan meningkat dikarenakan terbatasnya kapasitas kota untuk menyediakan lapangan kerja. Ketimpangan sosial meningkat. Ditambah buruknya infrastruktur dan pembangunan ke segala arah yang tidak sesuai aturan, menjelma menjadi bencana, bencana sosial dan terutama bencana banjir.

Jakarta dihadapkan pada pelbagai persoalan. Persoalan sosial, ekonomi, infrastruktur, sumber daya manusia dan persoalan lain yang erat dengan sistem pelayanan publiknya. Aparat pemerintah memperlakukan Jakarta layaknya milik pribadi. Keteraturan menjadi barang mahal. Masing-masing harus berjuang sendiri. Hukum survival of the fittest-nya Darwin menemukan wujud nyatanya di belantara Jakarta.

Mencoba Kerja Menata

Pasca kemenangan Jokowi di 2012 menjadi gubernur DKI Jakarta, tiba-tiba wajah birokrasi berubah wujud. Bukan sekedar perubahan kumis menjadi kelimis. Tetapi, menyadari bahwa sumber daya birokrasi Jakarta tidaklah bermental pelayanan, Jokowi mengubahnya. Kerja-kerja berbasis pendekatan micro management dilakukan. Tidak ada namanya hanya laporan. Tindakan-tindakan cepat diterapkan. Para penjaga birokrasi yang tidak cakap dipecat. Jumlah jabatan yang gemuk dirampingkan. Anggaran dipelototin. Celah korupsi ditutup. Perbaikan di segala lini dilakukan.

Terhenyak dan terkejut. Itu sensasi awal yang dialami awak birokrasi Jakarta. Tetapi, perlahan tapi pasti diubah. Pembangunan mulai bergerak. Proyek MRT yang mangkrak puluhan tahun langsung dimulai, tidak lama setelah menjabat. Korupsi diberantas. Tidak mudah dan tidak sederhana. Perlawanan ada, tetapi tetap dihadapi tanpa banyak berwacana dan bermain kata-kata di media. Diam dan melangkah. Bawahan di periksa, bahkan bawah jalan Jakarta dijenguk. Tidak ada lagi hanya pemeriksaan di atas kertas. Pendekatan ini banyak memakan ‘korban’.

Pengalaman bersih Jokowi di Solo dikombinasikan dengan kemampuan mumpuni wakilnya Basuki menciptakan sebuah sinergi dan energi besar untuk membereskan Jakarta yang sudah memiliki wajah bopeng, karena diperkosa beramai-ramai selama berpuluh tahun. Luka-luka diperbaiki. Bagian-bagian yang busuk, diamputasi. Tanpa ampun, tanpa jerih, tanpa jera. Diperlukan kekuatan luar biasa untuk mengembalikan wajah Jakarta sebagaimana sebuah kota yang layak untuk tempat hidup.

Pasca Jokowi melewati masa pemerintahan di Jakarta, Basuki, wakilnya menanjak menjadi gubernur. Dengan gaya yang cenderung ‘kasar’ dan tekad sekeras baja, Basuki memastikan uang rakyat Jakarta aman. Semua dilakukan dengan terbuka. Transparansi menjadi kata kunci. Birokrasi digerakkan. Wajah-wajah muda dan darah segar dipromosikan. Darah tua berontak dalam diam, tersentak karena kenikmatan yang semakin redup. Kini, kerja ya menghasilkan. Tidak ada lagi gaji buta, apalagi pungutan-pungutan tidak jelas.

Sarana-sarana dikembangkan. Upaya-upaya pengadaan ruang publik tebuka ditingkatkan. RTH yang menyusut hingga kurang dari 9% ditambah. Relokasi terpaksa dilakukan. Di samping menata kawasan terutama sungai untuk sekaligus mengatasi banjir, juga untuk menambah kawasan hijau. Untuk menciptakan ruang sosial dengan bertujuan membangun lagi kohesi sosial, ruang terbuka publik ramah anak dibuka hingga mencapai angka 180-an. RPTRA ini memiliki luas mulai dari 1000-an hingga 15.000 meter seperti RPTRA Kalijodo.

Semua layanan publik diperbaiki. Layanan administrasi penduduk dan bisnis dipermudah. Petugas-petugas pemerintah penjaga kebersihan kota diterjunkan setiap hari. Kali, selokan dan situ ditataulang, dikerok dan dinormalisasi. Pengontrolan ketat terhadap proses dilakukan mulai perencanaan hingga pengadaan. Proses yang sedemikian ‘menghangatkan’ suasana hati banyak pihak yang tidak lagi mendapatkan keistimewaan.  

Wajah yang Lebih Ramah

Perlahan tapi pasti, perubahan mulai tampak. Dalam gangguan yang tiada henti, Jokowi dan Basuki membawa Jakarta ke arah perbaikan yang jelas, terarah dan bervisi. Kerjasama dengan berbagai pihak dilakukan. Modalitas yang dimiliki Jakarta dimanfaatkan.

Hasilnya transportasi publik Jakarta menjadi lebih baik. Bus-bus baru yang berkwalitas tinggi disiapkan. Pelayanan kesehatan masyarakat ditingkatkan dengan memberikan KJS. Human capital Jakarta dibangun dengan adanya KJP. Bis-bis sekolah disiapkan. Penghuni rusunawa yang direlokasi disediakan angkutan gratis. Beberapa kelompok penduduk berpengahasilan setara UMP digratiskan dari membayar ongkos. Perijinan menjadi mudah. Administrasi masyarakat menjadi tidak berbayar dengan indikator penyelesaian yang tegas dan tentu.

Kesempatan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan langsung juga ada. Setiap hari, masyarakat bisa mendatangi gubernur untuk mengadukan masalahnya. Pemandangan yang sangat langka di era sebelum Jokowi dan Basuki. Di kalangan masyarakat ini menjadi seperti oase untuk menyelesaikan permasalahan hidup yang masih menjepit. Penyelesaian dapat dilakukan segera. Sistem juga diciptakan untuk mendapatkan cakupan permasalahan Jakarta yang lebih luas. Laporan dari masyarakat ditampung dengan sistem berbasis aplikasi. Program smart city diterapkan untuk memastikan kebutuhan penduduk terlayani.

Perlahan tapi pasti, wajah Jakarta yang dulunya suram dan seram, perlahan menjadi lebih ramah. Pejabat-pejabatnya, meskipun belum semuanya, mulai menunjukkan hakikat dari menjabat dan memegang amanah. Tidak berubah secara langsung dan cepat, tetapi arahnya sudah menuju pelayanan berkualitas.

Wajah ramah itu bisa tampil kembali berkat sistem pelayanan publik semestinya sudah berjalan. Hakikat pelayan publik dan pelayanan publik ditempatkan kembali pada makna sejatinya. Ketika pelayanan publik itu berjalan sebagaimana mestinya, wajah Jakarta berubah, menjadi lebih ramah. Suatu ketika, diharapkan Jakarta jauh lebih ramah, jika Basuki diberikan kesempatan untuk melayani Jakarta 5 tahun lagi.