Ahok Gagal Paham akan Keinginan Elit Jakarta

Ahok selalu mengatakan bahwa dirinya adalah pengabdi rakyat. Rakyat yang menjadi tuannya harus dijamu dan dilayani. Seluruh kekayaan Jakarta harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelayanan kebutuhan masyarakat. Ini selaras dengan konstitusi yang memandatkan sebesar-besarnya kekayaan negara untuk kemakmuran rakyat.

Kesadaran Ahok akan perannya sebagai pelayan rakyat tidak terjadi begitu saja. Pengalaman-pengalaman hidupnya menghadapi kecurangan birokrasi dan menyaksikan dampaknya bagi masyarakat melahirkan suatu visi yang kuat untuk selalu memperhatikan kepentingan masyarakat.

Ahok sadar, untuk dapat mewujudkannya, maka dia harus mendapatkan kekuasaan itu. Mendapatkannya untuk kemudian menjalankannya dengan amanah untuk kebaikan masyarakat yang berhak atas pelayanan tersebut. Dari masyarakat, harus dikembalikan ke masyarakat seluruhnya. Begitulah Ahok memahami makna menjadi pemimpin. Hal yang sama yang Ahok terapkan di Jakarta.

Disisi lain, para elit memiliki keinginan yang berbeda dan bertentangan dengan penerjemahan Ahok tentang pelayanan publik. Jika dicari muasal dari perbedaan ini, karena pada intinya terjadi perbedaan persepsi soal menjabat di provinsi DKI yang kaya raya.

Sudah lama tertanam di benak para pejabat dan politisi bahwa menjabat adalah memiliki kekuatan dan kekuasaan, dimana melekat kelimpahan.  Kekuatan dan kekuasaan ini didapatkan dengan proses yang sulit dan menghabiskan banyak dana dan keringat. Ini terjadi karena persaingan yang tidak sehat dan tidak adanya pembangunan manusia-manusia berwatak kenegarawanan. Posisi yang menjanjikan dari kekuasaan dan kekuatan yang berujung pada ‘gelimang harta’ menjadi target abadi para pemburu jabatan ini. Dengan demikian, sewajarnya saja para elit ini ingin mendapatkan posisi ‘wah’ itu dan pada gilirannya mengembalikan modalitas yang telah terbakar habis demi satu posisi ini.

Terlebih lagi masyarakat memiliki persepsi yang salah terkait pejabat ini. Di mata masyarakat, sudah sewajarnya seorang pejabat itu memiliki kekayaan melimpah. Namanya juga pejabat, pasti kaya raya. Dan masyarakat tidak pernah menanyakan sumber-sumber pendapatannya. Masyarakat juga tidak perduli dengan profil pendapatan pejabatnya. “Malu dong pejabat tidak kaya”, ucapan ini seperti mantra bagi para pejabat dan elit negara ini.

Di Jakarta, hal yang sama juga terjadi. Tidak elok rasanya jika seorang anggota dewan naik angkot ke kantor untuk mengikuti rapat. Ada rasanya yang kurang, jika anggota dewan tidak memiliki penampilan yang hebat secara fisik. Dewan yang hanya mengandalkan gaji, hanyalah pemain pinggiran yang tidak akan banyak dikenal dan diajak bergaul.

Anggota dewan setidaknya harus memiliki mobil mewah, kalau boleh berharga milyaran. Apartemen harus ada dan biasanya berharga mahal juga. Istri-istri juga harus dilengkapi dengan perawatan yang mahal. Masa, istri anggota dewan tidak kinclong. Apa kata konstituen nantinya?

Tidak berhenti di situ, anggota dewan ingin juga makan dengan menu-menu mahal. Makan di warteg seperti yang dilakukan beberapa menterinya Jokowi tidak masuk akal. “Anggota dewan makan di warteg?”, apa kata dunia. Tidak bisa. Anggota dewan harus makan makanan bergizi kelas lobster.

Supaya dianggap dan dihormati, anggota dewan juga harus memiliki perut gendut dan sekaligus rekening gendut. Kan, cuma lima tahun. Lalu biaya yang lalu bagaimana? Harus dikembalikan semuanya, kalau boleh dengan untung berlipat. Bisik-bisik itu sudah seperti suara yang menggaung di ruang-ruang kantor anggota dewan itu.

Menjelmalah anggaran siluman hingga mencapai 12 Trilyun. Begitulah prakteknya, untuk mendapatkan semuanya, harus ada kerjasama yang baik dengan eksekutif. Jadilah proyek-proyek pengadaan yang mengada-ada. UPS menjelma menjadi mesin raksasa yang tidak dapat digunakan. Kursi-kursi menumpuk karena diberikan secara ‘paksa’ ke sekolah-sekolah, padahal sekolahnya tidak butuh. Komputer-komputer dibagikan, padahal tidak diminta. Bangunan sekolah atapnya rubuh. Trotoar-trotoar yang dibangun sembarangan. Got-got yang lupa disedot. Bus-bus yang siap terbakar dan menghanguskan penumpangnya.

Kerjasama apik demi memuaskan keinginan dirancang sejak APBD mulai dianggarkan. Siapa mendapat apa dan berapa seperti satu-satunya algoritma yang digunakan dalam menyusun anggaran belanja pemerintah. Praktek-praktek curang ini berjalan seperti sesuatu yang selayaknya. Tanpa kata, tanpa bunyi, harta tiba-tiba menggelembung.

Ahok dengan ‘Nenek Lu’-nya

Lalu, tibalah masanya Ahok menjadi penguasa Jakarta. Penguasa atas APBD dan pajak-pajak rakyat Jakarta yang membuat air liur para ‘pencuri’ itu meluncur deras. Ahok yang masih baru dan asing, tentunya lebih gampang diperas.

Ternyata pada pemain itu salah sangka. Ahok dengan kegarangan yang muncul entah dari mana, dengan gagah menolak segala keinginan para elit itu. Ahok memotong segala jalur yang mungkin digunakan untuk mengeruk uang rakyat Jakarta. Jumlahnya ngga kira-kira. Jumlah yang membuat orang akan terbelalak. Sebegitu tega kah mereka?

Ketika kemudian Ahok menemukan upaya curang mencuri uang penduduk Jakarta, dia pun murka. Di lembar-lembar dokumen APBD, Ahok secara lugas menuliskan, “Tidak bisa!”, “Gila”, dan “Nenek Lu”.

Melihat tulisan itu, meledaklah amarah mereka yang merasa akan kehilangan kesempatan mewujudkan keinginan dan mimpi-mimpi indah tentang memegang kekuasaan dan kekuatan. Para anggota dewan berupaya menjegal Ahok dengan melakukan berbagai upaya. Mereka mencoba menjegal Ahok dengan hak Angket. Upaya ini gagal dan hilang ditiup angin. Langkah anggota dewan selanjutnya mencoba melakukan penolakan rapat kerja dengan eksekutif untuk mengesahkan APBD. Perseteruan ini sampai hingga ke Menteri Dalam Negeri.

Mungkin upaya untuk mengurangi rasa malu pihak yang bersalah, oleh Kemendagri para pihak dipersilahkan untuk bertemu lagi. Masih ada upaya untuk mengajak ‘berdamai. Ahok tidak mau. Perda APBD gagal. Ahok menggunakan senjata pamungkas dengan mengeluarkan Pergub untuk menjalankan APBD.

Akhirnya pelayanan publik bisa berjalan, dan anggota DPRD-nya murka abadi. Setiap ada kesempatan untuk menyerang Ahok akan digunakan. Terlebih ketika Ahok akan menjadi gubernur menggantikan Jokowi menjadi presiden, Ahok pun diserang tanpa ampun. Tetapi, mereka gagal lagi.

Ahok tidak hanya menentang anggota DPRD, tetapi juga membersihkan lingkungan pasukannya dari para pencuri dan para pihak yang bekerja sama curang dengan para anggota dewan. Pembersihan mengakibatkan penurunan pangkat, pemecatan, pemidanaan dan tentunya promosi. Ahok juga meningkatkan kesejahteraan para punggawanya. Ahok sadar, jika dituntut banyak, bawahannya juga harus diappresiasi baik.

Salahnya Ahok Apa?

Sebenarnya Ahok tidak perlu ribut melulu dengan anggota DPRD. Sampai kapan pun anggota DPRD yang itu-itu-saja itu akan selalu mencari kesalahan dan celah untuk menjatuhkan Ahok. Ahok si penjegal harus dijegal. Itu slogannya, mungkin. Pundi-pundi yang mengering ternyata membuat hati panas dan tuntutan ‘beban’ jabatan yang tidak kunjung terpenuhi.

Tetapi, Ahok ternyata tidak sadar atau pura-pura tidak sadar dengan keinginan para elit itu. Ahok pernah mengatakan kalau memimpin Jakarta ya harus ‘gila’. Mungkin kegilaan ini mengakibatkan kesalahan Ahok dalam memahami keinginan para elit ini.

Bahwa mereka sudah nyaman dengan praktek what’s in it for me, tiba-tiba kehilangan ruang untuk berakrobat. Mereka pasti mengamuk. Ahok tidak benar-benar mengerti dan nggamau mengerti dengan keingianan itu.

Ternyata, Ahok hanya salah memahami keinginan para elit ini. Karena Ahok hanya memahami bahwa menjadi pemimpin Jakarta adalah menjadi pelayan Jakarta. Menjadi pemimpin Jakarta adalah pihak yang harus ada selalu paling depan dalam menjaga pajak rakyat Jakarta.

Segala daya akan digunakan Ahok untuk mengamankan uang masyarakat Jakarta ini. Alat-alat diciptakan, keamanan ditingkatkan, petugasnya dibersihkan. Celah tidak ada bagi mereka.

Ahok benar-benar dengan kepolosannya salah memaknai keinginan-keinginan itu. Seandainya Ahok ‘memahami’nya, keributan ini tidak akan pernah terjadi.

Seandainya Ahok paham kebutuhan makan lobster anggota dewan yang itu-itu-saja itu, tidaklah terjadi boikot rapat. Kalau Ahok mengerti perlunya keinginan akan tahta, wanita dan harta itu, tidaklah dia akan duduk sebagai pesakitan. Salahmu, Ahok, kamu gagal paham tentang mereka.