Sebagai tambahan, dalam prakteknya nanti, Agus sepertinya tidak perduli dengan pengawasan. Setiap ditanyakan terkait cara menghindari ‘pembocoran’ programmnya, jawaban saktinya selalu, “Janganlah selalu mencurigai rakyat”. Jika dipahami lebih lanjut, maknanya adalah tidak perlu pengawasan dan audit. Kalau begitu, bubarkan saja BPK, BPKP, dan juga inspektorat. Cukup mempercayai saja, sudah tuntas. Parah kan!
Program Perumahan Anies
Tidak mau kalah dengan Agus, Anies juga membuat program yang sangat manis untuk telinga para calon pemilih, terutama dari kalangan miskin. Anies berencana memberikan perumahan murah kepada penduduk miskin tanpa uang muka.
Jika kita mengasumsikan pembanguan rumah untuk 128.000 keluarga miskin menurut BPS, maka dengan luasan 36 meter persegi diperlukan setidaknya lahan 460 hektar. Ini belum termasuk fasilitas umum, fasilitas permukiman dan ruang terbuka hijau. Jika difaktorkan, maka setidaknya perlu hingga 30% lagi. Totalnya menjadi 600 hektar. Lalu, utilitasnya seperti air bersih juga harus dipikirkan. Saat ini saja pemerintah DKI sangat kesulitan mendapatkan lahan untuk ruang terbuka hijau dan pembangunan rusunawa.
Dengan asumsi 600 hektar tadi, dengan ruang-ruang di Jakarta yang sangat mahal, maka diperlukan pendanaan hingga 30 trilyun dengan asumsi harga tanah per meter 5 juta rupiah. Harga ini benar-benar sudah sangat optimis, artinya sangat diminimalkan. Ini pastinya sudah di pinggiran Jakarta.
Lalu dengan luas rumah masing-masing 36 meter persegi, dengan harga 4 juta rupiah per meter persegi untuk pembangunannya, diperlukan 18 trilyun rupiah. Jika dilaksanakan dalam 5 tahun pemerintahannya, maka akan diperlukan lebih dari 9 trilyun rupiah per tahun. Ini jika rumah-rumahnya dibangun mepet, tanpa jarak, dan tanpa fasilitas umum serta tanpa infrastruktur permukiman seperti jalan permukiman, drainase dan sempadan bangunan. Apabila fasilitas tersebut dibangun, maka, biaya yang diperlukan lebih dari 9 trilyun per tahun.
Lalu, dari mana dananya untuk pembangunan rumah seperti itu? DKI Jakarta saat ini hanya punya kapasitas kurang dari 3 trilyun rupiah per tahun. Pemerintah DKI Jakarta menganggarkan 2,7 trilyun rupiah untuk tahun 2017.
Dengan asumsi luasan tanah dan bangunan serta harga-harganya, setidaknya harga rumah menjadi 360 juta rupiah. Jika dicicil 1 juta per bulan tanpa bunga dan tanpa uang muka, diperlukan waktu hingga 30 tahun. Masyarakat miskin dengan pendapatan kurang dari 1 juta itu tidak akan sanggup untuk membiayainya. Siapa yang akan mendanai program raksasa seperti itu di DKI Jakarta? Tidak realistis, bukan?
Dengan demikian, rusunawa sudah menjadi pemecahan terbaik. Memang penduduk miskin tidak akan memiliki rumah seumur hidupnya, tetapi bisa memenuhi hunian yang layak karena disediakan pemerintah untuk disewakan dengan biaya yang sangat murah. Mereka akan mendapatkan standar hidup yang jauh lebih baik, dengan segala fasilitas yang disediakan pemerintah DKI.
Di atas semuanya, baik Agus dan Anies mencoba meraih suara calon pemilih dengan manisnya gula program berbasis uang. Ini tidak jauh berbeda dengan politik uang secara prinsip. Program-program yang ditawarkan sejatinya adalah program tanpa bayangan. Tidak nyata. Tidak akan terjadi.
Akhirnya, semangatnya adalah soal mendapatkan jumlah suara itu soal sekarang, soal merealisasikan itu soal nanti. Bisa dicarikan sejuta alasan untuk mengelak darinya. Pasti, karena mereka adalah cerdik pandai dunia narasi untuk menjual gula-gula manis. Bukankah Anies dengan mudah mengubah tanpa uang muka dengan mengatakan menabung dulu selama 6 bulan untuk uang mukanya? Masih ingatkan di debat ketiga yang lalu? Menyedihkan!
