Masih teringat dulu sekali ketika masa-masa kampanye pemilihan presiden di 2014. Seorang sosok yang sangat menawan membuai sekelompok anak muda kota Jakarta di suatu kampanye. Di sebuah gedung megah di kawasan Sudirman Central Bisnis District.Sosok yang muncul untuk memenangkan Jokowi. Ucapannya sangat menarik. Tutur katanya mencerminkan tingkat kecerdasan yang tinggi. Semangatnya dapat mengalir ke darah-darah muda yang duduk manis di depannya. Mendengarkan setiap kata yang mengalir seperti membangkitkan darah muda setiap orang yang hadir ketika itu. Terpartri mereka disitu, terpesona.
Bagaimana tidak bergairah? Bagaimana tidak terpesona? Kata-kata persatuan, kebangkitan Indonesia, nasionalisme dan keutuhan bangsa dibalut dalam kata-kata yang bijak, masuk ke relung hati setiap manusia yang rela hadir. Buaian kata-kata membakar setiap orang disana.
Dia berkisah betapa Indonesia akan jaya jika setiap orang mendapatkan akses pendidikan yang memadai. Dengan ide cemerlangnya, lahirlah gerakan Indonesia Mengajar. Gerakan ini menghadirkan pendidikan berkualitas yang tidak konservatif di ujung-ujung Indonesia. Anak-anak muda yang bersemangat dibakar gairahnya untuk mau terjun dan terlibat dalam program ini.
Di kala lain, sosok ini menawarkan sesuatu yang menantang semua orang yang cinta Indonesia dan sadar bahwa Indonesia masih tertinggal dan harus maju bersaing dengan bangsa-bangsa dunia. Semua harus ikut berjuang. Lahirlah gerakan Turun Tangan. Kita tidak bisa hanya urun angan. Harus ikut serta dalam setiap derap pembangunan. Ucapan-ucapannya di telan bulat-bulat dan menyemai keindahan setidaknya dalam bayangan.
Tidak cukup hanya disitu, untuk menciptakan Indonesia yang damai sosok itu melemparkan ide cemerlang tentang Tenun Kebangsaan. Bahwa Indonesia terdiri dari berbagai bangsa, suku, agama dan kebiasaan. Perbedaan ini tidak harus menghasilkan sektarianisme. Tidak boleh memecah belah Negara Republik Indonesia yang kita cintai. Kita harus bersatu dalam perbedaan ini. Untuk itu diperlukan sikap toleran dan penerimaan. Tidak ada dualisme minoritas mayoritas. Tidak ada paradoks pribumi non-pribumi. Kita adalah orang Indonesia.
Semuanya terkesima. Semuanya menerima. Semuanya terpesona. Dengan pendidikan yang tinggi, memuncaki posisi tertinggi di suatu universitas yang terkenal dengan personalitas pluralisme-nya, tutur katanya yang rapih dan cerdas, sosok ini seharusnya menjadi bagian bangsa ini. Sosok ini harus ada di lingkungan kekuasaan. Sosok itu adalah Anies Baswedan.
Dulu Jokowi sekarang Prabowo
Itu dulu. Itu sudah dua hampir tiga tahun yang lalu. Ketika Anies mendukung Jokowi untuk memenangi pertarungan merebut RI-1 yang berdarah-darah. Semua kebaikan Jokowi ditiupkan ke udara. Supaya anak-anak muda terbakar semangatnya dan ikut memperjuangkan kemenangan Jokowi menjadi presiden. Setiap langkah Jokowi selalu menjadi emas dalam untaian kata Anies.
Rival Jokowi menjadi bulan-bulanan manis Anies. Kata-kata manis dengan kekuatan menjatuhkan lawan Jokowi meluncur deras. Prabowo disebutkan dikelilingi para mafia yang akan merampok harta dan kekayaan Indonesia untuk kekayaan pribadi dan golongannya. Prabowo tidak layak menjadi presiden RI dengan dukungan partai-partai yang tidak menghargai persatuan Indonesia, yang akan merusak tenun kebangsaan Indonesia. Pesan-pesan itu mengalir lugas dan lancar.
Cerita selanjutnya, Jokowi menang, Anies duduk sebagai Menteri Pendidikan. Tapi, hanya beberapa saat.
Pasca diberhentikan Jokowi sebagai menteri, Anies sempat hilang dari amatan publik. Tiba-tiba menjelang penutupan pendaftaran calon gubernur DKI untuk Pilkada 2017, Anies muncul. Anies muncul di sisi bandul yang berbeda. Anies bersatu dengan bagian yang dulu dia kecam. Kelompok yang dulu dianggap tidak mewakili gerakan Turun Tangan dan Tenun Kebangsaannya, dimasuki. Dia harus mengaku dan mengklarifikasi di depan kelompok yang selama ini dia anggap kelompok yang intoleran. Di depan kelompok yang tidak setuju dengan pluralisme yang dulu dia perjuangkan, dia bersimpuh. Kini, semua berubah.
Anies seperti kehilangan arah. Anies seperti mengalami disorientasi.
Visi Misi Anies Rasa Ahok
Anies sepertinya menerima segala syarat yang menghancurkan mimpi-mimpinya itu untuk bisa jadi gubernur DKI. Disorientasinya semakin jelas. Kemendadakan pemilihannya menjadi calon gubernur berujung pada program yang ‘dadakan’ juga. Visi dan Misi yang diawangkan tidak lagi menjadi penting, karena untuk memenangkan kursi gubernur bukan soal program.
Ini soal menjatuhkan petahana dengan segala kelemahannya. Visi, Misi dan Program boleh saja dicopy paste. Ambil dari yang sudah ada. Tambahkan sedikit, gunakan istilah berbeda, dan jadilah sebuah visi dan misi Anies. Jadinya, visi dan misi Anies seperti segala sesuatu yang telah dilakukan oleh petahana, Ahok si pejuang tangguh.
Lihatlah program dia di bidang pendidikan, hanya ditambahkan ‘plus’. Jadilah KJP Plus. Untung tidak plus plus.
Soal APBD, Anies memvisikan anggaran yang lebih transparan, efektif dan efisien. Ini sudah jauh-jauh hari diterapkan pemerintah DKI yang dikomandani Ahok. Ingat hasilnya, dana 12 trilyun rupiah gagal ditilep garong APBD. Lobster-nya Taufik tidak jadi. Ketika e-procurement dan e-catalogue digunakan, kesempatan untuk mencuri kandas. Lalu mereka teriak-teriak. Hasilnya, sungai bersih, selokan dikeruk, PPSU dan PHL ditambah secara drastis. Banyak yang mendapat transportasi gratis.
Bicara soal birokrasi, Anies menggariskan soal pemerintah daerah yang lebih efektif dan berorientasi pelayanan. Entah tidak punya imajinasi atau memang tidak ada lagi yang bisa dituliskan. Ini sudah menjadi standar di pelayanan publik DKI di bawah Ahok. Tidak lihat, di kelurahah di sudah tidak ada lagi permintaan sumbangan sukarela tetapi jumlahnya ditentukan. Perijinan di bawah satu atap, tidak di banyak atap, tidak dibanyak meja, tidak dibanyak jendela dan tidak dibanyak lubang. Masih banyak lagi kalau mau diceritakan.
Ini lagi, soal banjir. Program Anies benar-benar seperti malu-malu mengakui program Ahok. Memperbaiki tanggul dan pompa air, ini misi Anies terkait banjir. Mungkin Anies belum lihat sungai-sungai yang diberi sheet pile dan dibersihkan. Pompa air dipastikan bekerja terus untuk menghindari banjir di Jakarta. Sekarang banyak yang kangen banjir. Tentunya hanya mereka yang mendapatkan keuntungan dari bencana itu.
Semakin dicermati, semakin terasa Ahok di program-program Anies. Untunglah masih ada OK OCE [wan kecamatan wan senter of entreprenersip-cara baca dengan mulut Indonesia]. Dengan gayanya yang anggun, Sandi, pasangan Anies, menggerakkan tangannya dari kiri ke kanan dengan jari telunjuk dan jempol membentuk lingkaran, dan tiga jari lainnya lurus. Lalu dia berucap, “okeoce”. Gayanya yang tidak machomembuat beberapa ibu-ibu menjadi ragu. Ragu tentang apa, hanya mereka yang tahu.
Open Government atau Good Governance
Tidak berakhir disitu, disorientasi Anies masih berlanjut dan mungkin akan terus selama dia proses kampanye ini hingga diumumkannya pemenang Pilkada DKI Jakarta.
Dalam debat kedua, Anies dalam upaya menyerang seni reformasi birokrasi yang dijalankan Ahok, dengan mantap dia mengatakan, kami menggunakan cara yang baru. Good Governance itu sudah kuno. Itu konsep tahun 1990-an. Kami akan menjalankan birokrasi dengan sistem yang lebih modern, yakni Open Govenrnment.
Ternyata, setelah menelisik paparan visi dan misi Anies-Sandi di laman KPU DKI, tidak ada kata-kata Open Government. Jelas-jelas hanya ada Good Governance. Paparan itu bolak-balik ditelisik. Tidak ada kata-kata Open Government, tetapi Good Governance.
Lalu, Anies mendapatkannnya dari mana? Apakah dadakan juga, karena ada yang mengirimkannya pada saat debat itu? Coba kita lihat sedikit pembahasannya. Apa itu open government dan hubungannya dengan Good Governance?
Open governmentis the governing doctrine which holds that citizens have the right to access the documents and proceedings of the government to allow for effective public oversight.
Bisa dijabarkan bahwa open governmentadalah akses yang dimiliki masyarakat ke dokumen-dokumen negara untuk pengawasan publik yang lebih efefktif. Kalau itu artinya, itu kan soal transparansi. Transparansi ini masih bagian dari Good Governance. Jadi apanya yang baru? Apanya yang modern? Lihat penjelasan di bawah.
Menurut UNDP, ada sembilan indikator Good Governance yakni, participation (partisipasi masyarakat, rule of law (penegakan hukum), transparancy (kebebasan memperoleh informasi), Responsiveness (cepat tanggap), concencus orientation (berorientasi kepentingan masyarakat), equity (kesempatan yang sama), efficiency and effectiveness (efisiensi dan efektivitas), accountability (pertanggung-jawaban publik) dan strategic vision (adanya visi kedepan).
Lah, masih Good Governance, kan? Itulah Anies dalam bingkai pilkada DKI Jakarta 2017. Kenapa jadi begitu?
Sayang sekali, dia benar-benar mengalami salah arah, kehilangan orientasi. Program menjadi ala kadarnya. Visinya hanya mengalahkan si petahana, lewat serangan telak tapi bukan pakai program. Kekuasaan itu memang memabukkan.
Akan tetapi, ternyata keinginan yang sangat besar untuk berkuasa berakibat lebih parah, mengakibatkan disorientasi akut. Lalu, kalian mau mengharapkan apa?
