Pilkada Serentak 2024, Bagaimana Perempuan Bisa Mengubah Lanskap Politik Kita?

Sebenarnya selain tantangan struktural dan kultural, ternyata para perempuan yang terlibat dalam politik sering kali juga menghadapi berbagai bentuk kekerasan, baik secara fisik, psikologis, maupun digital. 

Kekerasan berbasis gender dalam politik (KBGP) menjadi fenomena yang kian meningkat, di mana perempuan yang aktif di ranah politik sering kali menjadi sasaran serangan, pelecehan, dan intimidasi, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Hal ini tidak hanya merugikan perempuan secara individu, tetapi juga merusak iklim politik yang sehat dan inklusif.

Kita sering menyaksikannya di banyak pemberitaan media. Para tokoh politik perempuan mendapat serangan semacam "pembullyan" menyebabkan citra mereka menjadi buruk.

Pemerintah harus berperan lebih tegas untuk mengatasi masalah ini, dengan adanya regulasi yang lebih tegas dan penegakan hukum yang efektif untuk melindungi perempuan dari berbagai bentuk kekerasan dalam politik. 

Pemerintah dan institusi penegak hukum harus bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil untuk memberikan perlindungan kepada perempuan yang aktif di politik dan memastikan bahwa kasus-kasus kekerasan berbasis gender dalam politik diselidiki dan ditindak secara adil. 

Di sisi lain, partai politik dan lembaga legislatif harus mengembangkan mekanisme internal untuk menangani dan mencegah kasus-kasus kekerasan berbasis gender, serta menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan untuk berpartisipasi secara aktif dalam politik. Hal ini penting agar perempuan merasa didukung dan dilindungi perannya dalam berpolitik.

Perempuan dalam politik/sumber gambar kompas.id

Keempat; Transformasi Demokrasi melalui Perspektif Perempuan

Wujud demokrasi yang sehat dan inklusif membutuhkan keterlibatan semua elemen masyarakat, termasuk perempuan, sebagai pemegang hak yang setara. 

Kita harapkan Pilkada Serentak 2024 bisa menjadi momentum bagi transformasi politik Indonesia ke arah yang lebih inklusif dan substansial. 

Caranya, tentu saja dengan memperkuat kepemimpinan perempuan dan membuka ruang yang lebih luas bagi partisipasi perempuan dalam politik, kita dapat mewujudkan demokrasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, lebih adil dalam pengambilan keputusan, dan lebih kuat dalam menghadapi tantangan-tantangan global yang semakin kompleks.

Disinilah perlunya komitmen yang kuat dari semua pihak, baik pemerintah, partai politik, organisasi masyarakat sipil, media, dan masyarakat secara keseluruhan. Apakah mereka siap sedia?.

Jita tanpa upaya bersama yang terkoordinasi, demokrasi Indonesia akan terus terjebak dalam stagnasi dan tidak mampu memenuhi harapan rakyat akan pemerintahan yang lebih baik dan inklusif. 

Transformasi demokrasi melalui perspektif perempuan bukan hanya sekadar tujuan ideal, tetapi merupakan kebutuhan mendesak untuk memastikan keberlanjutan dan konsolidasi demokrasi di Indonesia. Semoga perempuan semakin berdaya dalam Pilkada serentak kali ini, bukan hanya sekedar memenuhi kuota politik dalam sebuah demokrasi yang semu.