Sementara sejak Desember 2023, pemerintah telah melaksanakan alur perencanaan kebutuhan ASN Tahun 2024.
Hingga saat ini proses tersebut masih berjalan, mulai pengusulan kebutuhan ASN, hingga pelaksanaan seleksi CASN yang diperkirakan akan dilaksanakan Mei nanti.
Adapun total kebutuhan ASN secara nasional pada tahun 2024 sebanyak 2.302.543 orang. Namun untuk alokasi dan formasi sampai saat ini masih proses perhitungan.
Kebutuhan ASN Indonesia Harus Proporsional
Idealnya, sebuah negara kepulauan yang sangat luas harusnya memiliki alokasi ASN yang besar untuk mengimbangi kebutuhan layanan publik yang lebih baik di semua tingkatan daerah.
Seperti ditegaskan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi, bahwa jumlah rasio ideal pegawai negeri sipil (PNS) adalah 1,5% dari jumlah penduduk Indonesia.
Jika nantinya akan ada PNS pensiun sebanyak 500.000 orang, maka dibutuhkan 500.000 lagi untuk mencapai jumlah ideal. Dan ada 330.000 PNS yang ditawarkan pensiunan dini agar jumlah ideal itu tercapai.
Rencana pemangkasan satu juta PNS baru menjadi wacana dan belum dibahas pada rapat kabinet bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi). Wacana tersebut masih dalam tahapan kajian yang selektif untuk nantinya bisa diterapkan atau tidak.
Nantinya berdasarkan penilaian berjenjang, ASN yang tidak produktif akan menjadi sasaran rasionalisasi, mereka akan dirumahkan.
Konsekuensinya, PNS yang terkena rasionalisasi tetap mendapat gaji pensiun pada waktunya, namun pemerintah akan lebih efisien karena tidak ada tunjangan kinerja.
Rasionalisasi didasarkan pada upaya untuk mengoptimalkan tenaga ASN dan layanannya yang lebih besar kepada publik.Â
Sehingga orientasi pada lulusan yang fresh graduate menjadi salah satu prioritas yang tengah didorong dan menjadi pilihan Pemerintah untuk mengisi kekekurangan ASN dan dalam upaya menutup ASN yang telah dirasionalisasi nantinya.
Layanan Publik Harus Lebih optimal
Untuk memberikan pelayanan masyarakat (public service) yang profesional, dibutuhkan perbandingan obyektif (rasional) antara jumlah ASN (Aparatur Sipil Negara) dengan jumlah penduduk sebagai obyek pelayanan, ini ditujukan untuk menciptakan distribusi ASN dan pelayanan publik yang lebih proporsional.
Selain harus rasio perbandingan antara populasi penduduk dan kemampuan keuangan negara, disisi lain kuantitas juga harus mempertimbangkan perkembangan sistem pemerintahan yang berbasis teknologi.
Semakin banyak jumlah penduduk, beban kerja dan kompleksitas pelayanan akan bertambah. Diperlukan penghitungan kebutuhan ASN secara nasional, baik dari sisi jumlah (kuantitas), kriteria (kualifikasi), dan kompetensi (kualitas), agar layanannya efektif.
Mengapa keberadaan ASN saat ini masih sangat kurang dan belum optimal, salah satunya karena berkaitan dengan kapasitas, sebagai penyebab inefisiensi penyelenggaraan pemerintahan karena alokasi atau distribusi ASN yang tidak merata, dan tidak terpenuhinya kualitas jabatan dengan kompetensi ASN.Â
Sampai dengan saat ini, ada instansi overload ASN-nya, sebaliknya ada instansi justru kekurangan pegawai. Sangat ironis. Bahkan dalam kondisi tersebut, pemerintah belum dapat melakukan perhitungan pasti, berapa kebutuhan riil ASN nasional untuk melayani penduduk Indonesia?
