Meliputi ketersediaan dukungan sarana seperti sekolah formal, sekolah vokasional, sekolah dasar hingga atas, serta universitas nasional dan internasional.
Ketiga; Work
Hal ini berkaitan dengan ketersediaan sarana dan prasarana mendukung kebutuhan profesional dan lapangan kerja, seperti: pusat perkantoran, green office, kota industri, serta area komersial.Â
Keempat; Play
Ini meupakan inti kekuatan dari rasa nyaman pemilik hunian mengacu pada ruang terpenuhinya kebutuhan emosional dan rekreasi masyarakat, Â pusat olahraga, taman rekreasi, hingga pusat kuliner.
Namun tantangannya adalah bahwa penerapan konsep pembangunan livable city masih belum menjadi konsen bagi para pengambang hunian yang ada di Indonesia. Terutama trend dan kebutuhan orang untuk mendapatkan rumah tinggal atau lingkungan pemukiman yang ideal.
Saat kita berusaha menciptakan hunian, kita harus selalu mengingat bahwa gagasan kota mandiri yang layak huni harus bisa mengakomodir kebutuhan banyak orang dari berbagai kalangan untuk mendapatkan inklusifitas yang sama untuk menjawab pertanyaan besar bagaimana seharusnya sebuah kota mandiri yang layak huni dibangun.
Apalagi kini pembangunan harus dikaitkan dengan Prinsip Environmental, Social, Governance (ESG) dalam membangun gagasan Livable city yang semakin baik.Â
Berupa komitmen nyata perusahaan dalam menurunkan emisi karbon, meningkatkan green economy, serta mendukung visi pemerintah dalam menerapkan net zero emission.
Bahwa solusi Kota Mandiri yang layak huni atau solusi livable City harus sejalan dengan gagasan pembangunan yuang menunjang isu keberlanjutan (sustainability issues) yang bermuatan --lingkungan, sosial, ekonomi kota- yang harus dijawab dengan meletakkan efisiensi, intensifikasi, konservasi, revitalisasi dalam menyelaraskan pembangunan kembali kota (sustainable urban redevolopment movement).
Sehingga ketika membangun Kota Mandiri yang layak huni (livable city), Â selain penyesuaian dengan karakter kota, juga pentingnya melihat kondisi perkembangan kota (pola pergerakan, transport, pola tata guna lahan), juga harus melihat optimalisasi kebijakan antara yang bersifat tarik dan tekan (pull-push politicies).
Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya