Sehingga kebijakan Marketplace Guru memungkinkan tenaga honorer untuk menyediakan jasa pengajaran secara mandiri melalui platform daring, untuk menambah penghasilan mereka.
Selain itu, kebijakan izin kerja paruh waktu bagi aparat sipil PPPK memberikan fleksibilitas waktu kerja untuk mendapat tambahan penghasilan juga. Solusi inilah yang dianggap sebagai perbaikan dari status honorer sebelumnya.
Sehingga solusi Kemendikbud yang dianggap sebagai solusi termutakhir dan diharapkan bisa menjembatani berbagai kemungkinan para guru honorer yang akan tergusur pada 2023 ini, maka mau tidak mau "harus" mengikuti solusi dan harus siap bersaing.
Di sekolahnya sendiri, barangkali ia diterima selain karena senioritasnya, atau karena jam terbangnya dibanding para guru honorer baru. Sementara guru junior tentu saja masih fit, bersemangat, agresif dan cenderung memiliki tingkat kreatifitas yang lebih unggul. Mereka tak mau terjebak dengan rutinitas biasa kala mengajar, termasuk kala menyiapkan bahan ajar, sementara guru senior, karena sudah "menguasai bahan hingga di luar kepala, maka tata cara mengajarnya seringkali terjebak pada metode tradisional, dan hubungannya dengan juniornya didasari faktor keseganan, bukan sepenuhnya pada kapasitas secara keilmuan.
Meskipun tak sedikit para senior yang hebat luar biasa dalam penguasaan ilmunya. Sebagian besar justru terjebak dengan kekurangan dalam penguasaan teknologi alias gagap teknologi.
Realitas ini baru terjadi di dalam satu lingkungan sekolah saja. Belum lagi ketika mekanisme marketplace dijalankan, dengan segera akan terlihat bagaimana persaingan yang sesungguhnya akan terjadi.
Persaingan itu juga pada akhirnya bisa meruntuhkan motivasi para guru senior yang awalnya berharap mendapatkan kepastian nasibnya akan segera diangkat menjadi ASN, namun pada akhirnya hingga masa waktu akan berakhir tugas, justru bertambah pusing dengan adanya kebijakan Pemerintah akan menghapus tenaga honorer, dan solusi kebijakan terbaru Marketplace guru.
Banyaknya tenaga honorer yang dianggap oleh Menpan-RB sebagai tenaga honorer yang datanya tidak jelas dan masih banyak di instansi Pemerintahan jadi masalah yang jika tak diatasi akan terus menjadi masalah tak selesai-selesai.
Inilah salah satu alasan mengapa Pemeirntah kemudian memilih kebijakan baru menghapus tenaga honorer. Disatu sisi memang memiliki nilai positif, karena akan semakin memperjelas nasib honorer yang sebenarnya. Kebijakan ini juga menutup kebiasaan instansi di pemerintahan daerah mempekerjakan tenaga honorer secara sembarangan.Â
Sebenarnya tidak ada alokasi gaji khusus tersedia untuk tenaga honorer, kalau tidak dari dana taktis, dari dana patungan swadaya instansi.
Namun sayangnya dampaknya justru tidak memberikan keadilan memadai bagi para guru honorer yang telah lama mengabdi di lembaga pendidikan.
Para guru honorer memilik konteks yang berbeda dibanding dengan tenaga honorer yang umun berada di instansi kantor pemerintah. Para guru honorer telah menyumbangkan dedikasinya yang luar biasa berbagi ilmu mencerdaskan anak-anak bangsa, di dunia pendidikan. Sehingga sepatutnya mendapat prioritas atau ada kebijakan pemerintah yang memprioritaskan nasib para guru honorer yang senior tersebut.
Dengan kebijakan khusus nasib mereka mungkin akan lebih baik dan jelas, sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi mereka selama ini. Jika tetap diperlakukan sama masuk dalam solusi marketplace dan PPPK paruh waktu, mereka seperti makan buah simalakama.Â
Harus bersaing dengan tenaga honorer muda, dan nasibnya akan semakin tak jelas. Kebijakan afirmasi juga tak sepenuhnya bisa menolong bagi para guru senior karena mereka harus lulus beberapa tes nantinya.
Mungkin Pemerintah masih harus mengkaji ulang dan meng-evaluasi, seberapa efektif solusi marketplace guru dan PPPK paruh waktu bisa menuntaskan semua masalah ini. Jika tidak, tentu akan ada tawaran solusi baru agar semua masalah tuntas dengan segera. Dan para guru honorer senior dapat menikmati masa pensiunnya dengan indah dan tenang.
Tawaran Solusi alternatifnya Apa?
