Cara Hitung Pajak Penghasilan/PPh 21 Bagi Member MLM

Tarif pajak sesuai dengan UU no 36 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang no 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut:

tarif-pajak-jpg-578340e1159373dd06882878.jpg

HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

Berikut ini adalah hal – hal yang perlu diperhatikan oleh setiap member perusahaan MLM, berkaitan dengan administrasi pajak.

• Setiap member sebaiknya memiliki NPWP, karena jika tidak, maka akan dikenai denda sebesar 20%. Jadi rumusan penghitungan pajak nya akan menjadi: (Penghasilan Neto – Penghasilan Tidak Kena Pajak) x Tarif Pajak x 120%
• Paling lama 3 (tiga) bulan sejak awal tahun pajak (jadi sekitar tanggal 30 Juni), wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada Direktur Jenderak pajak, bahwa pada penghitungan penghasilan neto adalah menggunakan Norma Penghitungan. Jika tidak menyampaikan pemberitahuan, namun tetap menggunakan Norma Penghitungan, maka akan dikenai denda 50% dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam tahun pajak yang bersangkutan.
• Sebagai pendukung penghitungan pajak, member perusahaan MLM wajib membuat pencatatan atas penghasilan yang diperolehnya seperti diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak no. PER-4/PJ/2009.

ILUSTRASI

Berikut ini adalah ilustrasi penghitungan Pajak Penghasilan bagi member perusahaan MLM:

Bpk. B adalah member sebuah perusahaan MLM yang mengembangkan jaringan serta penjualannya di Padang – Sumatera Barat. Bpk. B memiliki istri yang tidak bekerja dengan 3 orang anak. Adapun kegiatan transaksi Bpk. B sebagai member perusahaan MLM pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

• Omzet dari penjualan barang sebesar Rp500.000.000,- setahun.
• Insentif/bonus dari kegiatan pengembangan jaringan usaha sebesar Rp300.000.000,- setahun.

Penghitungan Pajaknya adalah sebagai berikut:

Karena total peredaran bruto Bpk. B kurang dari Rp4.800.000.000,- setahun, maka Bpk. B dapat menggunakan Norma Penghitungan untuk menghitung pajak penghasilannya.

Padang adalah masuk dalam katagori ibukota propinsi lainnya, sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Pajak no. SE 100/PJ/2009. Besarnya Penghasilan neto Bpk B selama tahun 2016 adalah:

contoh-2-jpg-578341da8523bdd104715967.jpg

Sedangkan Penghasilan Tidak Kena Pajak sesuai status Bpk. B tahun 2016 adalah sebesar Rp 72.000.000,-

Maka, besarnya pajak penghasilan Bpk B yang terhutang adalah: