Desa-desa di Indonesia masih menghadapi masalah kemiskinan yang serius. Menurut rilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Maret 2022, jumlah masyarakat miskin di Indonesia mencapai 26,16 juta orang, di mana 14,34 juta orang tinggal di pedesaan dan 11,82 juta orang tinggal di perkotaan. Hal ini menunjukkan adanya disparitas yang signifikan antara kemiskinan masyarakat desa dan kota.
Kemiskinan bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga berdampak pada aspek-aspek sosial, pendidikan, dan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memberikan perhatian lebih dan mencari solusi yang efektif untuk mengatasi masalah kemiskinan ini.
Dalam upaya mengatasi kemiskinan dan mendorong pembangunan berkelanjutan, literasi keuangan memainkan peran vital yang semakin penting. Literasi keuangan mengacu pada pemahaman tentang konsep keuangan dasar dan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola keuangan dengan efektif.
Banyak penelitian menunjukkan bahwa literasi keuangan yang baik memiliki dampak positif terhadap kesejahteraan. Misalnya, hasil penelitian yang dilakukan oleh The National Institute for Literacy di Amerika Serikat, menemukan bahwa 43% orang dewasa dengan tingkat literasi rendah hidup dalam kemiskinan. Sebanyak 70% penerima bantuan sosial berasal dari orang dewasa dengan tingkat literasi rendah. Dengan kata lain, terdapat hubungan yang jelas antara tingkat literasi yang tinggi dan pendapatan yang lebih tinggi.
Selain itu, literasi keuangan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap inklusi keuangan di desa (Worang et al., 2022). Keduanya saling mempengaruhi satu sama lain. Literasi keuangan harus terus didorong untuk mengatasi eksklusi keuangan pada masyarakat desa.Â
Kita harus mengakui bahwa masih terdapat kecenderungan eksklusi keuangan di masyarakat desa, yang secara terus-menerus menjadikan orang miskin terjebak dalam kemiskinan yang berkepanjangan.
Batasan akses bagi penduduk desa untuk memiliki produk dan layanan keuangan utama, seperti rekening bank, kartu kredit, asuransi rumah, dan pinjaman pendidikan, merupakan indikasi eksklusi keuangan yang nyata. Kondisi ini menghambat perkembangan masyarakat desa secara keseluruhan.
Tingkat literasi keuangan yang rendah menjadi penyebab terjadinya eksklusi keuangan. Masyarakat tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan. Kondisi ini juga menyebabkan maraknya praktik rentenir yang merugikan masyarakat.
Praktik rentenir tersebut menambah penderitaan masyarakat. Tingginya bunga pinjaman menyebabkan masyarakat semakin terperangkap dalam jurang kemiskinan. Kondisi ini mengakibatkan kesenjangan semakin melebar, dengan orang miskin semakin miskin.
Masyarakat desa sering menghadapi tantangan yang unik dalam mengatasi kemiskinan. Keterbatasan akses terhadap produk dan layanan keuangan, rendahnya tingkat pendidikan, serta kurangnya kesadaran akan pentingnya literasi keuangan menjadi faktor-faktor yang memperumit situasi tersebut.
Oleh karena itu, literasi keuangan harus menjadi perhatian utama dalam upaya mengatasi kemiskinan pada masyarakat desa. Dengan pemahaman tentang konsep keuangan dasar dan keterampilan pengelolaan keuangan yang baik, masyarakat desa dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana tentang pengelolaan dan penggunaan sumber daya keuangan mereka.
Literasi keuangan yang baik memungkinkan mereka untuk mengembangkan rencana keuangan jangka panjang, mengelola hutang dengan bijaksana, serta melakukan investasi yang tepat guna untuk meningkatkan pendapatan dan memperluas peluang ekonomi.
Selain itu, literasi keuangan memberdayakan masyarakat desa untuk mengakses produk dan layanan keuangan yang diperlukan, seperti tabungan, pinjaman usaha mikro, dan asuransi. Dengan akses yang lebih baik terhadap produk keuangan, masyarakat desa dapat melindungi diri mereka dari risiko keuangan yang tak terduga dan memanfaatkan peluang untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan.
Saya melihat untuk meningkatkan literasi keuangan di masyarakat desa secara berkelanjutan, beberapa rekomendasi perlu diperhatikan.Â
Pertama, peningkatan aksesibilitas literasi keuangan. Upaya ini perlu dilakukan untuk meningkatkan pendidikan literasi keuangan pada masyarakat desa, baik melalui pelatihan langsung, program online, dan penguatan literasi keuangan lainnya.
Pemerintah perlu memainkan peran yang aktif dalam memfasilitasi program literasi keuangan pada masyarakat desa. Hal ini meliputi alokasi anggaran, pengembangan kebijakan yang mendukung, dan kolaborasi dengan berbagai pihak terkait.
Kedua, mendorong peran aktif lembaga keungan. Lembaga keuangan perlu berperan aktif dalam menyediakan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa, serta memberikan edukasi dan informasi yang jelas tentang penggunaannya.Â
Aspek kepentingan masyarakat sebaiknya menjadi perhatian awal agar ekosistem keuangan di desa berjalan dengan baik. Bila kondisi ini telah berjalan dengan baik. Setelahnya konsep bisnis akan mudah diterapkan kedepan.
Ketiga, mendorong partisipasi masyarakat. Melibatkan masyarakat secara aktif dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi program literasi keuangan akan meningkatkan keberhasilan dan keberlanjutan program. Partisipasi masyarakat juga dapat membangun rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap program literasi keuangan.
Dalam melaksanakan program-program literasi keuangan di masyarakat desa, kolaborasi antara berbagai pihak dan pemangku kepentingan sangat penting. Melalui pendekatan partisipatif dan ber basis komunitas, program-program literasi keuangan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks masyarakat desa yang spesifik. Gerakan semacam ini harus dilakukan secara masif dan berkesinambungan.
