Gonjang-ganjing seputar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kota Pekanbaru belakangan ini sangat asyik untuk dibahas. Pengesahan anggaran sebesar Rp 2,825 triliun, atau mengalami kenaikan sebesar Rp 126 miliar dari tahun sebelumnya itu,dapat dikatakan mendarat dengan tenang alias on the track hingga Penjabat Walikota Pekanbaru Muflihun mengakhiri masa jabatannya, lalu kemudian diterpa isu defisit, hanya kurang lebih satu bulan setelahnya.Â
Padahal, anggaran ini mencakup berbagai program prioritas, termasuk layanan kesehatan universal (UHC), santunan kematian, subsidi bunga pinjaman untuk UMKM, layanan dokter panggilan, dan penanganan infrastruktur seperti perbaikan jalan dan pengendalian banjir.Â
Selain itu, sekitar Rp 56 miliar dialokasikan untuk pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2024. Penambahan dana transfer pusat sebesar Rp 168 miliar meningkatkan total APBD menjadi lebih dari Rp 2,9 triliun.
Jika anggaran tersebut dibedah secara garis besar saat pertama kali disahkan, terdapat beberapa program yang sudah berjalan di tahun sebelumnya, seperti layanan kesehatan universal (UHC), santunan kematian, subsidi bunga pinjaman bank untuk pelaku UMKM, dan layanan dokter panggilan.Â
Alokasi untuk program ini mencerminkan komitmen pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat. Kemudian di dapat dari berbagai informasi, sebagian anggaran dialokasikan untuk penanganan banjir dan perbaikan jalan rusak. Beberapa jalan yang menjadi perhatian khusus termasuk Jalan Sigunggung, Jalan Taman Karya, dan Jalan Nelayan Rumbai.Â
Dana belanja pegawai dijaga tidak melebihi 30% dari total anggaran, sesuai dengan aturan yang ada. Sekitar Rp 70 miliar dialokasikan untuk penanganan sampah, dengan rencana pembentukan tim khusus yang akan mengelola sampah secara lebih efektif, baik melalui pihak ketiga maupun langsung di tingkat kecamatan. Serta sekitar Rp 79 miliar disiapkan untuk mendukung pelaksanaan Pilkada, mencakup pengamanan dan logistik pemilu.
Menurut berita yang dimuat oleh Kompenews.com edisi 4 Juni 2024 atau sekitar 11 hari setelah Penjabat Walikota baru memimpin, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekanbaru, Indra Pomi Nasution, S.T., M.Si., mengungkapkan bahwa capaian realisasi fisik dan keuangan di Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru berkisar 30 persen. Capaian itu terhitung mulai awal Januari hingga akhir Mei 2024 lalu. Dikatakannya lagi pada berita yang berjudul "Realisasi Anggaran Pemko Pekanbaru Masih 30 Persen, Sekda: Masih On The Track", bahwa pada triwulan I dan triwulan II, Pemko Pekanbaru ditargetkan realisasi anggaran sudah mencapai 45 persen.Â
Diharapkan, dengan waktu sisa satu bulan lagi sebelum triwulan II berakhir, target tersebut sudah tercapai. "Kita terus menggesa ini. Karena di semester pertama ini kan kita minimal 45 persen sesuai arahan dari mendagri," katanya dalam berita dimaksud. Tidak ada cerita defisit anggaran saat itu. Padahal telah melewati 10 hari lebih, pasca Penjabat Walikota Muflihun, S.STP., M.AP., digantikan dengan isnandar Mahiwa S.STP M.Si.
Syahdan, 29 Juli 2024 kemarin, Penjabat Walikota Pekanbaru meminta Pemerintah Provinsi Riau untuk melakukan audit keuangan tersebab mengalami defisit. Dalam berita berjudul "Pj Walikota Pekanbaru Minta Bantuan Pemprov Riau untuk Audit Keuangan", yang dimuat oleh media online Bertuahpos.com, Penjabat Gubernur Riau, S.F. Haryanto mengatakan "Pak Pj Walikota Pekanbaru minta Pemprov Riau untuk melakukan audit Pemko Pekanbaru," ujarnya di Gedung Daerah Riau, Jalan Diponegoro, Pekanbaru pada Senin 29 Juli 2024.
