Organisasi Penggerak sendiri dibagi oleh Nadim menjadi tiga katergori. Kategori gajah yang akan menerima dana dampingan sebesar 20 M, Kategori macan dengan dana dampingan 5 M, serta kategori kijang yang akan menerima dana dampingan sebesar 1 M.
Proses seleksi terhadap POP yang akan menerima dana telah dilakukan. Yang dimulai dengan pengajuan proposal oleh POP calon penerima dana kepada tim seleksi organisasi penggerak.Hasil seleksipun telah diumumkan. Sehingga organisasi yang lulus seleksi dari ketiga kategori telah diketahui publik secara luas.
Disinilah permasalahan mulai timbul. Ketika terdapat organisasi yang di anggap belum cukup berpengalaman dalam mengelola peningkatan kompetensi guru terdapat dalam daftar organisasi yang lulus untuk menerima aliran dana.
Protespun di lancarkan kepada pihak Kemendikbud. Tidak tanggung-tanggung, tak kurang organisasi pendidikan besar sekelas Lembaga Pendidikan Maarif NU, dan Muhammadiyah, serta Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menyatakan mundur dari keikutsertaan pada POP.
Sontak kalangan dunia pendidikan bergejolak. Berbagai tanggapan berdatangan terhadap pelaksanaan program ini. Bagaimana tidak, jika Muhammadiyah dan LP Maarif NU saja menyatakan mundur apakah  program ini akan dapat berjalan dengan mulus? Belum lagi penolakan yang dinyatakan oleh PGRI.
Kita semua tahu betapa panjangnya catatan sejarah tentang kontribusi Muhammadiyah dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Sama halnya dengan pengabdian dalam pendidikan yang telah dilakukan oleh LP Maarif NU. Termasuk juga dalam hal peningkatan Kompetensi guru.
Dalam kesempatan yang berbeda, wakil ketua  Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah dan LP Maarif NU sebagaimana yang dikutip dari Solopos.com dan Tribunnews.com sama-sama menyatakan bahwa selama ini mereka telah melakukan peningkatan kompetensi guru, walau tanpa dana dukungan dari pemerintah.
Bahkan pimpinan Maarif NU Arifin Junaidi menyatakan bahwa Maarif NU telah melakukan program sejenis POP sejak lama. Pengunduran diri Maarif NU menuruf Arifin bukan karena masalah dana atau iri kepada organasasi lain penerima POP tapi untuk memberikan kesempatan kepada organisasi lain yang membutuhkan dana. Dengan pernyataan ini apakah berarti menunjukkan ketersinggungan Maarif NU dan Muhammadiyah terhadap pola pengelolaan POP oleh Kemdikbud?
Kita tahu bahwa Muhammadiyah dan NU selalu mewarnai kebijakan yang ada pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selama ini. Bahkan jabatan Menteri Pendidikan Nasional di emban secara bergantian oleh kalangan NU dan Muhammadiyah, walaupun tidak dinyatakan secara tertulis. Inikah yang terlupakan oleh Nadiem?
Pelibatan dua organisasi besar dalam dunia pendidikan Indonesia dalam POP. Apakah Muhammadiyah dan NU tidak dibawa serta dalam perancangan awal POP dan hanya disuguhi barang jadi dalam program ini sehingga membuat ketersinggungan?
Akan halnya PGRI sebagai organisasi yang mewadahi guru juga melakukan hal yang sama. Walaupun alasan hengkangnya PGRI dari POP lebih kepada kebermanfaatan dan efisiensi dari program ini.
