Langkah stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi yang ditempuh pemerintah saat itu adalah dengan mengadakan perundingan dengan negara-negara kreditor untuk menjadwalkan ulang pembayaran utang-utang Indonesia. Pembayaran utang pokok dilaksanakan selama 30 tahun dari 1970 sampai 1999 dengan angsuran yang sama besar setiap tahun dan selama pengangsuran tidak dikenai bunga.Untuk membiayai program pembangunan, Indonesia melobi negara –negara maju yang menjadi donor bagi Indonesia yang tergabung dalam Inter Govermental Group on Indonesia (IGGI).
 3. TABUNGAN
Salah satu cara untuk menekan angka inflasi yang sangat tinggi, yaitu 653,3% pada tahun 1966, 112,2% tahun 1967 adalah dengan menyedot kembali dana yang beredar di masyarakat yang menyebabkan inflasi. Langkah yang dilakukan adalah dengan merangsang masyarakat untuk menabung uangnya di Bank. Tantangannya adalah kebiasaan masayarakat yang lebih merasa aman menabung uangnya dalam bentuk emas. Selain itu, masyarakat masih trauma dengan sejarah pemotongan nilai mata uang pada tahun 1959 dari Rp 1000 menjadi Rp 1.
Pada bulan Oktober 1968, pemerintah mulai menggalakkan program tabungan nasional dalam bentuk Tabungan Pembangunan Nasional (Tabanas) dan Tabungan Asuransi Berjangka (Taska) dan materai tabungan. Sebagai Gubernur Bank Sentral, Radius melakukan berbagai upaya agar dapat menyedot uang masyarakat itu secara cepat. Selain memberikan bunga tinggi sebesar 6% per bulan, pemerintah juga menjamin bahwa semua uang yang masuk dalam tabungan akan bebas dari pengusutan. Tujuan pemerintah adalah agar dapat segera menyedot kelebihan uang masyarakat dan sekaligus menangguhkan konsumsi mereka.
Pada periode 1969-1978, pemerintah berhasil menekan laju inflasi dari 635,3% di tahun 1966 menjadi hanya 2,5 % dalam setahun pada tahun 1971. Persentase kenaikan uang beredar turun dari 765% di tahun 1966 menjadi 33% di tahun 1970. Dengan demikian berbagai langkah kebijakan yang diambil tim pengendali ekonomi pada awal Orde Baru untuk menekan inflasi telah berhasil dengan baik.
 4. KOPERASI
Pada saat diangkat menjadi Menteri Perdagangan dan Koperasi pada Kabinet pembangunan III tahun 1978, Radius Prawiro, menjelaskan tentang arah dan tekanan pembinaan koperasi di daerah pedesaan sebagai titik awal. Alasannya adalah karena sebagian besar penduduk Indonesia hidup di pedesaan dan bekerja sebagai petani atau produsen lainnya. Mereka adalah golongan berpenghasilan rendah yang memerlukan perhatian khusus.
Melalui Inpres No. 2 tahun 1978, tentang Badan usaha Unit Desa dan Koperasi Unit Desa (KUD), pemerintah menggariskan pembinaan dan pengembangan koperasi di daerah pedesaan. KUD diberi kesempatan untuk mengambil peranan dalam perekonomian Indonesia secara makro dengan kegiatan pengadaan pangan untuk stok nasional dan pasar secara umum, penyaluran sarana produksi pertanian khususnya pestisida dan pupuk, serta penyaluran kredit bersifat cepat untuk pedagang kecil. Untuk memasarkan hasil produksi pedesaan, di daerah perkotaan dikembangkan juga koperasi koperasi pedagang pasar, koperasi konsumen, dan koperasi lainnya.
Namun demikian Koperasi masih terus menghadapi kendala untuk mensejajarkan diri dengan swasta dan BUMN. Ketika menjabat sebagai Menko Ekuin dalam Kabinet Pembangunan V (1988-1993), Radius Prawiro mengemukakan bahwa kendala yang dihadapi Koperasi bersifat struktural sehingga berbagai kebijakan pemerintah tidak berjalan efektif. Kendala yang dihadapi menyangkut pengertian, fungsi dan struktur organisasi serta usaha dan pembinaan koperasi yang masih sering diperdebatkan.
Sebagian orang berpandangan bahwa koperasi merupakan usaha sosial yang menjalankan usaha ekonomi, kumpulan orang bermodal lemah yang selalu mengharapkan fasilitas dari pemerintah untuk pengembangan usaha serta hanya bermanfaat untuk pengurus dan pihak tertentu. Menurut Radius, pandangan seperti itu salah, sehingga kurang memberi motivasi bagi masyarakat sekitar untuk menjadi anggota koperasi.
Kendala lainnya adalah pengorganisasian koperasi yang masih seperti organisasi massa. Antara koperasi Primer dan koperasi sekunder belum saling mendukung. Selain itu, masalah kurangnya orientasi bisnis para pengurus, penyalahgunaan uang koperasi akibat lemahnya peranan badan pengawas, struktur permodalan yang hanya dari simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela yang hanya sesuai untuk koperasi simpan pinjam. Kredit yang disediakan perbankan kurang terserap koperasi karena adanya kendala jaminan, kelayakan usaha, kurang lancarnya pengembalian hingga persoalan status badan hukum Koperasi.
