Besarnya utang untuk keperluan militer itu diakibatkan tahun 1961 ABRI harus mempersiapkan konflik dengan Belanda mengenai Irian Jaya, timbulnya pemberontakan di daerah seperti PRRI/Permesta, pemberontakan Aceh, pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS). Di bidang sipil, adanya pembangunan proyek Cilegon, pembangunan kompleks atlet untuk Asian Games 1962, selain menyerap anggaran belanja negara , juga menghilangkan semen dan bahan bagunan lainnya dari pasar yang menambah kenaikan harga-harga di pasar dan menambah inflasi.
Hak monopoli untuk mencetak uang sebenarnya ada di tangan Bank Indonesia, tapi pemerintah mengubah Undang-undang sehingga pemerintah memiliki akses langsung ke Peruri yang mencetak uang kertas di Indonesia. Setelah Radius menjabat sebagai Gubernur Bank Sentral, beliau melakukan perubahan atas UU Pokok Bank Indonesia yang telah diobrak-abrik dan mengurangi kewenangan Bank Indonesia dalam hal moneter.
UU No 14 tentang Pokok-pokok Perbankan terbit tahun 1967,dan UU Pokok BI tahun 1953 yang diubah dengan UU no 63 tahun 1958, diubah kembali dengan UU No 13 tahun 1968, sehingga kewenangan dan otoritas Gubernur Bank Sentral dalam hal pengendalian jumlah uang beredar dan pencetakan uang pulih kembali.
Krisis ekonomi Indonesia pada masa Orde lama salah satunya diakibatkan oleh nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda melalui UU No. 86 tahun 1958. Kebijakan ini menimbulkan kekacauan besar karena kepergian tenaga asing tersebut tidak diikuti dengan ketersediaan tenaga profesional dalam negeri untuk mengurus ekonomi. Akibatnya tahun 1957-1958 ekspor Indonesia mengalami penurunan, Suasana politik sejak tahun 1950 menyebabkan tidak ada investasi yang menonjol dan banyak perkebunan dibiarkan terlantar yang sangat mempengaruhi ekspor.
Defisit yang diakibatkan tidak adanya perimbangan pengeluaran dan penerimaan negara akibat merosotnya ekspor serta pembengkakan utang luar negeri menyebabkan inflasi yang kian hari kian meningkat hingga mencapai 650% pada tahun 1966. Harga bahan pangan melambung dan tidak terjangkau oleh rakyat.
Inflasi yang sangat tinggi membentuk masyarakat yang korup dan terjadi demoralisasi. Orang tidak lagi mau menabung karena nilai mata uang yang terus merosot. Menabung yang merupakan hal mulia menjadi cemoohan orang. Kejujuran dalam bekerja menjadi tidak populer karena kebutuhan hidup tidak terpenuhi bagi orang yang memiliki penghasilan tetap seperti pekerja dan pegawai negeri. Orang-orang yang pandai bermanipulasi, korupsi dan bersilat lidah justru menjadi makmur.
 2. PERUBAHAN APBN DARI SISTEM DEFISIT KE SISTEM BERIMBANG
Di masa Orde lama, APBN yang diterapkan pemerintah berdasarkan sistem defisit. Sistem inilah yang membawa kehancuran ekonomi karena tidak diimbangi dengan upaya menggali penerimaan negara untuk menutup defisit tersebut. Cara yang ditempuh pemerintah adalah dengan mencari pinjaman luar negeri. Ketika kepercayaan pihak luar negeri merosot, pemerintah menempuh cara mencetak uang baru.
Untuk mengatasi permasalahan ini, Radius berpendapat harus dilakukan tindakan rehabilitasi dan stabilisasi ekonomi khususnya yang berkaitan dengan bidang anggaran negara, perkreditan dan devisa. Di bidang anggaran, defisit harus ditekan dengan cara membatasi pengeluaran dan meningkatkan penerimaan negara agar tercapai keseimbangan antara pengeluaran dan penerimaan. Menurutnya, bila hal ini tidak tercapai, maka inflasi akan terus mengamuk dengan konsekuensi yang destruktif. Harus dilakukan efisiensi pengeluaran dengan meninjau proyek-proyek yang sedang berjalan dengan tujuan agar dana dan usaha benar-benar disalurkan untuk proyek yang menguntungkan.
Radius mengusulkan agar pengeluaran pembangunan utamanya ditujukan untuk proyek-proyek yang ekonomis dan cepat menghasilkan seperti proyek pangan, sandang, bahan-bahan ekspor dan hasil produksi yang menghemat devisa. Untuk peningkatan penerimaan negara, penerimaan dari perusahaan-perusahaan negara harus ditingkatkan dengan terlebih dahulu melakukan perbaikan dalam pengaturan dan pengawasan,
Kebijakan penting yang diambil Kementerian Keuangan I bawah kepemimpinan Radius adalah penghapusan Sisa Anggaran Pembangunan (SIAP). Tujuan kebijakan ini adalah untuk mendorong penyelesaian proyek-proyek pemerintah sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Proyek-proyek yang dibiayai dari bantuan luar negeri juga diupayakan per¬¬cepatan penyelesaiannya.
