Jelas keresahan rakyat akan jauh lebih berbahaya bagi kestabilan ekonomi dan politik Indonesia. DNA pengusaha adalah pragmatisme, mereka memburu keuntungan demi perusahaan. Jadi memang tugas pemerintah mengendalikan pengusaha.Â
Suara-suara penentangan ekspor CPO sudah mulai bermunculan. Seperti biasanya, penentangan perusahaan tidak akan berlangsung secara head to head dengan keputusan Jokowi. Perusahaan akan menggunakan kanal-kanal komunikasi melalui pernyataan pengamat, DPR, dan lainnya. Ini sah saja karena pengusaha juga bagian dari rakyat juga.Â
Tapi kali ini kepentingan masyarakat banyak harus lebih diutamakan. Tinggal perlu dilihat apakah keputusan larangan ekspor CPO dan minyak goreng bisa mengendalikan harga di pasar.
Kemungkinan larangan ini akan berlangsung singkat. Pengusaha yang pragmatis akan memilih bernegosiasi dengan pemerintah agar mereka tidak rugi.Â
Menyelundupkan ekspor CPO akan berisiko berat karena aparat hukum sudah melangkah jauh dengan menetapkan tersangka termasuk dari pihak perusahaan. ***
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H