Menyoal Tugas Pokok dan Fungsi BPD Menuju Desa Partisipatif

 

            Sehingga perlu ada pembaharuan yang mengatur secara lengkap fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa  yaitu memasukkan klausal dana operasional Badan Permusyawatan Desa(BPD) dan Peningkatan kualitas sumber daya Badan Permusyawatan Desa (BPD) melalui pelatihan masih guna menunjang fungsi BPD menuju desa mandiri dan partisipatif.

[1] Suhartono, et.al, Parlemen Desa Dinamika kelurahan dan DPRK Gotong Royong, Yogyakarta, Lapera, 2000, Hlm. 12.

   

[2] Purwo Santoso, (ED.), Pembaharuan Desa Secara Partisipatif, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2003. Hlm 26.

   

[3] Iberamsyah, "Elit Desa dalam Perubahan Politik:Suatu Penelitian 

   

Oleh : Rifqi Nuril Huda

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi 

rifqinhuda@gmail.com