Urgensi Implementasi Naskah Akademik Pembuatan Peraturan Desa Menuju Desa yang Partisipatif

[1] Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaa dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan bekerjasama dengan Balai Pustaka, Edisi Kedua, Cet. VII, Jakarta, 1995. Hlm 226.

[2] Eko Endarmoko, Terasaurus Bahasa Indonsia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Cet. II, Jakarta, 2007. Hlm 287.

[3] Aristoteles dalam Sri Soemantri Martosoewignjo, Sistem-Sistem Pemerintahan Negara-Negara ASEAN, Tarsito, Bandung, 1976. Hlm 3.

[4] Moh. Fadli, Jazim Hamidi, Mustafa Lutfhi, Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif, Universitas Brawijaya Press, Malang, 2011, Hlm. 5.

[5] Ibid.Hlm 7.

[6] IIbid.Hlm 7-8.

[7] Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

[8] Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

[9] Pasal 8 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

[10] Moh. Fadli, Jazim Hamidi, Mustafa Lutfhi, Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif,Op.Cit., Hlm. 38.

[11] Pasak 1 angka 7 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005  tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden.